Workshop Pelayanan Sosial dan Jaminan Sosial dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia

Jakarta (11/09): Bertempat di Ruang Sumba A Hotel Borobudur Jakarta, Pusat Kebijakan Regional Bilateral (PKRB) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Indonesia (FEUI) menyelenggarakan workshop dengan tema “Pelayanan Sosial dan Jaminan Sosial dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia”, Rabu pagi. Workshop ini diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh Kepala Perwakilan JICA untuk Indonesia, Atsushi Sasaki. Dalam sambutannya, Atsushi Sasaki menyampaikan bahwa mempelajari pelayanan sosial dan jaminan sosial dalam konteks desentralisasi di Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang optimal terkait pelayanan dan jaminan sosial tersebut. Workshop kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan kunci oleh Kepala BKF Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Dalam sambutannya, Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa tujuan workshop ini adalah untuk mendiskusikan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEUI terkait pelayanan sosial dan jaminan sosial di bawah desentralisasi. Bambang juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti peningkatan kemakmuran. Pemerintah Indonesia selalu berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Workshop ini menghadirkan narasumber yang merupakan tim peneliti dari LPEM FEUI yaitu Ringoringo Achmadi, Thia Jasmina, dan Teguh Dartanto serta dimoderatori oleh Kepala PKRB BKF Decy Arifinsjah. Para narasumber memaparkan studi terkait pelayanan sosial dan jaminan sosial dalam konteks desentralisasi di Indonesia, yang sudah dilakukan. Dalam paparannya mereka menyampaikan mengenai 1) latar belakang studi yang bertujuan untuk mengeksplor hubungan antara kapasitas fiskal pemerintahan daerah, kemampuan dan kapasitas pemerintahan daerah untuk menerapkan anggaran dan indikator sosial; 2) program layanan sosial di pemerintahan-pemerintahan daerah yang terpilih diantaranya Sleman, Kulon Progo, Bantul, Bone, Takalar, Selayar, Konawe, dan Wakatobi; 3) hubungan antara kapasitas fiskal, pelayanan sosial dan indikator sosial dengan analisis kuantitatif diantaranya analisis kuadran terkait kapasitas fiskal dalam kemampuannya mengeksekusi anggaran dan indikator sosial, dan analisis dengan survei rumah tangga terkait pelayanan sosial dan akses untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan; 4) temuan utama dan perbandingan antara pemerintahan-pemerintahan daerah yang terpilih; dan 5) implikasi kebijakan yang harus dilakukan terkait pelayanan sosial dan jaminan sosial dalam konteks desentralisasi di Indonesia diantaranya terkait kesehatan, akses memperoleh pendidikan, penciptaan lapangan kerja, sistem administrasi, perencanaan dan penganggaran, serta bentuk dari peraturan daerah yang mendasarinya.

Workshop kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator. Antusiasme para peserta sosialisasi sangat baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya pada sesi ini. Workshop akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator, Decy Arifinsjah.(aam/mi)