Diskusi Bersama Kepala BKF dalam Konferensi Hutan Indonesia
Jakarta (27/09): Badan Kebijakan Fiskal mengambil peran dalam penyelenggaraan Konferensi Hutan Indonesia yang di selenggarakan di Hotel Shangrila Jakarta pada 27 September 2011. Kepala BKF, Bambang Brodjonegoro menjadi panelis dalam diskusi bertajuk Peningkatan Efisiensi Penggunaan Lahan Pertanian agar Bermanfaat bagi Hutan dan Masyarakat bersama pembicara lain dari Australian National University dan LSM. Diskusi yang dimoderatori Perwakilan Negara Indonesia di Climate Policy Institute, Chandra Kirana, tersebut membahas mengenai bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan ketahanan pangan dan pembanguan berbasis ekspor yang sebagian dihasilkan oleh produksi kelapa sawit sambil tidak melupakan untuk mencapai target konservasi hutan. Karena meluasnya lahan pertanian, terutama kelapa sawit, makin mendorong deforestasi lahan hutan di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan. Para peserta yang merupakan akademisi dan aktivis lingkungan dari berbagai penjuru dunia juga mendiskusikan tata kelola hutan dan kebijakan apa yang efisien dan diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.
Menurut Kepala BKF, kelapa sawit merupakan potensial komoditas yang dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia melalui kontribusi terhadap ekspor nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan serta pendapatan bagi industri besar maupun kecil. Kementerian Keuangan melalui BKF mengambil kebijakan dengan pengenaan bea keluar atas CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng untuk menjaga stabilitas harganya di dalam negeri dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng di Indonesia. Bambang juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan restrukturisasi tarif bea keluar CPO dan produk turunannya agar industri hilir kelapa sawit semakin berkembang sehingga menarik investor dan menaikkan daya saing industri nasional. Apabila industri kelapa sawit makin berkembang, maka akan membuka lapangan pekerjaan mulai dari industri hulu hingga hilir dan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Konferensi bertema Hutan Indonesia: Alternatif Masa Depan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Kayu, Energi dan REDD+ telah dibuka oleh Presiden SBY pada hari yang sama. Pemerintah menganggap penting isu perubahan iklim dan memberi perhatian pada masalah konservasi hutan dengan tidak menafikan potensi pertanian dan kehutanan bagi kesejahteraan rakyat. Melalui Kementerian Keuangan khususnya BKF, pemerintah memberi perhatian khusus dalam kegiatan pembangunan nasional yang pro-environment maupun pro-growth, pro-poor dan pro-job dengan mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan sasaran-sasaran pembangunan tersebut. (dw)
