Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Lampung
Bandar Lampung (21/8): Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersinergi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kembali menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal Terkini 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Novotel, Bandar Lampung. Seminar ini merupakan rangkaian seminar sebagaimana telah dilakukan di ibukota provinsi lainnya yang ditujukan sebagai bentuk sosialisasi dan sharing informasi antara pusat dan daerah yang tidak hanya memberikan informasi kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini tetapi juga dilengkapi dengan informasi pertumbuhan perekonomian dan APBD setempat, dalam hal ini khususnya wilayah Provinsi Lampung.
Seminar yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung beserta jajarannya, BPS Lampung, akademisi, Perbankan, Media Lokal dan Stakeholders terkait lainnya mengawali seminar ini dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Welcome Remarks mewakili Dirjen Perbendaharaan dibawakan oleh Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Taukhid. Beliau menyampaikan pesan mengajak para praktisi, akademisi serta pemerhati pengelolaan keuangan negara untuk senantiasa secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing berupaya meningkatkan kualitas belanja dengan mengevaluasi seluruh komponen-komponen utama belanja serta meningkatkan efektifitas belanja yang memberikan output, outcome dan multiplier effect secara nyata terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu melalui koordinasi yang sehat dan komunikasi yang berkelanjutan diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas spending anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Melanjutkan acara, Farizal B.Z., Kepala Biro Perekonomian Pemda Lampung menyampaikan Perkembangan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung dan dilanjutkan dengan Keynote Speech oleh Choiria Pandarita, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Keduanya mewakili Gubernur Provinsi Lampung untuk membuka acara seminar ini yang kemudian didampingi oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Sahat M.T. Panggabean dan Taukhid untuk memukul gong tanda acara seminar ini dimulai.
Melangkah pada acara utama yaitu sesi seminar, bertindak sebagai moderator yaitu Marselina Djayasinga, Regional Economist Provinsi Lampung. Narasumber pada seminar ini menampilkan tiga narasumber: Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E, Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF; Ir. Adijanto, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan Ir. Adhi Wiriana, M.Si., Kepala BPS Provinsi Lampung.
Ferry Irawan sebagai narasumber pertama membawakan presentasi mengenai Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terkini. Dalam presentasinya, Beliau menjelaskan mengenai Arah Kebijakan Fiskal RAPBN 2015, Asumsi dasar ekonomi makro 2015 yang dituangkan ke RAPBN 2015, Pokok-pokok Rancangan APBN 2015 beserta Rincian APBNP 2014 dan RAPBN 2015 dan Kenaikan belanja pemerintah pusat dari target tahun 2014.
Pembicara kedua, Adijanto, menyampaikan presentasinya mengenai Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Keuangan Daerah. Adijanto menjelaskan tentang Besaran dana APBN yang telah diserahkan ke daerah melalui Transfer ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (2001 – 2014) dan rincian transfer ke daerah pada APBN 2014. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya mengenai evaluasi Dana Alokasi Umum (DAU), evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta evaluasi kebijakan dan pengaturan ke depan dalam pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan beberapa hambatan seperti struktur belanja APBD yang kurang optimal, keterlambatan penetapan dan penyampaian APBD, dan penyerapan belanja APBD yang relatif lambat.
Sebagai narasumber terkahir, Adhi Wiriana, menjelaskan tentang Perkembangan Ekonomi Lampung Terkini. Adhi dalam presentasinya menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi Lampung periode 2009-2013 mencapai rata-rata 6,0 persen, lebih tinggi dari rata-rata per tahun nasional pada periode yang sama sebesar 5,9 persen. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan, ditandai dengan gini rasio yang cenderung meningkat. Beliau juga menjelaskan perbandingan distribusi PDRB sektoral Lampung dan Nasional tahun 2013, pertumbuhan dan share kabupaten/kota, PDRB perkapita kab/kota se-Lampung, Inflasi Bulanan dan Tahunan Bandar Lampung, dan Negara-negara tujuan ekspor serta komoditas unggulannya.
Sebelum menutup rangkaian acara seminar ini, moderator memberikan kesempatan sesi tanya jawab kepada peserta dengan para narasumber. Pertanyaan yang dilontarkan didominasi dengan pertanyaan seputar anggaran/dana desa, perbaikan infrastrukur. Program MPM, dana sertifikasi guru, unsur sinergi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi pertanyaan yang dibahas dalam sesi tanya jawab. (aam/mgs)
