Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Palu

Palu (29/10): Bertempat di Ballroom Hotel Mercure Palu Sulawesi Tengah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bidang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Rangkaian Kegiatan Regional Economist 2014 bertajuk Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini. Seminar ini diikuti kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari para kepala Bappeda kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, kepala instansi vertikal pusat dan satuan kerja daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Akademisi dari berbagai universitas yang ada di Sulawesi Tengah, perwakilan lembaga perbankan, serta para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Seminar diawali dengan welcoming remarks dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tengah, Dedi Sopandi diikuti keynote speech dari Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Sudarto SH, M. Hum., yang dalam sambutannya mengharapkan pengelolaan fiskal Sulawesi Tengah melalui APBD di masa depan menjadi lebih komprehensif dan lebih terarah yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi provinsi Sulawesi Tengah.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan paparan materi dari para narasumber dengan moderator Dr. Timuddin Daeng Mangera Bauwo, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Provinsi Sulawesi Tengah. Pembahasan materi diselenggarakan dalam format diskusi dengan masing-masing narasumber diberikan waktu 22 menit untuk menyampaikan paparan.

Sebagai narasumber pertama adalah Dr. Ferry Irawan, SE, M.SE menjabat sebagai Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Dalam pembahasannya, Ferry menyampaikan tentang Perekonomian Global dan Domestik, Postur APBNP 2014, dan Arah Kebijakan Fiskal 2015. Lebih lanjut Ferry membahas tentang risiko perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik Indonesia serta dampak langsung maupun tidak langsung yang dirasakan Indonesia jika terjadi perlemahan perekonomi global. Di akhir paparan Ferry menyampaian bahwa tujuan APBN adalah untuk kesejahteraan yang dapat dicapai melalui fiscal sustainability dan sustainable development.  

Narasumber kedua adalah Ria Sartika Azahari, SE, MA menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Transfer ke Daerah, Pusat Kebijakan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan materi tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Desa Tahun 2015. Ria memaparkan bahwa alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan kriteria khusus lain. Selain itu Ria membahas tentang formula DAU ke daerah berdasarkan kriteria khusus daerah tersebut

Narasumber terakhir adalah Dr. Hamid Paddu, Regional Economist Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Hamid memaparkan tentang tantangan pembangunan yang sebenarnya terjadi di Sulawesi Tengah yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan ke dua sekitar 2,35 persen. Menurut Hamid, walaupun angka tersebut masih di atas rata-rata nasional namun hal tersebut telah menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang makin lebar di Sulawesi Tengah. Lebih lanjut Hamid menyampaikan tentang pertumbuhan ekspor yang negatif, jumlah jiwa yang hidup dalam kemiskinan di kota maupun di desa, dan laju inflasi yang lebih tinggi 10,37 persen dibandingkan priode yang sama pada tahun sebelumnya. Hamid juga memaparkan tentang kecenderungan perekonomian Sulawesi triwulan ketiga 2014. Di akhir paparan Hamid menyampaikan bahwa perlunya menciptakan iklim investasi dengan cara mendorong pembangunan infrastruktur di Sulawesi. Hamid juga memaparkan tantangan perekonomian Sulawesi ke depan yaitu tercapainya pertumbuhan yang merata, mendorong sektor industri pengolahan produk, mengembangkan UMKM yang produktif dan mendukung sektor formal lainnya, penguatan infrastruktur pelabuhan bandara, informasi teknologi.

Usai paparan materi, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi yang cukup mengundang animo audiens baik itu dari aparat pemerintah daerah maupun dari kalangan akademisi. Pertanyaan yang muncul sebagian besar terkait berbagai kebijakan publik yang telah dirumuskan dan dilaksanakan selama ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, baik itu tentang kebijakan impor, pelayanan publik, penguatan sektor pertanian, dan pendidikan khususnya terkait tunjangan profesi guru, dan lain-lain. Adapun tema Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Provinsi Sulawesi Tengah masih menjadi topik hangat yang banyak ditanyakan oleh audiens.

Seminar diakhiri dengan penarikan kesimpulan oleh moderator berdasarkan diskusi dan tanya jawab yaitu bahwa (1) Penguatan sektor pertanian seharusnya dapat dilakukan dengan merelokasi dana subsidi BBM ke sektor pertanian di masa depan; (2) Dana pendamping 10% harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) One village, one comodity untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. (ds)