ASEAN Berkomitmen Untuk Mendukung G20 Process

(Catatan Hasil Pertemuan Informal Para Menteri Keuangan ASEAN di Kyoto, Jepang tanggal 5 November 2010)

Pertemuan Informal Para Menteri Keuangan ASEAN (Informal ASEAN Finance Ministers’ Meeting/Informal AFMM) telah diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada tanggal 5 November 2010 back to back dengan penyelenggaraan Pertemuan Para Menteri Keuangan APEC (APEC FMM). Pada pertemuan informal tersebut, Menteri Keuangan RI bertindak sebagai Ketua Sidang (Chairman).

Pada pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk berkontribusi secara aktif dalam penanganan isu-isu global maupun regional ASEAN. Pada lingkup global, para menteri menyatakan dukungannya terhadap agenda-agenda yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan G20 (G20 Process). Pada prinsipnya, tanggapan ASEAN difokuskan antara lain pada isu external imbalances dan exchange rate policies.

Terkait external imbalances, ASEAN berpendapat bahwa emerging surplus economies harus memperkuat domestic markets dan secara gradual mengurangi ketergantungan kepada ekspor. Pada sisi lain, advanced deficit economies harus melakukan reformasi struktural untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan dan memperkuat perekonomiannya. Sedangkan terkait exchange rate policies, ASEAN berpendapat bahwa balancing nilai tukar harus dilakukan secara berimbang karena nilai tukar menggambarkan fundamental ekonomi yang mana penyelesaian yang tidak berimbang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pasar. Fleksibilitas nilai tukar juga harus dilakukan secara gradual dan didukung oleh kebijakan lain dengan memperhatikan rebalancing global demand termasuk konsolidasi fiskal dan reformasi struktural di negara-negara maju. Terkait reformasi struktural, kebijakan yang akan diambil dalam G20 Process juga harus mempertimbangkan pandangan emerging market developingt countries (EMDCs).

Pada lingkup internal ASEAN, para Menteri Keuangan mendorong untuk segera diwujudkannya ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan infrastruktur di ASEAN. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang attainable dan implementatif, khususnya terkait dengan penentuan besarnya penyertaan modal negara-negara anggota dalam memenuhi kebutuhan modal awal AIF sebesar kurang lebih USD800 juta.

Di samping itu, para menteri juga memberikan arahan agar diperjelas mengenai return on equity dari AIF. Meskipun pada tahap awal (s.d. 2013) pembiayaan AIF akan difokukskan pada sovereign project sebelum diperluas kepada non severeign project, namun komersialitas AIF juga pantas diperhitungkan untuk kelangsungan AIF itu sendiri maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara-negara anggota penyetor modal. Di samping itu, perlu juga dilakukan persiapan proyek dengan matang. Sejauh ini, permasalahan utama dalam pengembangan infrastruktur adalah project preparation. Seleksi atas proyek-proyek yang akan dibiayai oleh AIF juga harus dilakukan dengan ketat dan berimbang. Proyek tersebut harus feasible dan bankable. Untuk itu, aspek governance AIF harus diperhatikan bagi manajeman dan operasionalisasi AIF.

Selain kedua isu di atas, para menteri juga mendukung dilakukannya assesment atas perkembangan, tingkat keterbukaan, dan likuiditas pasar obligasi di ASEAN melalui penyusunan ASEAN Bond Market Scorecard. Scorecard tersebut mencakup perspektif para issuer dan investor atas beberapa indikator yang meliputi akses pasar, transparansi, mekanisme hedging, dan settlement and custody.

Informal AFMM berikutnya akan di-arrange oleh Indonesia pada tahun 2011. Kesempatan tersebut merupakan peluang yang sangat baik bagi Indonesia untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional di dalam agenda pertemuan tersebut. (dal)