Seminar Perkembangan Ekonomi Terkini dan APBN 2013 di Semarang

Semarang (28/11), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Biro Komunikasi Layanan Informasi (KLI), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengadakan seminar yang bertempat di Gumaya Tower Hotel Semarang, Jawa Tengah, dengan tema “Perkembangan Ekonomi Terkini dan APBN 2013”. Para pembicara adalah Drs. Purwiyanto M.A. (Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran), Kindy Rinaldy Syahrir, B.Eng., M.Comm., M.Ec. (Kepala Bidang Pemantauan Dini BKF), Akhmad Syakir, P.hD. (Universitas Diponegoro), Nugroho SBM (Universitas Diponegoro), dan Johanna Maria Kodoatie (Universitas Diponegoro) sebagai moderator. Adapun para peserta seminar adalah kalangan akademisi pada Perguruan Tinggi, lembaga keuangan dan asuransi, Perbankan, dan juga perwakilan Kementerian Keuangan di Semarang. Acara dibuka oleh Bjiardianto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah).

Pembicara pertama, Kindy R. Syahrir, memaparkan mengenai beberapa point mengenai perkembangan perekonomian global, perkembangan perekonomian domestik, dan kebijakan fiskal dan APBN 2013. Krisis Eropa mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian dunia yaitu adanya ketidakpastian atau uncertainty. ECB menurunkan perkiraan pertumbuhan Eropa pada 2012 berkisar antara -0,6% s.d -0,2% dan pada 2013 berkisar antara 0,4% s.d 1,4%. Tingkat pengangguran pada bulan September naik dari 11,5% menjadi 11,6%. Debt to GDP Eropa mencapai 90,0% di Q2:2012 naik dibandingkan Q1:2012 sebesar 88,2%. Sedangkan untuk di Amerika Serikat, pada Q3 pertumbuhan lebih baik pada level sekitar 2%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan fiskal “satu tangan”. Sejak Barack Obama terpilih kembali, uncertainty di AS berkurang meski pada level politik masih ulet. Pemerintah AS melakukan penghematan pengeluaran.

Untuk perekonomian domestik, pemerintah Indonesia tetap optimis dengan kondisi perekonomian domestik jika dibandingkan dengan perekonomian negara-negara OECD. Pertumbuhan nilai investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Hal ini disebabkan oleh tingginya supply side dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan hal ini perlu dipertahankan.

Kemudian, pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal tahun 2013 terbagi ke dalam 4 pilar pembangunan yaitu pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal.

Pembicara kedua, Purwiyanto, membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan postur APBN 2013. Kerangka ekonomi fiskal dalam APBN tidak hanya disusun oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat, Bank Indonesia, DPR, maupun swasta. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBN adalah administrative measures yaitu untuk mencegah atau mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam sistim birokrasi seperti penyelewengan pajak.

Arah kebijakan fiskal tahun 2013, salah satunya adalah pemerintah akan merelokasi anggaran belanja yang tidak efisien dan efektif kepada belanja yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Pada saat ini, dalam menyusun anggaran, pemerintah akan melihat sumber dana yang tersedia untuk mendanai usulan belanja. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belanja pemerintah adalah fiscal space yang terbatas, daya serap yang belum optimal, beban subsidi yang besar, dan mandatory spending yang cukup besar. Hal-hal tersebut merupakan constraint yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pembicara berikutnya, Akhmad Syakir, memaparkan khususnya terkait dengan transfer daerah yang bermasalah. Dalam APBN dicantumkan bahwa perkembangan jumlah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin besar dari tahun ke tahun. Seperti dapat dilihat pada APBN 2012, belanja transfer adalah yang terbesar dalam postur APBN sebesar 5.6% dari total belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari dana transfer tersebut. Untuk mengoptimalkan sistim desentralisasi tersebut harus ada efisiensi kebijakan publik dan juga diharapkan pemerintah daerah untuk mandiri dan lebih efisien dalam mendesain anggaran dan belanja daerah.

Pembicara terakhir, Nugroho SBM, memberikan pandangan mengenai poin-poin dalam APBN. Pemerintah terlalu fokus kepada belanja pegawai dan subsidi dibandingkan dengan belanja modal sehingga multiplier effect yang ditimbulkan sangat kecil. Dana transfer yang terlampau besar, kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena hanya 50% lebih digunakan membayar gaji pegawai. Sistim administrasi birokrasi yang tidak efisien sehingga menyebabkan tersendatnya penyerapan anggaran. APBN juga belum pro pemerataan dan mengusulkan untuk memasukan Gini rasio sebagai unsur asumsi APBN. Alokasi dana pendidikan yang besar tidak diikuti oleh mekanisme pengelolaan anggaran tersebut sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Seminar diakhiri dengan kesimpulan oleh moderator yang menyatakan bahwa perekonomian kita masih optimis dengan melihat indikator-indikator yang ada. Masih banyak tantangan terutama dengan transfer daerah, subsidi, maupun politik. Peranan Perguruan Tinggi diperlukan untuk membantu bagaimana asumsi-asumsi dapat diterima oleh DPR. Bagaimana seluruh aspek di negara ini bersinergi menghasilkan output dan outcome yang maksimal untuk kepentingan negara. (ID/MN-IJ)