Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Pangkal Pinang

Pangkal Pinang (12/6): Bertempat di Ballroom Hotel Santika Bangka, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Regional Economist yang dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh tidak kurang dari 80 peserta yang berasal dari instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta instansi pemerintah daerah yang meliputi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan dinas-dinas kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara ini dihadiri juga oleh  perwakilan akademisi dari Universitas Bangka Belitung, STIE Pertiba Pangkal Pinang, STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang, dan Politeknik Manufaktur Pangkal Pinang. Hadir pula anggota Gapensi dan Apindo, praktisi perbankan dan peserta dari PT. PLN, PT. Timah, dan PT. Angkasa Pura II.

Sebelum acara seminar dimulai, didahului oleh pembacaan doa dan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” secara bersama-sama untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di antara peserta. Selanjutnya seminar ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sakop, S.E., M.M dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Taukhid, S.E., M.Sc.IB, M.B.A., Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Diretorat Jenderal Perbendahaaran. Seminar ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber yaitu (1) Dr. Yan Megawandi, S.H., M.Si, Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung, (2) Ir. Tri Wibowo, M.M, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, dan (3) Dra. Diah Sarkorini, M.A., Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan moderator Prof. Dr. Bernadette Robiani MSc. dari Universitas Sriwijaya.

Dalam sambutannya, Plt. Kakanwil DJPB, Sakop,  menyampaikan welcoming remarks dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir baik dari birokrat, akademisi, maupun dari praktisi perbankan dan swasta. Menurut Beliau, seminar ini merupakan kick off dalam menciptakan sinergi yang baik antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Taukhid dalam keynote speech-nya mengutarakan bahwa kebijakan fiskal yang benar dan konsisten dapat mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebijakan fiskal menggambarkan platform pimpinan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah tools yang dapat di setting ke arah mana pembangunan akan dituju, ke arah yang baik atau sebaliknya. Kegiatan seminar ini bisa menjadi edukasi dan media kontrol dan monitoring kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Taukhid, Kebijakan fiskal tidak bisa berjalan sendiri dalam perekonomian nasional tetapi selalu bersama-sama dengan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia, sehingga perlu adanya harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Taukhid juga menjelaskan tentang adanya tekanan di bidang fiskal yang mendorong perlu adanya perubahan APBN. Taukhid juga memberikan gambaran perekonomian Provinsi Bangka Belitung baik dari sisi makro ekonomi maupun realisasi APBD.

Yan Megawandi, memberikan materi tentang Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yan Megawandi menyampaikan capaian kinerja pembangunan dan ekonomi makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tantangan yang dihadapi di sektor pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan, pertambangan dan energi, manufaktur, dan sektor industri. Menurut Yan, perlu adanya transformasi ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung karena pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami perlambatan karena adanya pelemahan kinerja ekspor. Yan Megawandi juga membahas tentang daya saing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih tertinggal (peringkat 29) dari 33 provinsi di Indonesia (data tahun 2010).

Tri Wibowo selanjutnya menyampaikan materi tentang perkembangan terkini perekonomian Indonesia. Ada 4 (empat) pokok materi yang disampaikan yaitu tentang dinamika ekonomi global, dinamika ekonomi domestik, potensi dan tantangan perekonomian, serta perkembangan asumsi makro. Dari sisi perekonomian global, Tri wibowo memaparkan tentang semakin membaiknya perekonomian Amerika dan Eropa, kebijakan stimulus yang dijalankan oleh Pemerintah Jepang (Abenomics), melambatnya perkonomian Cina dan India, dan perkembangan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perubahan yang terjadi dari sisi eksternal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, nilai tukar rupiah, dan IHSG. Di sisi perekonomian domestik, Tri Wibowo memberikan paparan tentang pertumbuhan PDB, perkembangan investasi, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Disampaikan pula distribusi PDRB, pertumbuhan ekonomi regional,  serta perkembangan kesejahteraan masyarakat. Tri Wibowo juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai 4 (empat) faktor penunjang keberlanjutan ekonomi yaitu jumlah populasi yang besar, sumber daya alam yang berlimpah, kinerja makroekonomi yang stabil dan kuat, serta pengelolaan fiskal yang prudent. Di akhir paparan, Tri wibowo mengulas tentang perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi APBN.

Sementara itu narasumber ketiga, Diah Sarkorini, menyampaikan materi tentang Penguatan Fiskal daerah. Dalam paparannya, diuraikan prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan dalam desentralisasi fiskal termasuk implementasi pendanaan yang dihasilkan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer lain sebagai implementasi prinsip money follows function. Selain itu diuraikan juga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tentang jenis, pokok-pokok kebijakannya, peranan PDRD terhadap pendapatan daerah, dan realisasi penerimaan tiap provinsi termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Disampaikan pula permasalahan PDRD dan tindak lanjut yang diperlukan.

Kegiatan  seminar ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta seminar sangat antusias dalam sesi ini. Beberapa peserta memberikan masukan dan pertanyaan tentang koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana anggaran desa 1 milyar,  langkah optimalisasi penerimaan perpajakan, pemotongan dan penghematan anggaran di BPS,  dasar jenis belanja yang mengalami pemotongan anggaran, kondisi mengapa PDRD Provinsi Bangka Belitung relatif kecil, serta perkembangan penggunaan energi alternatif di Indonesia. (tw)