Seminar Ekonomi Hijau (Green Economy)
Jakarta (24/10): konsep Green Economy adalah komponen penting dari rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Konsep ini merupakan pendekatan yang komprehensif untuk mencerminkan saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem, dengan mempertimbangkan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan. Implementasi Green Economy bukan hanya tentang masalah lingkungan, melainkan bagaimana mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk meningkatkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Kebijakan nasional jangka panjang dan menengah diarahkan untuk mendorong pembangunan yang pro-poor, pro-jobs, pro-growth dan pro-environment. Selain itu, prioritas nasional untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional untuk 2005 - 2025 ( UU no 17/2007), yang berisi kebijakan yang spesifik dan tujuan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan.
Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memegang peranan penting untuk melakukan pemetaan jalan menuju Green Economy untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Ide-ide baru dan sumber informasi dari lembaga-lembaga internasional dibutuhkan dalam melakukan transformasi menuju Green Economy melalui kebijakan fiskal. Menindaklanjuti hal tersebut, BKF Kemenkeu pada tanggal 23 – 24 Oktober menyelenggarakan seminar dengan tema “Seminar on Charting the Way to a Green Economy through Fiscal Policy Reforms : A Role for Ministry of Finance”. Bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Mega Kuningan, acara ini dibuka oleh Menteri Keuangan RI, Agus D.W. Martowardojo.
Dihadiri oleh para undangan dari Kementerian dan lembaga serta perwakilan dari AusAID, UK Climate Change Unit, GIZ, World Bank, ADB, JICA, UNEP, UNESCAP, OECD dan Global Green Growth Institute, Menteri Keuangan dalam sambutannya (Opening remarks) membuka acara tersebut mengatakan bahwa menuju keberhasilan transisi ke arah ekonomi hijau memerlukan komitmen yang kuat, rencana dikelola dengan baik dengan tujuan yang jelas dan terukur, pelaksanaan yang kuat dan mekanisme pengawasan, serta rasa kepemilikan dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan. Kementerian Keuangan dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif dalam bentuk kebijakan fiskal yang relevan, serta menggunakan pengeluaran strategis dan ditargetkan. Kita bisa memainkan peran kunci dalam mengakses dan mengelola pembiayaan internasional.
Selain itu Menkeu dalam opening remarks-nya dijelaskan bahwa ada dua arah kebijakan utama: Pertama, untuk meningkatkan alokasi anggaran dan kualitas pengeluaran untuk program-program pembangunan berkelanjutan di kementerian terkait dan, Kedua, untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien dan distorsi sambil meningkatkan insentif bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sisi pengeluaran, telah ditingkatkan anggaran untuk program lingkungan dan kehutanan, dan bekerja sama dengan kementerian perencanaan pembangunan nasional dalam pendanaan komitmen nasional menengah dan jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon. Di sisi insentif, telah diperkenalkan instrumen fiskal melalui investment allowances, tax holidays, and tax and import duty exemptions.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. Emil Salim menjadi keynote speaker yang kemudian berlanjut ke sesi seminar yang terbagi dalam tiga sesi seminar. Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menjadi salah satu narasumber pada sesi kedua, namun sebelumnya Kepala BKF bersama Prof. Dr. Emil Salim melakukan press conference mengenai seputar green economy, baik pada faktor pendukung, pemanfaatan sumber daya alam menjadi bernilai tambah, maupun terobosan-terobosannya.
Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Dr. Irfa Ampri, menjadi chairman pada sesi ketiga yang membahas topik ”Investments and Innovation for Infrastructure in a Green Economy”. Pada Sesi ini membahas eksplorasi peluang dan lingkungan yang kondusif yang diperlukan untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di ekonomi hijau. Berlanjut pada hari kedua, acara terbagi dalam empat Working Group dengan masing-masing topik: Sustainable Energy Infrastructure (Renewable Energy: Geothermal, Hydro, Solar), Green Economy Financing, Local Government Roles on Green Economy, dan Green Production and Consumption (Energy Efficiency). Keseluruhan acara ditutup pada sore hari oleh Kepala PKPPIM, Badan Kebijakan Fiskal. (aam/nko)
