BKF Raih Penghargaan PPID Tingkat I Kategori Informatif Tahun 2024
Jakarta, (06/08/2024) – Badan Kebijakan Fiskal raih penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 pada Selasa, 6 Agustus 2024 di Aula Mezanine Kementerian Keuangan.
Di era disrupsi informasi dan digitalisasi, Keterbukaan Informasi Publik bukan lagi sekedar pilihan, namun kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Badan Publik. Oleh karena itu, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
Dalam sambutannya, Wamenkeu menyampaikan bahwa Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat.
“Publik perlu mampu mengakses beragam informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, dari mana sumber anggarannya, bagaimana anggaran itu dikelola, apa dampak dari alokasi anggaran yang diputuskan dan lain sebagainya,” jelas Wamenkeu.
Wamenkeu juga menambahkan bahwa dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat terlibat langsung dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan pengambilan keputusan, pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi.
“Saya bangga dan berterima kasih kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan yang telah menginisiasi layanan inklusif bagi penyandang disabilitas sejak 5 tahun lalu,” ujar Wamenkeu.
Wamenkeu berharap hal tersebut dapat terus dilanjutkan dan menjadi acuan bagi seluruh PPID agar layanan yang diberikan semakin optimal. Wamenkeu juga berpesan agar layanan yang diberikan Kementerian Keuangan dapat semakin optimal melalui peran PPID yang lebih strategis, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat, menggali kebutuhan informasi dan mendudukkannya dalam perspektif pemerintah. (cs)
