Langkah-langkah sebelum menaikkan harga BBM

Banyak pertanyaan dan gugatan bahwa pemerintah belum melakukan langkah-langkah yang memadai dan mencukupi untuk menyelamatkan perekonomian, dan memilih cara yang gampang yakni menaikkan harga BBM. Tulisan ini akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah.

Pertama, pemerintah telah melakukan penghematan belanja untuk departemen, dimana belanja yang tidak merupakan prioritas dikurangi. Dari langkah ini APBN telah menghemat sekitar Rp30 triliun atau 10% dari total belanja belanja departemen dalam APBN 2008.

Kedua, selain itu penerimaan negara nonmigas sudah ditingkatkan. Dari upaya peningkatan penerimaan negara nonmigas ini, pemerintah memperoleh Rp20 triliun. Penerimaan ini berasal dari intensifikasi penerimaan perpajakan dari sektor booming, seperti pertambangan (batu bara, emas, nikel, dan timah) dan perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kakao). Penerimaan negara dari sektor migas juga mendapat 'rezeki nomplok' dari harga minyak dan gas yang melambung tinggi.

Ketiga, disediakan dana untuk berjaga-jaga jika ada perubahan di dalam anggaran juga sudah digunakan Rp8,3 triliun.

Keempat, selain itu untuk membiayai kekurangan dalam anggaran (defisit), pemerintah juga telah menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), misalnya Obligasi Negara, ORI, dan Surat Perbendaharaan Negara. Dalam waktu dekat pemerintah juga akan menerbitkan SBN syariah.

Kelima, tambahan pinjaman lunak dari ADB, Bank Dunia, dan bilateral telah diupayakan secara maksimal Rp25 triliun.

Keenam, Langkah-langkah optimalisasi penerimaan migas. Dengan meningkatkan produksi bersih (lifting) minyak dari 916.000 menjadi 927.000 barel per hari. Dalam dua bulan terakhir lifting minyak meningkat di atas rata-rata. Dukungan fasilitas perpajakan dan bea masuk telah diberikan untuk eksplorasi minyak dan panas bumi.

Ketujuh, langkah-langkah penghematan BBM dan listrik sudah dilakukan.

Konversi minyak tanah ke LPG: 1 juta Kl- 2 juta Kl, target 2008 dan 2009 seluruh Jawa harus sudah selesai.

Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN, serta peningkatan efisiensi PLN sebesar Rp5 triliun. Energy losses dari PLN terus diturunkan.

Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp7 triliun termasuk menurunkan margin dan biaya distribusi dari 14% ke 9,5% dari harga patokan minyak dunia. Margin dan biaya distribusi BBM untuk kebutuhan PLN bahkan dapat diturunkan hingga 5% dan 1 juta KL BBM untuk PLN juga telah dilakukan tender terbuka dengan tingkat biaya yang lebih rendah.

Dilakukan penghematan belanja listrik oleh departemen minimal 20%. Biaya rapat-rapat dan perjalanan dinas dipangkas, termasuk menurunkan status kelas eksekutif pesawat terbang dan penginapan di hotel bagi pejabat tinggi pemerintahan.

Namun, langkah-langkah itu belum dapat menyelesaikan dampak dari kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi BBM subsidi terhadap anggaran. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengambil opsi terakhir dengan menaikkan harga BBM.

Rp32 triliun

Dari hasil penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM maksimal 30% diperoleh dana sekitar Rp32 triliun. Separuh dari jumlah tersebut dikembalikan kepada kelompok miskin dan hampir miskin (19,1 juta KK) dalam bentuk BLT dan program penanggulangan kemiskinan lainnya (Raskin, KUR, dan PNPM). Sisanya untuk mengurangi penarikan utang baru dan cadangan berjaga-jaga.

Pemerintah juga mensyaratkan sendiri mengenai waktu kenaikan harga BBM setelah seluruh persiapan penyaluran dana BLT siap dan diterima oleh rumah tangga sasaran. Dalam tahap pertama dilakukan di 10 kota besar. Persiapan telah dilakukan, dimulai dari evaluasi terhadap penyaluran BLT pada 2005, penyediaan anggaran untuk tujuh bulan selama 2008, pemutakhiran data oleh BPS, pencetakan kartu, keikutsertaan aparat pemda, aparat, dan karang teruna, kemudian memastikan suasana aman, melakukan sosialisasi, dan penyaluran secara tepat dan cepat di PT Pos seluruh Indonesia hingga mengantisipasi jika terjadi penyelewengan.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program PNPM yang pada 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan dengan anggaran yang disediakan sekitar 13,2 trilliun, baik yang berasal dari PNPM Inti maupun PNPM Penguatan.

Saat ini berlangsung proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainnya.

Pada 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan diusulkan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata BLM/kecamatan/tahun adalah Rp3 miliar per kecamatan.

Penajaman fokus penerima PNPM Mandiri yang khusus untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat miskin yang rentan atau perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri.

Kenaikan harga BBM bukanlah satu-satunya kebijakan untuk kebijakan di bidang BBM.

Untuk mengendalikan konsumsi maka telah dimulai persiapan beberapa program penghematan konsumsi BBM: Pertama, penerapan smart card. Penurunan konsumsi premium bersubsidi dengan smart card diperkirakan sekitar 20% di Jawa-Bali.

Kedua, akselerasi konversi minyak tanah ke LPG, dari 9,9 juta KL pada 2006 menjadi 7,8 pada tahun ini, 5,3 juta KL pada 2009 dan 2,8 juta KL pada 2010, sehingga beban subsidi terhadap minyak tanah akan minimal.

Ketiga, penerapan kartu kendali. Penurunan konsumsi minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan kartu kendali rencana pada 2008 sebesar 19% dari kabupaten/kota yang disurvei. Wilayah penerapan kartu kendali meliputi 62 kabupaten/kota, dan keempat, dalam jangka menengah adalah pengembangan energi alternatif melalui gas kota, briket batu bara, BBG, BBN, dan panas bumi.

Dengan langkah-langkah tersebut maka konsumsi BBM bisa ditekan sehingga beban subsidi masih bisa dikendalikan. Dana yang bisa dihemat tersebut akan dialokasikan untuk diprioritaskan pada program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Kenaikan harga BBM memang betul-betul langkah terakhir setelah melihat keseluruhan upaya baik dari sisi penerimaan, penghematan belanja maupun optimalisasi produksi serta persiapan penyaluran dana kompensasi telah dilakukan.

Tanpa kenaikan harga BBM maka kita kehilangan kesempatan untuk menyehatkan perekonomian dan membantu kelompok yang lebih membutuhkan. Tanpa kenaikan harga BBM berarti pemerintah sekarang telah memberikan beban anggaran yang lebih berat bagi pemerintahan mendatang.

Sumber : E-kliping (Bisnis Indonesia 23 Mei 2008)