Government of Indonesia Workshop Delivering Revenue for Indonesia's Development
Bogor (13/9) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tanggal 12-13 September 2014 menggelar Workshop “Delivering Revenue in Indonesia”. Acara yang diselanggarakan di Novotel Hotel Bogor ini terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan International Monetary Fund (IMF), Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), AusAID, dan World Bank.
Acara ini dimulai pada Jumat (12/09) pagi setelah pada malam sebelumnya didahului dengan welcoming dinner disertai remarks dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Achmad Fuad Rachmany. Kepala BKF, Andin Hadiyanto membuka rangkaian workshop secara resmi. Dalam menyampaikan pembukaannya, Andin menyampaikan bahwa Indonesia sedang berada pada titik yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia, yakni awal mula pemerintahan baru. Dengan misi-misi pemerintahan baru yang sangat ambisius, diperlukan pendapatan yang besar untuk membiayainya. Dengan workshop ini, diharapkan Pemerintah Indonesia dan para Development Partners yang terlibat dapat berbagi berbagai masukan yang membangun dan pada akhirnya dapat melahirkan kebijakan yang meningkatakan kesejahteraan rakyat serta mensejajarkan Indonesia dengan para peers-nya, terutama dalam bidang administrasi dan kebijakan pendapatan Negara.
Workshop hari pertama terbagi dalam empat sesi pleno dimana sesi pertama, dengan Andin Hadiyanto sebagai chair dan Ndiame Diop (World Bank Lead Economist for Indonesia) serta Luky Alfirman (Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF) sebagai panelis, membahas gambaran kondisi fiskal Indonesia dalam jangka menengah dan target penerimaan pendapatan Negara, antara lain tax ratio, dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Sesi Kedua fokus membahas pajak penghasilan, baik pajak penghasilan badan dan orang pribadi, dan tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam bidang ini, baik tantangan administratif maupun kebijakan. Sesi ini digawangi oleh David Nellor (Kepala Perwakilan IMF untuk Indonesia), John Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Astera Primanto Bhakti (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF).
Pajak Konsumsi dibahas pada sesi ketiga oleh Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pengelolaan Utang), Astera Primanto Bhakti, dan Irawan (Direktur Peraturan Perpajakan I,DJP). Pembahasan dalam sesi ini mencakup pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak-pajak terkait konsumsi lainnya, termasuk cukai serta tantangan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam bidang ini, baik tantangan administratif maupun kebijakan.
Sesi terakhir pada hari pertama membahas tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dibahas secara mendalam oleh Kunta Wijaya Dasa Nugraha (Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran) dan Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF).
Pada hari kedua dibahaslah tema terakhir dari keseluruhan workshop, yaitu penataan institusional administrasi dan kebijakan perpajakan. Agung Kuswandono (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) berlaku sebagai chair dalam sesi ini dan berbagai proposal isu-isu perpajakan di pemerintah selanjutnya dibahas secara detil oleh Wahyu Karya Tumakaka (Direktur Transformasi dan Proses Bisnis, DJP) dan Rionald Silaban (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi).
Keseluruhan Workshop diakhiri dengan Wrap-up session yang mengikhtisarkan setiap isu yang dibahas selama dua hari. Sesi ini menghadirkan Rionald Silaban Sebagai chair serta Andin Hadiyanto, David Nellor, dan Achmad Fuad Rachmany sebagai Panelis.(ka/gh)
