Jakarta (17/02): Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, menjadi salah satu panelis dalam seminar Musyawarah Nasional (MUNAS) XVI-2015 Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya mewakili Menteri Keuangan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia dan Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hot Issue yang diangkat dan banyak dipertanyakan menyangkut kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor pariwisata terutama hotel, adalah kebijakan larangan rapat dan konsinyering di hotel bagi kegiatan pemerintahan. Hal ini menjadi catatan penting bagi PHRI karena multiflier effect yg dirasakan oleh dunia perhotelan sangat besar. PHRI berharap ada evaluasi dan pembahasan ulang tentang kebijakan tersebut.

Dalam session panel diskusi kedua yang di pandu oleh Kosmian Pudjiati, Suahasil sedikit memperkenalkan tentang Badan Kebijakan Fiskal kepada peserta seminar. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang APBN-P dan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro. Suahasil mengatakan asumsi ini bukan hanya dipakai oleh pemerintah dalam merumuskan APBN tetapi sangat relevan dipakai oleh dunia usaha. Sektor Pariwisata termasuk sektor unggulan yang terdiri dari kombinasi beberapa sektor”. Hal lain yang disampaikan oleh Kepala BKF adalah terkait kenaikan target pajak yang mencapai 200 Triliun di tahun 2015. Suahasil mengatakan kenaikan target pajak bukan dimaksudkan untuk mengebiri atau melumpuhkan dunia usaha, tetapi murni sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan. (aanridha/GH/KSPA)