Seminar Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini
Yogyakarta(19/4) Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012, bertempat di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini.
Seminar dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo. Dalam sambutannya, Boediarso Teguh Widodo menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari acara seminar ini adalah terciptanya suatu komunikasi antara Kemenkeu sebagai regulator dan perumus kebijakan keuangan dengan para akademisi untuk tukar-menukar irformasi tentang isu-isu strategis yang menyedot perhatian publik. Seminar ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan sharing informasi antara Kemenkeu dengan para akademisi di daerah dan membahas isu-isu strategis baik sekarang dan di masa depan. Dalam penjelasannya, Boediarso Teguh Widodo menyampaikan salah satu isu yang berkembang saat ini mengenai perubahan APBN 2012 yang baru saja ditetapkan. Pembahasan Perubahan APBN 2012 dipercepat menjadi bulan Maret karena adanya faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang dapat membahayakan perekonomian Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya krisis global yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di dunia dan memicu depresiasi nilai tukar rupiah; krisis geopolitik yang menyebabkan peningkatan harga Indonesian Crude Price (ICP); dan potensi tidak tercapainya lifting minyak yang ditargetkan.
Adapun peserta seminar yang hadir berjumlah sekitar 100 orang yang terdiri dari perwakilan unit-unit eselon I Kementerian Keuangan baik dari pusat maupun dari daerah; perwakilan dari universitas-universitas di Yogyakarta dan sekitarnya seperti Universitas Gajah Mada, Univesitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, STIE Mitra Indonesia Sleman, STIE YKPN Sleman, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, dan mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian; serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Seminar dibagi menjadi tiga sesi panel. Dalam sesi ini tampil sebagai moderator adalah Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM), Bagus Santoso. Sesi pertama membahas mengenai Perkembangan Ekonomi Makro yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Luky Alfirman. Dalam pembahasannya, Luky Alfirman menyampaikan mengenai perkembangan perekonomian global; perkembangan perekonomian domestik dengan membandingkan kinerja perekonomian domestik 2011 dengan kondisi perekonomian domestik terkini; dan outlook perekonomian 2012. Perkiraan perumbuhan perekonomian global telah direvisi ke bawah. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat dari 3,9% di tahun 2011 menjadi 3,5% di tahun 2012 (WEO April 2012, IMF).
Sesi kedua membahas mengenai Kebijakan Fiskal dalam APBN-P 2012 yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Rofyanto Kurniawan. Dalam pembahasannya, Rofyanto Kurniawan menyampaikan latar belakang APBN-P 2012; pokok perubahan APBN 2012; dan tantangan penyesuaian harga BBM dan risiko penundaannya. Pada intinya pemerintah telah menyiapkan kebijakan-kebijakan fiskal terkait perubahan APBN 2012 untuk mengantisipasi ketidaksesuaian subsidi energi antara lain dengan menyiapkan fiscal buffer : cadangan risiko energi; cadangan risiko perubahan asumsi makro dan stabilitas harga; anggaran kompensasi jika terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi; pemberian raskin sesuai APBN 2012; pemanfaatan SAL untuk subsidi; dan cadangan belanja pegawai.
Sesi ketiga atau yang terakhir membahas mengenai subsidi yang disampaikan oleh Deputi Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) UGM, Rimawan Pradiptyo. Dalam pembahasannya, Rimawan Pradiptyo menyampaikan materi mengenai kompleksitas kebijakan energi di Indonesia. Kebijakan energi sekarang yang ditempuh cenderung kurang memperhatikan aspek kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Contohnya adalah pada subsidi BBM yang dilakukan pada barang bukan pada individu/rumah tangga. Pola BBM bersubsidi tersebut menyebabkan pembengkakan subsidi dan menjadi beban pada APBN. Dalam penjelasannya, Rimawan Pradiptyo menyampaikan opsi-opsi kebijakan dan implikasinya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi subsidi BBM yang melampaui batas. Opsi-opsi tersebut antara lain: Pengaturan Konsumsi BBM; Pembatasan Konsumsi BBM; Pengenalan Produk BBM Baru; dan Peningkatan Harga BBM.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Partisipasi peserta dalam seminar ini cukup antusias. Hal ini terwujud dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber pada sesi tanya jawab ini. Seminar yang berlangsung selama empat jam ini akhirnya ditutup oleh Luky Alfirman, mewakili Boediarso Teguh Widodo. (mi&gh)
File Terkait:
