Peneliti BKF mempresentasikan kajiannya di Jepang
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir dan Hadi Setiawan bertolak ke Nagoya untuk mempresentasikan hasil kajiannya pada Konferensi Internasional ke-11, the Japan Economic Policy Association yang diselenggarakan di Nagoya Gakuin University pada 20-21 Oktober 2012. Konferensi tahunan yang menjadi ajang berkumpulnya para peneliti dan pengambil kebijakan ini, tahun ini mengambil tema besar “The Roles of Economic Policy toward Secure Economic Society: Food, Energy, Environment and Social Welfare.”
Hidayat Amir mempresentasikan papernya yang berjudul “Economic Impact Analysis of the 2012 Indonesia Mineral-Export Tax Policy: A CGE Approach. Kajiannya mendiskusikan hasil simulasi dampak ekonomi kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengenaan pajak ekspor atas bijih mineral yang diberlakukan sejak Mei 2012. Amir menyatakan bahwa dalam jangka panjang kebijakan ini akan meningkatkan perekonomian dalam bentuk peningkatan nilai tambah dari industri pengolahan bijih mineral. Dampak ini akan semakin besar apabila kebijakan disinsentif berupa pengenaan pajak ekspor ini diikuti dengan kebijakan insentif untuk menarik investasi baru bagi industri pengolahan bijih mineral (pembangunan smelter). Misalnya, dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar (listrik, jalan, dan pelabuhan) yang akan menurunkan biaya investasi di sektor ini. Dengan demikian, kebijakan ini pada gilirannya akan mampu menciptakan keseimbangan baru yaitu dari ekspor bijih mineral menjadi ekspor mineral olahan. Hal ini akan diikuti oleh terciptanya value added yang relatif besar dari industri pengolahan bijih mineral bagi perekonomian domestik.
Sementara itu Hadi Setiawan memaparkan hasil kolaborasinya dengan Sofie Arie Damayanti dalam kajian yang berjudul “Public-Private Partnership (PPP) in Indonesia Infrastructure Development: Policy Background, Progress and Prospect”. Sofie juga peneliti di BKF, tidak bisa hadir dalam konferensi ini karena sedang cuti melahirkan. Dalam paparannya, Hadi mengevaluasi perkembangan perekonomian Indonesia yang relatif pesat walaupun masih terkendala tingkat pembangunan infrastruktur yang masih relatif rendah. Dalam evaluasinya, Hadi menggarisbawahi beberapa permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur, tidak hanya keterbatasan dana pemerintah namun juga lemahnya tahap persiapan proyek dan koordinasi kebijakan. Skema PPP sebetulnya diharapkan mampu mengatasi kendala pendanaan pemerintah, tetapi kendala governance masih menyebabkan tertundanya realisasi proyek PPP ini. Namun Hadi optimis, setelah melewati fase learning process dan besarnya tekad pemerintah untuk memperbaiki proses governance ini maka realisasi pembangunan proyek infrastruktur akan meningkat untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi.
Selain dua peneliti BKF tersebut, hadir pula Hari Poerna Setiawan (Kasubid Bea Keluar, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara) serta seorang peneliti dari Bank Indonesia. Konferensi ini menghadirkan presentasi dari akademisi, pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di Jepang yang terbagi dalam dua plenary session dan 70 presentasi dalam parallel session. Para partisipan berasal dari berbagai penjuru Jepang dan beberapa negara di Asia, Eropa dan Timur Tengah seperti: Taiwan, China, Australia, Czech, India, Iran, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Partisipasi peneliti BKF dalam forum Internasional bukan hanya pencapaian yang layak diapresiasi, tetapi yang lebih penting para peneliti ini mampu menimba ilmu dari interaksi mereka dengan berbagai kalangan di dunia internasional. Sehingga diharapkan hasil kajian para peneliti ini di masa datang memenuhi standar kualitas yang baik dan mampu menjadi landasan kebijakan yang kuat bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (hid).
