Seminar Kebijakan Publik 2014 : Kebijakan Fiskal, Transfer ke Daerah dan Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi Kepulauan Riau
Tanjung Pinang (6/11): Bertempat di Hotel Aston Tanjung Pinang, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar dengan tema “Kebijakan Publik 2014 : Kebijakan Fiskal, Transfer ke Daerah dan Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi Kepulauan Riau”. Kegiatan ini adalah seminar terakhir dari serangkaian seminar yang diselenggarakan pada 30 kota besar di Indonesia dalam rangka sosialisasi mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal terkini untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas kebijakan pada sektor perekonomian dan fiskal guna membangun keseimbangan sistem antara pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Seminar kali ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau, bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Laporan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau, Didyk Choiroel, M.M., M.Si. membuka jalannya seminar. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan keynote speech dari Drs. Haryana, M. Soc. Sc., Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Seminar dibagi menjadi tiga sesi materi pembahasan yaitu (1) “Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015”, oleh Dr. Ahmad Yani, Ak, S.H., M.M. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2) “Perkembangan Terkini Makro Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Indonesia” oleh Dr. Ferry Irawan, S.E., M.SE. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (3) “Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau”, oleh Prof. Dr. H.B. Isyandi, S.E., M.S. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Riau.
Memasuki acara pembahasan materi, pada sesi pertama, Ahmad Yani menyampaikan perbedaan postur transfer ke daerah tahun 2014 dengan tahun 2015, yaitu dengan adanya dana desa pada rencana alokasi transfer ke daerah tahun 2015. Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2015 juga dijelaskan dalam 8 (delapan) butir prioritas kebijakan. Beliau juga memaparkan tentang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kebijakan Dana Transfer Lainnya tahun 2015. Kebijakan dana desa dan penganggarannya dalam APBN tahun 2015 juga dipaparkan dengan antusias oleh narasumber.
Ferri Irawan sebagai narasumber kedua menyampaikan 3 (tiga) isu penting, yaitu perkembangan perekonomian global, perekonomian domestik, serta postur APBNP 2014 dan arah kebijakan fiskal tahun 2015. Kinerja ekonomi global tahun 2014 yang disoroti oleh narasumber, terutama pada pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Tiongkok. Sedangkan perkembangan perekonomian domestik terakhir kembali mengalami tekanan pada nilai tukar rupiah dan defisit neraca perdagangan. Sementara itu kebijakan utama pada APBN-P 2014 dalam rangka untuk membantu menjaga stabilitas dan sustainabilitas perekonomian Indonesia, yaitu : kebijakan pemotongan anggaran belanja pemerintahan, penyesuaian tarif listrik, dan kuota konsumsi BBM bersubsidi. Narasumber juga menjelaskan pokok-pokok kebijakan anggaran pemerintah pusat pada APBN 2015, serta kebijakan pembiayaan utang dan non utang tahun 2015.
Sesi ketiga tentang “Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau” yang disampaikan oleh Isyandi, menitikberatkan pada pencapaian kinerja makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (investasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi) dan Indeks Pembangunan Manusia termasuk dalam salah satu yang terbaik diantara provinsi-provinsi di Indonesia. Pencapaian hasil pembangunan ini masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan provinsi ini. Isyandi menjelaskan, semestinya tingkat kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau sejajar dengan Malaysia dan Singapura. Angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta daya saing ekonomi yang rendah, semakin menunjukkan ketimpangan yang nyata jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Disamping itu, di dalam kawasan provinsi masih terdapat kesenjangan tingkat kemajuan dan kesejahteraan antar wilayah BBTK (Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun) versus wilayah NAL (Natuna, Anambas, Lingga). Narasumber, yang juga termasuk Regional Economist ini, juga menjelaskan tentang struktur ekonomi sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel, restoran yang dominan, serta pertumbuhan sektor konstruksi yang meningkat paling tinggi diantara sektor-sektor lainnya.
Setelah pemaparan dari ketiga narasumber tersebut, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga merupakan bagian akhir dari seminar ini. Antusiasme para peserta seminar sangat baik pada sesi ini. Beberapa penanya menyinggung masalah perlakuan fiskal di Provinsi Kepulauan Riau dan program pemerintahan baru Jokowi-JK, terkait dengan kemaritiman serta peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Seminar, akhirnya ditutup dan tetap berjalan dengan lancar walaupun pada sesi tanya jawab sempat terganggu akibat padamnya aliran listrik beberapa saat di ruang seminar. (tt/bo)
