Tantangan Ekonomi 2009 Semakin Berat

Jakarta(Sindo) – Krisis keuangan global akan membuat tantangan ekonomi semakin berat pada semester I/2009.Pemerintah harus segera melaksanakan langkah nyata demi menyelamatkan perekonomian nasional.

”Kiranya cukup wajar apabila sektor usaha di Indonesia menantikan langkah-langkah nyata yang cepat, jelas, dan strategis yang dapat meredam kemungkinan hard landing ataupun perlambatan pertumbuhan ekonomi secara radikal,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat pada pembukaan Musyawarah Nasional V Kadin Indonesia di Jakarta kemarin.

Dia mencontohkan serangkaian kebijakan konkret yang telah dilakukan negara lain seperti penjaminan penuh simpanan di perbankan (blanket guarantee) dan stimulus fiskal untuk mendorong sektor ekonomi kunci. Negara-negara lain juga telah menurunkan suku bunga pinjaman secara radikal dan memberikan dana talangan (bailout) dalam jumlah besar.

”Banyak negara di Asia, Amerika, dan Eropa telah melakukan respons konkret yang agresif,”katanya. Hidayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan sembilan rekomendasi yang diharapkan dapat dikaji bersama sebagai rencana aksi pada 2009 (lihat info grafis halaman 11).

Kesembilan rekomendasi itu antara lain pemantapan stabilitas ekonomi nasional, percepatan penyediaan paket stimulus yang signifikan dan mencakup insentif perpajakan untuk sektor padat karya dan usaha kecil menengah, serta pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah akan bertanggung jawab dalam pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional ke depan. Pemerintah menyiapkan manajemen aksi dalam mengantisipasi krisis dan siap dengan langkah darurat manakala keadaan berubah tidak sesuai dengan harapan.

”Pekerjaan yang sangat penting dan strategis saya pimpin langsung, yang sangat fundamental saya juga pimpin langsung karena Presidenlah yang bertanggung jawab terhadap pemulihan perekonomian di negeri ini,”ujar Presiden SBY. Saat menghadiri Munas Kadin, Presiden SBY didampingi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Munas V Kadin tahun ini mengambil tema ”Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional”. Presiden menuturkan, pemerintah menghadapi sejumlah dilema dalam upaya mengatasi krisis global. Dilema itu antara lain masalah pengurangan pajak, mendorong pertumbuhan, dan pengadaan jaring pengaman sosial.

”Tapi jangan khawatir, kita tidak terkurung, kita tidak terkunci dengan dilema,” tandasnya. Menurutnya, ada tiga pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dan dunia usaha, yakni menjaga sektor riil,mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Dalam upaya mencegah PHK,pemerintah akan terus mengembangkan usaha dan insentif bagi sektor riil. Kendati begitu, menurut Presiden, paket stimulus akan diberikan secara realistis. Paket stimulus yang tidak realistis hanya mengakibatkan kebangkrutan negara dan menimbun beban di masa depan.

Dia mencontohkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kemudian menjadi masalah hukum dan tidak tuntas penanganannya sampai saat ini. ”Selalu ada keterbatasan dalam bujet dan kemampuan fiskal kita. Kita mengharapkan paket stimulus seperti China,tetapi kita tidak mampu. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang tidak realistis, nanti terjadi kebangkrutan,”ujarnya.

Jangan Cengeng

Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyesalkan dunia usaha yang selalu mengajukan rekomendasi ekonomi dengan mengacu pada kondisi krisis dan kebijakan antisipatif negaranegara lain.Padahal, kondisi krisis dan kebijakan antisipasi yang diperlukan kegiatan ekonomi domestik relatif berbeda.

”Kadin Indonesia sebetulnya confuse membaca krisis di negara-negara maju, tapi minta stimulusnya di sini. Lalu Anda kemudian bilang, kenapa stimulus pemerintah nggakkonkret,kurangkonkret seperti apa? Setiap saya ngomong seolah nggak pernah di-dengerin,”katanya.

Menurut Sri Mulyani, negara-negara yang relatif lebih maju dibandingkan Indonesia tingkat pertumbuhannya rata-rata minus 0,5% selama dua kuartal terakhir 2008. Sementara ekonomi dalam negeri masih tumbuh di level 6% dengan inflasi 2008 kemungkinan di bawah 11%. Dia meminta agar pelaku usaha tidak cengeng dan suka merengek kepada pemerintah terkait situasi sulit ekonomi. Demikian pula sikap pesimistis yang kerap ditonjolkan untuk meminta keringanan pajak.

”Tabahnya kurang,selalu merengekrengek,” katanya. Pemerintah, kata Sri Mulyani, bukannya tidak tahu situasi dan apa yang bisa dilakukan.Namun, kebijakan antisipasi yang akan diterapkan pemerintah akan disesuaikan dengan situasi terkini. ”Jadi Kadin harus sabar untuk mendengar. Jangan terlalu banyak ngomong karena selama ini Kadin banyak ngomong, tapi dengarnya kurang,”kata dia.

Dia menambahkan,pemerintah mengalokasikan belanja modal yang besar untuk program-program padat karya di bidang infrastruktur tahun depan. Dalam APBN 2009, menurut Sri Mulyani, jumlahnya mencapai Rp96 triliun, terdiri atas Rp72 triliun yang dilaksanakan oleh departemen dan Rp24 triliun oleh pemerintah daerah.

Rawan PHK

Di bagian lain, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mencatat sembilan provinsi yang paling berat dalam menghadapi dampak krisis keuangan global, khususnya dampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).Menakertrans Erman Suparno menyatakan,sembilan provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat,DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,KalimantanTimur,dan Kalimantan Tengah.

”Pada wilayah tersebut terdapat industri padat karya yang rentan terhadap krisis keuangan global yang berdampak pada rasionalisasi dan efisiensi pekerja atau buruh,” katanya saat sarasehan wartawan unit Depnakertrans di Bogor, Jawa Barat,kemarin. Erman mengungkapkan, data yang dihimpun Depnakertrans hingga 5 Desember 2008 telah terjadi PHK atas 17.418 pekerja.

Sementara yang direncanakan akan di- PHK sebanyak 23.927 orang. ”Sedangkan jumlah pekerja yang sudah dirumahkan sebanyak 6.597 orang dan yang akan dirumahkan sebanyak 19.091 orang,”katanya. (rarasati syarief/ muhammad ma’ruf/zaenal muttaqin/rendra hanggara)