Workshop dengan Ekonom terkait Pokok-Pokok Perubahan APBN 2012
Jakarta (12/04): Dalam rangka memperkuat perumusan kebijakan pemerintah di bidang fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyelenggarakan acara “Workshop dengan Ekonom Daerah” yang bertempat di Board Room Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis sore. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dan sebagai pembicara adalah Kepala BKF, Bambang P.S. Brodjonegoro. Dalam sambutannya, Wamenkeu menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Kemenkeu terkait kebijakan-kebijakan yang akan disusun sebagai kebijakan pemerintah. Wamenkeu meminta kepada para ekonom memikirkan masukan yang komprehensif berkaitan dengan tupoksi Kemenkeu, tidak hanya terkait dengan pokok-pokok perubahan APBN 2012. Wamenkeu menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam kondisi perekonomian global saat ini. Kebijakan terkait kerjasama luar negeri, pasar modal, kekayaan negara, dan perbendaharaan yang tepat sangat penting dalam hal ini. Sehingga diharapkan dari acara workshop ini dapat memperkuat Kementerian Keuangan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala BKF terkait Pokok-Pokok Perubahan APBN 2012. Pada kesempatan ini, Kepala BKF menjelaskan bahwa perubahan APBN yang biasanya diajukan pada akhir semester pertama ke DPR harus dipercepat menjadi bulan Maret dikarenakan kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak. Perubahan ini dilakukan antara lain karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di dunia, terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, melonjaknya harga minyak dunia dan potensi tidak tercapainya lifting minyak. Kepala BKF juga menyampaikan bahwa APBN-P 2012 merupakan satu paket kebijakan yang komprehensif sehingga diharapkan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan kondisi perekonomian yang terjadi. Dalam APBN-P 2012 telah dilakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan pada APBN 2012 sebagai akibat dari perubahan perekonomian global yang terjadi. Selain itu, dalam APBN-P 2012 juga disiapkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait perubahan-perubahan yang akan terjadi untuk menjaga kesinambungan fiskal negara Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dipimpin oleh Kepala BKF. (mi)
