Prioritaskan Proyek Serap Tenaga Kerja
Jakarta (Suara Karya): Depertemen dan lembaga pemerintah diminta melakukan penajaman program dan proyek selama 2009. Penajaman program khususnya menyangkut proyek infrastruktur ini diharapkan dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.
"Seperti di Departemen Pekerjaan Umum, Dephub, Deptan, Perumahan Rakyat serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu mengalokasikan dana stimulus agar proyek-proyek itu menyerap tenaga kerja," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bambang Susantono, di Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut dia, pembahasan mengenai penajaman program dan proyek, termasuk yang menggunakan dana stimulus fiskal agar menyerap lebih banyak tenaga kerja, harus dilakukan bersama Bappenas. "Nanti dibahas dengan DPR, dari kami dan kementerian memang ada pembicaraan program-program apa yang akan dilaksanakan," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya bersama Bappenas melakukan peninjauan atau revisi untuk menajamkan program dan proyek selama 2009. Dengan revisi tersebut, diharapkan program lebih diarahkan pada proyek padat karya. "Ada penajaman-penajaman supaya fungsi stimulasinya tercapai," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Menurut dia, pemerintah tidak akan mengurangi belanja departemen dan lembaga pemerintah, namun akan memprioritaskan pelaksanaan program dan proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Belanja yang akan menciptakan kesempatan kerja lebih banyak bagi masyarakat, saat ini berada di sektor-sektor yang menangani pembangunan infrastruktur. "Stimulus fiskal dalam rangka percepatan pengadaan infrastruktur juga akan Terkait simpanan anggaran, karena adanya penurunan harga minyak, sehingga mengurangi subsidi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, ada dua alternatif alokasi dari penghematan itu, yaitu dialokasikan ke tempat lain atau menambah program di depertemen/lembaga negara.
Anggito juga mengatakan, sebaiknya program dan proyek yang ada dilaksanakan seperti biasa, sehingga dalam dua hingga tiga bulan dapat diketahui apakah ada penghematan. "Kalau memang harga-harga turun, bisa menghemat, mengurangi defisit atau menambah alokasi untuk program lain yang sifatnya stimulus," ucapnya.
Di lain pihak, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Sumaryanto Widayatin menilai, rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur dalam upaya penyerapan tenaga kerja hanya sebatas jargon politik saja. Pasalnya, beberapa tahun terakhir alokasi dana infrastruktur masih berkisar di angka 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Padahal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan dana infrastruktur hingga 5 persen terhadap PDB. "Kenyataannya saya tidak melihat. Politik anggaran kita, saya tidak melihat anggaran infrastruktur dibesarkan. Saya mempertanyakan ini benar-benar atau jargon saja. Jangan kita sudah melatih tukang batu atau kayu, tenyata tidak ada yang harus dikerjakan," ucap Sumaryanto.
Misalnya, belanja infrastruktur pemerintah terhadap PDB terus mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Selama tahun 1993-1994 dana infrastruktur terhadap PDB sempat mencapai 5,34 persen. Namun, pada tahun 2002 susut drastis menjadi 2,33 persen, pada 2008 hanya 2,3 persen.
Dibandingkan dengan negara lain, menurut dia, anggaran infrastruktur Indonesia masih lebih rendah dengan negara China yang mencapai 12 persen, dan negara lainnya seperti Kamboja, Albania, Kazakhstan dan Rusia.
Meski demikian, dia mengakui kontribusi sektor konstruksi selaku pelaksana kegiatan infrastruktur terus meningkat terhadap PDB. Misalnya, pada 2004 kontribusinya hingga 4 persen, sedangkan tahun 2006 naik 6,7 persen.
Pada 2009 ini, pemerintah menganggarkan dana infrastruktur dalam APBN 2009 sebanyak Rp 61,2 triliun atau 5,99 persen dari APBN 2009, termasuk di antaranya untuk Departemen Pekerjaan Umum sebanyak Rp 35 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai sektor energi Rp 6,9 triliun, sektor transportasi Rp 16,07 triliun, sektor padat karya Rp 34,9 triliun, komunikasi Rp 2,1 triliun, dan perumahan Rp 1 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi dan Telekomunikasi Chris Kanter mengatakan, dana stimulus yang disiapkan pemerintah perlu segera direalisasikan agar situasi perekonomian, khususnya terkait kinerja sektor riil, tidak makin memburuk.
Secara terpisah, ekonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir mengatakan, dana untuk stimulus harus diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. "Adanya krisis dari kapitalisme saat ini harusnya menyadarkan kita untuk lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan," katanya.
Menurut dia, selama ini, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan justru kian memudar dan hanya ditunjukkan dengan kebijakan populis yang sifatnya semu. (Indra/Bayu)
