ADB Gelontorkan Rp 1,61 Triliun buat Indonesia
MANILA, Kompas.com Bank Pembangunan Asia (ADB) menggelontorkan dana lebih dari 140 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,61 triliun untuk Indonesia. Menurut rencana, 40 juta dollar AS atau Rp 0,4 triliun untuk Indonesian Infrastructure Financing Facility (IIFF) dalam rangka pengembangan infrastruktur di Indonesia. Sisanya, 100 juta dollar AS atau Rp 1,2 triliun untuk pendanaan PT Sarana Multi Infrastruktur selama 25 tahun ke depan.
Menurut Arjun Thapan, Direktur ADB Asia Tenggara, ada perbedaan besar antara kebutuhan pendanaan investasi di sektor infrastruktur dan dana yang tersedia. "Jadi, ada batas yang signifikan sehingga membuat perusahaan swasta enggan berinvestasi di sektor infrastruktur. Fasilitas pendanaan dari ADB ini diharapkan bisa menghilangkan batas tersebut," ujarnya.
Pemerintah Indonesia menilai, berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangkit listrik, transportasi, dan proyek infrastruktur penting lainnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, investasi proyek infrastruktur masih rendah karena kekurangan pendanaan jangka panjang dari perbankan dan pasar modal.
Penggagasan IIFF bermula pada 2007. Lembaga ini akan menyediakan pendanaan dalam bentuk instrumen hutang jangka panjang, ekuitas, dan penjaminan untuk proyek infrastruktur. Sejalan dengan itu, tujuannya adalah menarik perusahaan swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur enam hingga tujuh kali lebih tinggi daripada sekarang.
"Dengan memaksimalkan 20 persen dana 140 juta persen, IIFF bisa meningkatkan pendapatannya hingga 5,5 miliar dollar AS dari lima tahun proyek pertamanya," ujar Philip, Direktur Operasi Swasta ADB.
Investasi infrastruktur di Indonesia telah tumbuh 3-3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih tetap di bawah level 5-6 persen per tahun sejak krisis pada 1997. Kebanyakan investasi masih dilakukan pemerintah, sedangkan investasi pihak swasta telah anjlok drastis dalam 10 tahun terakhir menjadi dibawah 1 persen PDB tahun 2000 dan 2006. (Andri Indradie/Kontan)
