Forum Dialog Publik Pengembangan Transportasi Massal Paska Kenaikan Harga BBM

Depok (16/1): Bertempat di Auditorium Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Lantai 6, Research Centre for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan didukung oleh German International Cooperation (GIZ) menyelenggarakan Forum Dialog Publik dengan tema “Pengembangan Transportasi Massal Paska Kenaikan Harga BBM”. Acara ini merupakan forum diskusi yang melibatkan para pemangku kebijakan untuk membicarakan secara terbuka dan konstruktif berbagai permasalahan nasional yang berkembang di masyarakat dengan tujuan mengulas dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Pengembangan Transportasi Massal Paska Kenaikan Harga BBM dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir juga dalam diskusi tersebut perwakilan dari Kementerian ESDM, Menko Perekonomian, Bappenas, Pemda, Organda, media massa baik cetak maupun elektronik, serta para akademisi dari Universitas Indonesia dan berbagai Universitas di Jabodetabek. Acara dibuka oleh Prof Jatna Supriatna, Ph.D sebagai Kepala RCCC-UI. Selanjutnya sambutan dari Wakil Menteri Keuangan RI, yang diwakili oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Irfa Ampri. Dalam sambutannya, mereka berharap diskusi ini dapat memberikan rekomendasi ilmiah terhadap berbagai dinamika permasalahan transportasi massal secara umum.

Pelaksanaan diskusi ini dipandu oleh Agus Haryadi, produser Dialog Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang bertindak sebagai moderator dengan menghadirkan enam narasumber. Hadir sebagai narasumber pertama adalah Ketua Komisi V DPR RI, Laurens B. Dama dengan tema “Aspek Ekonomi Politik Subsidi BBM, APBN dan Transportasi Massal dalam Kerangka Ekonomi Hijau”. Dalam paparannya beliau menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 2013 diperkirakan berada di kisaran 5,8 persen, sementara pembelian kendaraan pribadi mengalami pertumbuhan antara 8 persen sampai 15 persen. Sedangkan pertumbuhan jalan raya hanya mencapai 0,01 persen per tahun.  Kondisi yang tidak sebanding ini mengakibatkan kemacetan dan pemborosan bahan bakar. Sebagai gambaran, pagu subsidi BBM dalam APBN-P 2013 tercatat Rp 199,9 triliun dengan konsumsi 47 juta kl. Akan tetapi, terdapat realisasi subsidi BBM yang berpotensi membengkak sampai dengan Rp 50 triliun akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp 10.452 per dolar AS. Di sisi lain, subsidi BBM tak tepat sasaran mengingat 44 persen digunakan oleh kendaraan pribadi. Sebanyak 59 persen diantaranya digunakan di Pulau Jawa atau sekitar Rp 120 triliun. Padahal BBM subsidi harusnya bagi masyarakat tidak mampu. Terkait peran DPR dalam peningkatan transportasi massal, Laurens mengklaim DPR telah mengupayakannya. Misalnya melalui peningkatan anggaran perkeretaapian yang dalam APBN-P 2013 memperoleh subsidi Rp 700 miliar. Dari sisi peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2007 telah diamanatkan agar perkeratapian sebagai ujung tombak transportasi massal, karena kereta api dinilai efektif, efisien dari sisi bahan bakar dan rendah emisi. Selain itu, Laurens menyebut DPR telah mendukung perbaikan infrastruktur jalan melalui peningkatan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebagai narasumber kedua adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi Soetanto Soehodo dengan topik “Pengembangan Transportasi Publik di DKI Jakarta”. Beliau menilai permasalahan transportasi yang melingkupi ibukota tidak terlepas dari aspek kependudukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak bisa menghentikan perpindahan penduduk dari daerah lain ke Jakarta maupun wilayah di sektiarnya.  Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta saat ini 9,6 juta orang. Jumlah penduduk di Jabodetabek sekitar 28 juta orang. Menurut Soetanto, dari jumlah tersebut, terdapat 22 juta perjalanan setiap harinya di DKI Jakarta. Jika dikaitkan dengan penggunaan angkutan umum, pada awal 2000-an, 60 persen perjalanan manusia menggunakan transportasi umum. Sedangkan sisanya menggunakan transportasi pribadi. Sedangkan saat ini,  sebagian besar pengguna transportasi massal telah beralih ke kendaraan pribadi dimana jumlah kendaraan pribadi mencapai sekitar 8-9 juta unit. Peralihan itu sangat serius karena fenomena penggunaan motor yang masif. Hal ini tak lepas dari murahnya harga, perizinan mudah, fleksibilitas dikala macet dan keunggulan-keunggulan lainnnya. Menurut Soetanto, pengunaan motor tidak bisa digantikan dengan angkutan umum selama operasional motor jauh lebih murah.  Jika dibandingkan penggunaan motor dan angkutan umum, maka biaya penggunaan motor cuma separonya. Masalah ini harus diselesaikan lewat intervensi di sisi transportasi umum. Sejak 2002, Pemprov DKI fokus untuk pengembangan transportasi umum. Beragam upaya dilakukan misalnya dengan penyediaan bus transjakarta beserta 12 koridornya. Selain itu, Soetanto mengatakan, Pemprov DKI juga sedang membangun MRT, penambahan koridor busway, hingga monorel.

Selanjutnya pembicara ketiga adalah Kepala Deputi Pengembangan RCCC Universitas Indonesia Triarko Nurlambang dengan presentasi berjudul “Evidence-Based Policy (EBP) dan Best Practice Pengembangan Transportasi Massal”. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta menyumbang kenaikan suhu di Jakarta dan sekitarnya, yang berdampak pada risiko kesehatan masyarakat. Saat ini suhu udara di Jakarta rata-rata mencapai 33 drajat celcius. Terjadi peningkatan 2 derajat dibandingkan pada awal tahun 2000-an. Beliau menyampaikan bahwa peningkatan 2 derajat saja pada suhu udara sudah menjadi salah satu indikator tanda bahaya yang merupakan akibat polusi kendaraan khususnya. Dalam studinya disebutkan bahwa biaya kesehatan bisa mencapai Rp38 triliun akibat polusi. Padahal subsidi kesehatan pada APBN hanya sebesar Rp28 triliun. Oleh karena itu beliau menyampaikan perlu adanya desain komprehensif transportasi massal serta perubahan gaya hidup masyarakat agar dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Pembicara keempat adalah Danang Parikesit, Guru Besar Transportasi UGM dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dengan topik Tantangan Membangun Sistem Transportasi Berkelanjutan. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) telah mengakibatkan negara kehilangan potensi tambahan penerimaan pajak, dimana berdasarkan penghitungan lembaganya menunjukkan adanya kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 30 juta per unit mobil. Dengan produksi LCGC sekarang sekitar 38 ribu, berarti negara kehilangan pendapatan lebih dari Rp 1 triliun. Danang menjelaskan, hasil penelitian lembaganya juga menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap LCGC. Jumlahnya mencapai 300 ribu unit atau kurang lebih sama dengan estimasi Kementerian Perindustrian. Terkait itu maka, Pemerintah berpotensi kehilangan pajak bisa mencapai Rp 10 triliun. Kebijakan LCGC didasari oleh PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditetapkan guna mendukung kemandirian industri kendaraan bermotor roda empat. Danang mempertanyakan ketidaksesuaian antara kewajiban yang tertera dalam PP dan realita di lapangan. Selain itu, keinginan agar masyarakat di luar Jabodetabek memiliki LCGC tak sesuai dengan data yang ada. Sebab, 19 persen dari total 38 ribu LCGC yang terjual berkeliaran di DKI Jakarta. Sedangkan, di Jabodetabek, jumlahnya mencapai 28 persen dari total penjualan.  

Selanjutnya pembicara kelima ialah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Irfa Ampri dengan bahasan bertema “Transportasi Publik, Ekonomi Hijau dan Postur APBN”. Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan nasional sesuai arah kebijakan fiskal 2013. Formulasi kebijakan fiskal 2014 masih dipengaruhi oleh adanya krisis ekonomi global, tekanan ketahanan fiskal yang cukup tinggi dan isu perubahan iklim serta potensi bencana. Tingginya subsidi energi berpengaruh pada perekonomian domestik karena subsidi memberatkan APBN, membatasi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan dan infrastruktur, menghambat daya saing energi terbarukan dll. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengembangkan kebijakan fiskal ekonomi hijau adalah mengembangkan insentif untuk pengembangan energi terbarukan seperti bio mass atau energi surya bagi Indonesia tengah dan timur. Beliau juga menjelaskan bahwa program LCGC terkait dengan kebijakan penurunan Pajak Penjualan (PPn) 10 persen sampai 15 persen atau sekitar Rp 6 juta per unit. Selain itu, LCGC juga disyaratkan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Selanjutnya pembicara terakhir adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012 Fadli Hanafi dengan topik “Perspektif Pemuda Terhadap Penurunan Subsidi BBM dan Pengembangan Transportasi Massal”. Beliau menilai pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan melalui kenaikan harga BBM bersubsidi Juni 2013 tidak diikuti oleh kesiapan transportasi massal.  Akibatnya, terjadi peningkatan proporsi pengeluaran rumah tangga hingga mencapai 40 persen. Kondisi tersebut, ujar Fadli, mengakibatkan peningkatan penggunaan transportasi pribadi yang berujung pada kemacetan. Fakta di lapangan, kemacetan terjadi tak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di Medan, Surabaya dan kota-kota lainnya. Dalam paparannya, Fadli menyebut peningkatan penggunaan transportasi massal adalah solusi untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Akan tetapi, mengapa masyarakat enggan berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi massal? Fadli menyebut kerumitan adalah salah satu alasan di baliknya. Alasan berikutnya adalah dari sisi kenyamanan.  Sarana dan prasarana transportasi publik masih semrawut. Oleh karena itu, dengan pembatasan subsidi BBM, peningkatan kualitas transportasi publik harus menjadi prioritas pemerintah. Lebih lanjut, Fadli menyebut PR transportasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat.  Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Agus Haryadi,. (DS)