Sosialisasi Kebijakan Fiskal Pada Kunjungan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Universitas Pembangunan Jaya

Jakarta(11/03): Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkini terhadap dunia akademisi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kembali mengadakan sosialisasi kebijakan fiskal bertempat di Ruang Rapat Analis-Fiskal, Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 3. Sosialisasi kali ini dilaksanakan pada Kunjungan Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) Tangerang Selatan ke BKF.

Sosialisasi yang dihadiri sekitar 90 mahasiswa dan dosen pembimbing UPJ ini dimulai dengan pemutaran video company profile BKF yang kemudian dibuka dengan sambutan oleh Irfa Ampri, Sekretaris BKF. Dalam sambutannya Irfa Ampri menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan peran strategis BKF dalam perumusan kebijakan fiskal. Selain itu Irfa Ampri juga menerangkan struktur organisasi BKF terkini yaitu adanya unit eselon II baru yang bernama Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) serta perpindahan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) yang semula di BKF ke unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan UPJ, Irma Paramita Sofia. Dalam sambutannya, Irma menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BKF atas kesempatan yang diberikan dalam rangka sharing knowledge dari BKF kepada mahasiswa dan dosen UPJ. Irma juga berharap kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan acara ini semaksimal mungkin karena narasumber yang dihadirkan merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya.

Sosialisasi kali ini menghadirkan 2 (dua) narasumber, yaitu Syaifullah, Kepala Bidang Perubahan Iklim II, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKKPIM) BKF yang menyampaikan materi dengan judul “Ekonomi Hijau dalam Kerangka APBN”; dan Vincentius Krisna Juli Wicaksono, Kepala Subbidang Forum Asean+3 dan Lainnya, Pusat Kebijakan Regional dan Bilteral (PKRB) BKF yang menyampaikan materi dengan judul “Integrasi ASEAN pada Masyarakat Global” serta dimoderatori oleh Harris Noor Rabbasa Roslim, Kepala Subbagian Manajemen Sistim Informasi, Bagian Data dan Informasi, Sekretariat BKF.

Narasumber pertama, Syaifullah mengawali pemaparannya dengan menyampaikan latar belakang kebijakan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang memberikan hasil dengan melakukan pengembangan dan memperhatikan kegiatan dengan memaksimalkan dasar-dasar sosial yang dapat mengurangi secara signifikan resiko dan sistem ekologi secara keseluruhan. Syaifullah kemudian menjelaskan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan dalam APBN. Tahun 2004 terdapat 3 pilar pembangunan yaitu Pro-poor (poverty alleviation), Pro-jobs, dan Pro-growth. Tahun 2007 ditambah menjadi 4 pilar pembangunan yaitu Pro-poor, Pro-jobs, Pro-growth, dan Pro-environment. Tahun 2009, Indonesia menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2). Di tahun 2020 ditargetkan adanya penurunan emisi dan pengurangan kerusakan biodiversity. Syaifullah melanjutkan dengan menjelaskan kerangka planning and budgeting Indonesia serta arsitektur perencanaan, penganggaran, kinerja, dan organisasi di Indonesia. Syaifullah kemudian mengakhiri presentasinya dengan menyampaikan prinsip dan arah serta instrumen kebijakan ekonomi hijau; sumber pendanaan yang ada untuk menerapkan ekonomi hijau; dan yang terakhir mengenai tantangan yang akan dihadapi serta strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau.

Narasumber kedua, Vincentius mengawali pemaparannya dengan menyampaikan penjelasan mengenai MEA. MEA adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Intisari dan karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Vincentius kemudian menjelaskan lebih mendalam mengenai forum kerjasama ASEAN+3 yaitu kerjasama negara-negara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan dan China diantaranya: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 Macroeconomics Regional Office (AMRO) dan Asian Bond Markets Initiative (ABMI). Vincentius kemudian menjelaskan lebih detail mengenai ketiga forum pertemuan ASEAN+3 tersebut antara lain terkait pengembangannya, mekanisme aktivasi untuk CMIM, studi yang dilakukan, serta topik-topik yang dibahas dalam pertemuan. Di akhir presentasinya Vincentius menyampaikan bahwa banyak pelajaran yang didapat oleh Indonesia dari forum-forum pertemuan dalam ASEAN+3 diantaranya terkait dengan tingkat pembangunan dan pasar obligasi Indonesia serta potensi yang dapat digunakan jika terjadi krisis ekonomi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang merupakan bagian akhir dari sosialisasi ini. Antusiasme para peserta sosialisasi sangat baik pada sesi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber terutama terkait masalah adanya investasi perusahaan yang di negara lain dilarang karena faktor lingkungan namun di Indonesia diperbolehkan serta masalah daya saing tenaga kerja Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Acara akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian doorprize kepada para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan kuis yang diajukan baik oleh narasumber maupun moderator, serta tukar-menukar cindera mata antara perwakilan BKF dengan perwakilan UPJ.(mi/gh/ar)