Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi (FDKE)

Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi (FDKE)

“Dinamika Subsidi BBM dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Kompleksitas dan Alternatif Pemecahannya”

Yogyakarta (22/6): Bertempat di Auditorium Djarum Foundation, Pertamina Tower Lantai 6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan didukung oleh German Development Cooperation (GIZ) menyelenggarakan Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi (FDKE) dengan tema “Dinamika Subsidi BBM dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Kompleksitas dan Alternatif Pemecahannya”. Acara ini merupakan forum diskusi yang melibatkan para pemangku kebijakan untuk membicarakan secara terbuka dan konstruktif berbagai permasalahan nasional yang berkembang di masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompleksitas permasalahan mengenai subsidi BBM dan kaitannya  dengan upaya melaksanakan pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan dalam jangka panjang. Hadir juga dalam diskusi tersebut Perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian ESDM, Kantor Wapres, Menko Perekonomian, Bappenas, Pemda, Organda, Hiswana, media massa baik cetak maupun elektronik, serta para akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan berbagai Universitas di Yogyakarta. Acara dibuka oleh Wihana Kirana Jaya, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Beliau menjelaskan tentang perbedaan mekanisme kebijakan antara dahulu dan sekarang yang cenderung lebih rumit, sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama antar pemangku kebijakan. Selanjutnya sambutan dari Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY, Riyadi Ida Bagus Subali. Dalam sambutannya, beliau berharap akan adanya rekomendasi ilmiah terhadap pembangunan dan dinamika subsidi BBM serta perekonomian secara umum yang dihasilkan di forum diskusi ini.

Pelaksanaan diskusi ini dipandu oleh Elan Satriawan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia yang bertindak sebagai moderator dengan menghadirkan enam narasumber. Beliau memulai diskusi dengan pengantar isu kenaikan BBM, yang akhirnya benar-benar diputuskan pada tanggal 21 Juni 2013, dan mulai berlaku tanggal 22 Juni 2013. Akan tetapi, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai, masih banyak yang perlu diperhatikan menyusul kenaikan harga BBM ini, seperti pemerataan infrastruktur dll. Kenaikan harga bukan hanya berarti pengurangan subsidi atau penggunaan yang tidak tepat sasaran, tetapi juga menandakan bahwa barang tersebut, BBM, semakin langka. Lalu bagaimana pemerintah harus manyikapi hal ini? Hadir sebagai narasumber pertama adalah Anggota DPR RI, Arif Budimanta. Beliau menerangkan tentang Aspek Ekonomi Politik Subsidi BBM, APBN dan Pembangunan Berkelanjutan. Subsidi BBM tidak dapat dilihat dalam konteks neraca APBN semata, tetapi harus dalam konteks kehidupan bernegara secara keseluruhan sehingga pengurangan subsidi BBM harus dilihat apakah akan membawa pengaruh pada kesejahteraan umum ataukah tidak. Dengan adanya pengurangan subsidi BBM, masyarakat akan melakukan adaptasi agar tetap bertahan. Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang ditetapkan pemerintah tidak mampu mengkompensasi atau mengurangi jumlah rakyat miskin, sehingga pemikiran kenaikan harga BBM disertai BLSM akan mengurangi kemiskinan sebenarnya kurang tepat.

Selanjutnya pembicara kedua adalah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Irfa Ampri. Beliau membahas Ekonomi Hijau dan Postur APBN. Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan nasional sesuai arah kebijakan fiskal 2013. Formulasi kebijakan fiskal 2014 masih dipengaruhi oleh adanya krisis ekonomi global, tekanan ketahanan fiskal yang cukup tinggi dan isu perubahan iklim serta potensi bencana. Tantangan ekonomi berkelanjutan secara makro diantaranya ketidakpastian negosiasi dalam kerangka UNFCCC dan komitmen Indonesia di G20 untuk mengurangi subsidi energi fosil yang tidak efisien. Tingginya subsidi energi berpengaruh pada perekonomian domestik karena subsidi memberatkan APBN, membatasi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan dan infrastruktur, menghambat daya saing energi terbarukan dll. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengembangkan kebijakan fiskal ekonomi hijau adalah mengembangkan insentif untuk pengembangan energi terbarukan seperti bio mass atau energi surya bagi Indonesia tengah dan timur.

Sebagai narasumber ketiga, Saryono Hadiwidjoyo, Anggota Komite BPH Migas lebih menyoroti masalah kenaikan harga BBM ini memang sudah seharusnya, bukan hanya saat ini, tetapi harus diputuskan sebelum-sebelumnya. Indonesia juga bukan lagi negara pengekspor minyak, karena produksi dalam negeri sudah tak mampu lagi mencukupi kebutuhan sehingga harus impor. Oleh karena itu, Indonesia telah keluar dari OPEC. Beliau memberi gambaran, pada tahun 1970 produksi minyak Indonesia sekitar 1,5 juta barrel dengan konsumsi dalam negeri 800 ribu barrel, sehingga masih ada devisa 700 ribu barrel. Sedangkan yang saat ini terjadi malah sebaliknya, sehingga menjadi defisit. Tugas BPH migas lebih fokus pada menjamin ketersediaan pasokan BBM di seluruh Indonesia, sedang masalah pendanaan adalah wewenang dari Kementerian Keuangan. Pembicara keempat adalah Danang Parikesit, Guru Besar Transportasi UGM dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Beliau menerangkan bahwa BBM bukan hanya masalah fiskal, transportasi dll, tetapi ada isu lain yang patut diperhatikan, yaitu Low Cost Green Car (LCGC). Menurut perhitungan, prospek pengguna LCGC di Indonesia sekitar 20 juta. Sepeda motor saat ini menjadi pilihan utama, karena tidak adanya alternatif lain. Angkutan Umum, dalam hal ini, belum optimal. Penggunanya masih sedikit. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, beliau memperkirakan akan adanya kenaikan biaya angkutan umum sekitar 20-30%. Beliau berharap kebijakan energi, fiskal, industri, dan transportasi harus dalam satu paket. Green growth juga harus lebih dikomunikasikan, serta mengingatkan bahwa pengurangan subsidi BBM dan adanya LCGC, tetapi tanpa alternatif lain akan semakin menambah kemacetan.

Narasumber kelima adalah Didit Putra Kusuma, dari Komite Kedaulatan Energi Mahasiswa UGM. Sebagai perwakilan dari mahasiswa, Didit mengingatkan bahwa sebagai mahasiswa, tidak boleh melihat kenaikan harga BBM ini dalam satu perspektif atau sudut pandang saja, melainkan dalam konteks keseluruhan. Demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah tidak dapat disalahkan, karena pendemo hanya melihat dalam konteks lokalitas. Ini juga yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu memberikan informasi, pengertian dan edukasi melalui berbagai diskusi, baik dengan masyarakat maupun akademisi di berbagai daerah. Selanjutnya hal yang disoroti adalah terbalik-baliknya skema urutan dalam anatomi ekstraksi sumber energi yang meliputi science, engineering, economy, social dan politic. Urutan tersebut tidak berjalan urut dan teratur, tetapi masing-masing saling mencampuri sehingga permasalahan semakin kompleks. Didit meminta keseriusan pemerintah akan adanya sumber energi baru dan terbarukan dengan deadline waktu dan bukti yang nyata.

Pada kesempatan terakhir, materi disampaikan oleh Deputi Penelitian dan Basis Data P2EB FEB UGM, Rimawan Pradiptyo.  Dalam kesempatan ini beliau menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menaikan harga BBM pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2011, UGM-ITB-UI telah merekomendasikan kenaikan harga Rp 500,00 setiap tahun secara bertahap. Hal ini dipercaya akan lebih mengurangi risiko demonstrasi dan kepanikan masyarakat yang mendorong kenaikan harga kebutuhan lain yang lebih besar. Beliau menilai bahwa pengaturan dan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran tidak efektif dan efisien, begitu juga dengan kebijakan dua harga pasti gagal karena adanya faktor arbitrage, yaitu adanya bensin eceran. Kebijakan BBM bersubsidi ini begitu rumit dan kompleks karena banyaknya pemangku kepentingan, dan seringkali memiliki fungsi tujuan yang bertentangan satu dengan lainnya. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Elan Satriawan. (ap/ga)