Jakarta, (03/06/2026) – Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan menerima kunjungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam audiensi bertema “Strategi Fiskal Nasional dan Citra Indonesia di Tengah Dinamika Politik Global” yang berlangsung di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara lingkungan akademis dan pemerintah, khususnya dalam memperluas wawasan mahasiswa mengenai kebijakan fiskal di tengah dinamika geopolitik global.

Audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan FISIP UNS, yaitu Ferdian Ahya Al Putra, Lukman Fahmi Djarwono, dan Septyanto Galan Prakoso. Sementara dari DJSEF, pertemuan diikuti oleh jajaran Direktorat Strategi APBN, Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi, serta Sekretariat DJSEF yang dipimpin oleh Dewi Puspita, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Strategi APBN.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan FISIP UNS menyampaikan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan kementerian/lembaga pemerintah untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada mahasiswa. Melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami isu-isu global dari perspektif akademis, tetapi juga memperoleh gambaran praktis mengenai strategi negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta tata kelola keuangan negara.

DJSEF menyampaikan bahwa sinergi antara kampus dan pemerintah menjadi bagian penting dalam menghubungkan teori akademis dengan praktik kebijakan di lapangan. DJSEF juga menjelaskan sejumlah mekanisme kolaborasi yang telah berjalan, antara lain magang bagi mahasiswa, Kelas Skenario Fiskal, Grow Lab, kunjungan mahasiswa ke Kementerian Keuangan, kuliah umum, serta kelas khusus mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam diskusi, DJSEF turut memaparkan bahwa proses kebijakan fiskal memiliki keterkaitan erat dengan proses politik dan teknokratik. Penyusunan APBN serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), misalnya, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknis berbasis data, formula, dan pemodelan, tetapi juga melalui proses politik bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses tersebut, pemerintah perlu mengakomodasi berbagai masukan dengan tetap menjaga prinsip fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan antara DJSEF Kementerian Keuangan dan FISIP UNS dalam pengembangan kapasitas akademik mahasiswa. Ke depan, kedua pihak diharapkan dapat merancang bentuk kolaborasi yang lebih terstruktur, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa, baik melalui program kelas, kunjungan, penelitian bersama, maupun skema kerja sama kelembagaan lainnya. (dr)