Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2014 di Kendari, Sulawesi Tenggara
Kendari (18/9): Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan didukung oleh Biro KLI Setjen, Badan Kebijakan Fiskal kembali menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini tahun 2014 yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Clarion, Kendari. Seminar ini merupakan lanjutan dari serangkaian seminar Regional Economist yang telah dilaksanakan di beberapa kota sebelumnya seperti Lampung, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Manado, dan Makassar. “Transformasi Ekonomi Sulawesi Tenggara, Tantangan dan Strategi” menjadi tema yang dibicarakan dalam seminar. Seminar ini dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta yang berasal dari perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan perbankan seperti Bank Indonesia, Bank BRI, dan Bank Mandiri, para perwakilan instansi pemerintah daerah yang meliputi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Sekretariat Daerah di lingkup Sulawesi Tenggara. Hadir pula para pelaku usaha, media lokal serta para akademisi dari Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Tenggara, dan STIE 66.
Sebelum acara dibuka, para peserta diminta untuk menyanyikan lagu “Indonesia Raya” secara bersama-sama. Dra. Marni Misnur, M.M. selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan welcome remarks. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi yang berkesinambungan antara Kementerian Keuangan sebagai perumus kebijakan keuangan dan pengelola regulator dengan para stakeholder di daerah, sehingga diharapkan akan muncul informasi dan gagasan yang berguna untuk mendukung perkembangan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya acara seminar resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Marni Misnur.
Seminar kali ini menghadirkan 3 narasumber sebagai pemapar materi. Desky Wijaya, S.E., Ak., M.E., Kasubdit Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E, Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Dr. Abdul Hamid Paddu, S.E., M.A., pakar ekonomi Universitas Hasanuddin yang juga sebagai Regional Economist Sulawesi Tenggara. Bertindak sebagai moderator adalah Eka Paksi, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi, Bappeda Sultra.
Sebagai narasumber pertama, Desky Wijaya memaparkan tentang konsep desentralisasi fiskal dengan menganalogikan sebagai sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan bernegara. Guna menggerakkan kendaraan desentralisasi itu, dibutuhkan 4 roda utama yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi. Selanjtnya beliau menguraikan bentuk transfer ke daerah dalam APBN 2014 yakni Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK); dan berupa Dana Otsus dan Penyesuaian. Desky juga menjelaskan tentang Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan.
Narasumber selanjutnya adalah Ferry Irawan yang menyampaikan materi mengenai Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terkini. Dalam perkembangan ekonomi global, beliau menerangkan adanya peran dominan dari mitra dagang utama Indonesia yakni China terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi domestik ditandai dengan beberapa indikator, beberapa diantaranya adalah nilai tukar, IHSG, inflasi, harga minyak mentah, arus modal masuk, yield SUN, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Ferry juga memaparkan tentang asumsi makro ekonomi di dalam APBNP 2014, 2014 outlook, dan RAPBN 2015.
Hamid Paddu sebagai narasumber terakhir, menyampaikan mengenai perkembangan perekonomian daerah provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014. Dalam presentasinya, beliau menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara sebagai penyumbang terbesar diantara provinsi lain di Pulau Sulawesi, tetapi diikuti dengan penurunan produksi dari sektor pertanian. Selain itu, dijelaskan pula tantangan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, Gini Rasio Daerah Sultra, Tren Pendapatan Daerah TA 2008-2013 serta Proporsi PAD Provinsi dan Kab/Kota TA 2008-2013.
Sesi tanya jawab menjadi akhir dari rangkaian acara seminar. Para peserta turut berpartisipasi aktif dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah seputar perbaikan pengelolaan keuangan daerah, kesenjangan yang terjadi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan, sistem pembayaran transfer ke pemda, pembiayaan infrastruktur, perubahan sistem akuntansi cash basis ke accrual basis serta multiplier effect akibat keterlambatan transfer DAK.(wtr)
