Ekonomi Melambat, Defisit APBN Membengkak

Jakarta (Sindo) - Perlambatan ekonomi memaksa pemerintah merevisi usulan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009.Pemerintah menaikkan defisit APBN menjadi 2,6% produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp137 triliun, membengkak Rp5 triliun dibanding usulan awal, 2,5% PDB.

Defisit anggaran (tahun ini) cukup besar, ujar Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (Depkeu) Anny Ratnawati dalam diskusi stimulus fiskal di Gedung Permodalan Nasional Madani, Jakarta,kemarin. Pembengkakan defisit anggaran disebabkan penurunan pendapatan negara dan pemberian stimulus fiskal senilai Rp71,3 triliun. Akibat krisis keuangan global, pendapatan negara diperkirakan turun sebesar 2,7% PDB.

Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu kepada Komisi XI DPR disebutkan bahwa pemerintah memproyeksikan pendapatan negara dan hibah tahun ini sebesar Rp853,7 triliun. Namun, jumlah ini kemarin turun menjadi Rp847,7 triliun. Penerimaan dalam negeri berubah dari Rp852,8 triliun menjadi Rp846,7 triliun,sedangkan hibah tetap Rp900 miliar. Di bagian lain, belanja negara naik dari Rp983,2 triliun menjadi Rp984,6 triliun.

Anny mengatakan, defisit akan ditutup dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2008 senilai total Rp51 triliun, penerbitan surat utang negara (SUN), dan pinjaman luar negeri. Pemerintah cenderung memilih memperbesar porsi utang luar negeri lantaran imbal hasil SUN saat ini tinggi. Anny mencontohkan, permintaan imbal hasil SUN bertenor lima sampai sepuluh tahun saat ini mencapai 13%. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding sebelum krisis,7,8%.

Biayanya mahal untuk kita sehingga lebih baik mencari pembiayaan yang relatif lebih murah, katanya. Anny berharap berbagai stimulus yang diberikan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di lingkup ASEAN, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi, yakni 4,5%. Kalau dibandingkan negara besar, Indonesia masuk urutan ketiga yang pertumbuhannya positif. Pertumbuhan paling tinggi adalah China, mencapai 8%, India 6%, dan Indonesia 4,5%, ujarnya.

Ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu menjelaskan, defisit membengkak karena perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipakai sebagai dasar perhitungan.Perhitungan defisit 2,5% PDB menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7%, sedangkan usulan yang baru menggunakan asumsi pertumbuhan 4,5%.

Penerimaan pajak turun karena menggunakan basis pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, katanya. Beban pembiayaan pun otomatis bertambah karena defisit berubah.Kendati demikian, Anggito memastikan bahwa pembiayaan defisit tersedia. Pokoknya ada, entah dari luar negeri atau dalam negeri, katanya. Anggota Komisi XI Dradjad H Wibowo mengingatkan pemerintah harus disiplin agar defisit tidak membengkak.

Pemerintah akan kesulitan membiayai defisit 2,5% PDB di tengah krisis global. Seharusnya cukup 1,5%,sarannya. Menurut dia Indonesia akan kesulitan mencari pembiayaan, terutama lewat penerbitan surat utang karena saingannya tidak hanya negara-negara berkembang, tetapi juga Amerika Serikat. Dengan defisit yang terus naik, nilai tukar rupiah akan semakin sulit untuk stabil. Di tempat terpisah,Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, kondisi perekonomian dalam negeri 2009 bakal semakin sulit.

Pemerintah harus mempercepat realisasi stimulus fiskal demi mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi. Mengacu pada angkaangka Badan Pusat Statistik (BPS), kami semakin yakin kondisi perekonomian tahun ini bakal lebih sulit dibanding sebelumnya, ujar Sofjan di Jakarta kemarin. BPS melansir pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/ 2008 mengalami kontraksi 3,6% dibandingkan kuartal sebelumnya.Jika secara tahunan atau dibandingkan kuartal IV/2007, ekonomi tumbuh 5,2%. Dengan demikian, sepanjang 2008 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1%.

Sofjan memperkirakan perekonomian 2009 mengalami kontraksi cukup parah. Bagi dunia usaha, kondisi ini diantisipasi dengan pengurangan kapasitas produksi, penurunan order bahan baku, dan penjagaan keseimbangan arus kas perusahaan. Dia berharap pemerintah mempercepat realisasi program antisipasi seperti stimulus fiskal dan penyerapan anggaran belanja pusat dan daerah. Terkait belanja anggaran sendiri, Anda mesti tahu, ketika rencana anggaran sudah disepakati,seharusnya bisa dicairkan setelah tiga bulan, katanya.

Sofjan menambahkan, efektivitas stimulus fiskal bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga daya beli masyarakat. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan, Indonesia memang sudah terkena dampak krisis keuangan global. Menurutnya, pemerintah mesti segera merealisasikanstimulusfiskal yang sudah dijanjikan demi mengantisipasi dampak pelambatan ekonomi.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menilai stimulus fiskal bisa mengompensasi dampak perlambatan perekonomian global. Stimulus akan menahan daya beli pasar domestik di tengah penurunan permintaan ekspor. Stimulus sebesar 1,8% dari total PDB itu diharapkan bisa mengompensasi dampak perlambatan berupa pelemahan permintaan ekspor, ujarnya. (meutia rahmi/ zaenal muttaqin)