Sosialisasi Kebijakan Fiskal pada Kunjungan Mahasiswa Universitas Galuh Ciamis

Jakarta (03/02): Dalam rangka memberikan update dan mendiseminasikan kebijakan-kebijakan fiskal kepada stakeholders dimana salah satunya adalah kepada dunia akademisi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyelenggarakan sosialisasi kebijakan fiskal bertempat di Aula Nusantara, Gedung Radius Prawiro Lantai 1. Kalangan akademisi yang hadir pada sosialisasi kali ini adalah Mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh, beberapa dosen pendamping dan sekitar 90 mahasiswa ini dimulai dengan pemutaran video company profile BKF yang kemudian dibuka dengan sambutan oleh Syahrir Ika, Peneliti Utama BKF yang mewakili Sekretaris BKF. Dalam sambutannya, Syahrir me-review profil BKF dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BKF dalam melakukan perumusan kebijakan fiskal. Syahrir juga menyampaikan bahwa perumusan kebijakan fiskal memerlukan riset yang komprehensif di setiap pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan Universitas Galuh Ciamis, Dudung Mulyadi. Dalam sambutannya, Dudung menyampaikan apresiasi kepada BKF yang telah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa didiknya untuk mendapatkan pengalaman keilmuan langsung dari ahlinya. Selain itu Dudung juga mengharapkan para mahasiswanya dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam memperoleh ilmu terkait materi yang disajikan dalam sosialisasi kali ini.

Sosialisasi kali ini menghadirkan 2 (dua) narasumber, yaitu Nugraha Adi, Kepala Subbidang Forum Keuangan ASEAN, Bidang ASEAN, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) BKF yang menyampaikan materi dengan judul “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Dalam Perspektif Kerja Sama Keuangan ASEAN”; dan Achmad Budi Setyawan, Kepala Subbidang Penerimaan Sumber Daya Alam, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF yang menyampaikan materi dengan judul “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”; serta dimoderatori oleh Harris Noor Rabbasa Roslim, Kepala Subbagian Manajemen Sistem Informasi, Bagian Data dan Informasi, Sekretariat BKF.

Narasumber pertama, Nugraha Adi mengawali pemaparannya dengan menyampaikan penjelasan mengenai MEA. MEA adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Intisari dan karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Nugraha menekankan terkait isu dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yaitu MEA dipandang akan membawa dampak positif bagi peningkatan ekspor dan aliran investasi ke Indonesia; langkah kolektif ASEAN, seperti pengembangan infrastruktur dan Financial Inclusion, sejalan dengan program reformasi ekonomi Indonesia yang selama ini aktif memainkan peran dalam mendorong proses integrasi di tingkat ASEAN; serta masalah kesiapan daya saing nasional. Dalam menghadapi MEA 2014, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan.

Narasumber kedua, Achmad Budi Setyawan mengawali dengan menjelaskan pengertian PNBP. PNBP adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari penerimaan selain penerimaan perpajakan. Achmad kemudian menjelaskan grafik mengenai perkembangan PNBP dalam APBN Indonesia dari tahun 2011 s.d. 2015. Dalam APBN, PNBP dikategorikan menjadi i) penerimaan migas; ii) penerimaan SDA non migas; iii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan iv) Penerimaan PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU). Achmad kemudian menjelaskannya satu per satu. Pertama, pencapaian realisasi Penerimaan Migas sangat dipengaruhi oleh realisasi asumsi makro meliputi: i) lifting minyak bumi dan gas bumi; ii) besaran Cost Recovery; iii) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP); dan iv) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Kedua, penerimaan SDA non migas terdiri dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara; penerimaan kehutanan; penerimaan perikanan; dan penerimaan pertambangan panas bumi. Dan yang terakhir, penerimaan atas laba BUMN dan penerimaan PNBP lainnya dalam APBN selama tahun 2011 s.d. 2014 mengalami peningkatan yang signifikan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang merupakan bagian akhir dari sosialisasi ini. Para peserta sangat antusias terhadap acara sosialisasi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber antara lain mengenai perbedaan penerimaan dan investasi serta kiat-kiat menghadapi MEA 2015. Selain itu ada juga pertanyaan di luar topik yang dibahas yaitu mengenai langkah konkret BKF dalam merumuskan kebijakan pembangunan di daerah agar lebih merata dan berkeadilan. Sosialisasi akhirnya ditutup oleh Lukas Lantip Ciptadi, Kepala Bagian Umum Sekretariat BKF, yang mewakili Sekretaris BKF, dan dilakukan tukar-menukar cendera mata antara perwakilan BKF dengan perwakilan Universitas Galuh.(mi/gh/ar)