Jakarta (09/08): Pemerintah melakukan upaya mitigasi krisis terhadap perkembangan perekonomian global yang sedang bergejolak. Tekanan kondisi perekonomian dunia disebabkan antara lain dari alotnya pembahasan kenaikan batas utang AS oleh kongres dan senat. Hal tersebut memengaruhi sektor industri dan jasa di AS yang melambat dan mengalami ekspansi terendah selama 17 tahun terakhir.

Penyerapan tenaga kerja di sektor industri turun 6,4% (mtm) dan di sektor jasa turun 1,6% (mtm) pada bulan Juli. Pemulihan ekonomi Eropa pun masih mengalami risiko dengan krisis beban utang yang berat. European Central Bank melalui European Financial Stability Facility (EFSF) akan melakukan langkah darurat untuk menghambat dampak krisis utang ke pasar uang Eropa. Meskipun negara-negara emerging leaders sedang mengalami goncangan perekonomian, situasi domestik diungkapkan Kepala BKF, Bambang Brodjonegoro, masih memiliki fundamental yang kuat. Hal tersebut karena pemerintah telah melakukan beberapa upaya antisipasi.

Langkah-langkah untuk mewaspadai adanya krisis global yang dapat menjalar ke Indonesia telah dimulai dengan disahkannya UU APBN-P 2011 yang mengalokasikan dana risiko fiskal dan stabilitas harga sebesar Rp 4,7 T. Pemerintah menganganggarkan bantuan sosial seperti PNPM, PKH, Jamkesmas dan bencana alam sebesar Rp 81,8 T. Kebijakan pemberian raskin dan anggaran subsidi pangan juga termasuk langkah yang diambil dalam mewaspadai pengaruh kondisi perekonomian global yang memburuk. “Selain itu, percepatan penyerapan anggaran dan stabilisasi pasar juga dilakukan pemerintah sebagai upaya mitigasi krisis” ungkap Kepala BKF. Bambang juga mengatakan bahwa walaupun bursa saham mengalami sedikit tekanan serta rupiah terdepresiasi, perekonomian domestik masih terkendali dan relatif stabil.

Pertumbuhan ekonomi Q2 mencapai 6,5% dengan pola pertumbuhan mulai menunjukkan bahwa faktor konsumsi tidak lagi mendominasi karena investasi tumbuh lebih tinggi dengan perbandingan 4,6% dan 9,2%.(dw)