Seminar Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Terkini
SURABAYA (15/05): Memadati Ballroom Hotel Bumi Surabaya pagi ini, para peserta seminar yang berasal dari Universitas Airlangga dan seluruh perguruan tinggi se-Jawa Timur, satuan kerja pemerintah, Pemda, dll siap untuk mendengarkan dan berinteraksi dalam seminar yang bertemakan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Terkini. Yudi Pramadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, selaku Keynote Speaker membuka Seminar dengan memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan diselenggarakannya seminar ini.
Dilatar belakangi oleh berubahnya asumsi makro pada APBN-P 2012 dan perkembangan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan, Yudi mengajak membentuk suatu forum kerjasama antara pemerintah dan akademisi. Kerjasama tersebut mengharapkan kalangan akademisi dapat memberikan sumbangannya untuk kebijakan pemerintah terutama kebijakan fiskal agar dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tidak terlepas dari unsur-unsur pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.
Di moderatori oleh Dr. Rudi Purwono, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, sesi penjelasan materi pertama diberikan kepada Rofyanto Kurniawan,MSc., Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF. Rofyanto memberikan penjelasan mengenai Perkembangan Perekonomian dan Pokok-Pokok APBN-P 2012. Perkembangan pertumbuhan perekonomian global mulai terevisi kembali lebih positif dari sebelumnya, dipicu oleh mulai terjadinya pemulihan pada perekonomian AS dan penurunan harga minyak di Timur Tengah. Namun kondisi di Eropa masih melemah di beberapa indikator perekonomiannya dan Cina mengalami pertumbuhan ekonomi terendah pada kuarter pertama tahun 2012. Pada sisi perkembangan perekonomian domestik, hingga pertengahan April Rupiah masih terdepresiasi akibat meningkatnya ekspektasi inflasi, sedangkan IHSG cenderung terus meningkat. Laju inflasi April 2012 sebesar 0,21% (mtm) atau 4,50% (yoy) atau 1,09% (ytd). Pertumbuhan PDB kuarter pertama tahun 2012 sebesar 6,3% didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi, sedangkan sektor eksternal dijelaskan masih mengalami tekanan.
Rofyanto juga menjelaskan dasar pertimbangan perlunya perubahan terhadap APBN tahun 2012 antara lain adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro 2012 dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, selain itu adanya pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Kebijakan APBN-P 2012 secara umum ditujukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal dan meningkatkan daya tahan fiskal ditengah ketidakpastian global, memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pada umumnya.
Pada kesempatan kedua moderator memberikan kesempatan kepada Dr. Benedictus Raksaka Mahi,SE,MSc., Pengamat ekonomi FE-UI sebagai pembicara kedua yang membahas tentang subsidi BBM dan Keuangan Daerah. Beliau menjelaskan beberapa usulan alternatif terkait dengan subsidi BBM antara lain: Pertama adalah dengan pengaturan konsumsi BBM seperti kendaraan berplat kuning mendapatkan subsidi dan plat hitam tidak mendapat subsidi. Kedua, dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi perbulan, apabila stock bersubsidi sudah habis maka kendaraan tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi sampai stok baru dibulan berikutnya. Ketiga, Membuat produk baru BBM seperti Premix (RON90) yang dijual Rp.7000 per liter, namun opsi ini harus membangun dispenser baru dan memakan biaya yang besar. Opsi terakhir yaitu dengan adanya peningkatan harga BBM bersubsidi sebagaimana direkomendasikan oleh tim UGM-UI-ITB dengan cara peningkatan harga sebesar Rp.500 per liter yang dilakukan secara bertahap. Tentunya setiap opsi tersebut memiliki kendala yang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Disamping infrastruktur juga terkendala alokasi, distribusi penjatahan disetiap lokasi/daerah, biaya transportasi dan sebagainya.
Raksaka juga menjelaskan masalah pola penyerapan belanja daerah. Pola belanja daerah di Indonesia masih cenderung terjadi penumpukan di kuarter akhir tahun anggaran berjalan sehingga berpotensi meningkatkan deposito Pemda di perbankan.
Pada akhir sesi seminar, diskusi tanya jawab didominasi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar subsidi BBM yang salah satunya mengusulkan kenaikan pengenaan PPNBM yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pemasukan dari pajak dan pengurangan/pembatasan impor mobil dari luar negeri. Selain itu usulan berupa penghematan anggaran tidak hanya dari masalah subsidi BBM saja namun dapat dilakukan penghematan dari pemangkasan anggaran belanja pegawai dari kementerian/lembaga. (aam/mi)
