Kick Off Meeting Regional Economist 2013

Jakarta (12/04): Melanjutkan Workshop Regional Economist kemarin (11/04), Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Kick Off Meeting Regional Economist 2013. Acara yang dihadiri oleh Jaringan Ahli Ekonomi Daerah (Regional Economist), Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan dari setiap daerah, dan para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan ini mengharapkan agar jaringan ahli ekonomi daerah dan unit kementerian keuangan baik dipusat dan daerah untuk saling bersinergi dalam rangka penciptaan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah sekaligus ekonomi nasional yang nantinya menjadi modal dasar pembangunan nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

       Setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan Jaringan Ahli Ekonomi, yaitu:

  1. Memberikan masukan terkait kebijakan publik yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, yang bersifat strategis, berdampak luas terhadap masyarakat, dan mempunyai kepentingan terhadap daerah;
  2. Memberikan informasi kepada daerah mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan Kementerian Keuangan;
  3. Mengidentifikasi masalah-masalah di bidang ekonomi sesuai dengan kondisi daerah asal perguruan tinggi;
  4. Melakukan pertukaran informasi dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi dan Kementerian Keuangan; serta
  5. Menjadi Konsultan Ekonomi bagi Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah kantor-kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan yang ada di daerah.

Pada kesempatan ini, acara dimulai dengan sambutan dari K. A. Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang dilanjutkan dengan penyerahan simbolis buku “Policy Brief Regional Economist”. Melangkah ke dalam acara inti pertemuan ini, Bambang P. S. Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal memberikan pengarahan mengenai Pelaksanaan Teknis Regional Economist dan berdiskusi bersama para hadirin peserta kick off meeting. Acara di akhiri dengan penandatanganan MoU Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kebijakan Fiskal dan Jaringan Ahli Ekonomi Daerah.  (aam/gh)