Diskusi Intern BKF:
Jakarta(17/03): Bertempat di Ruang Rapat Fiskal, Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 3, berlangsung diskusi intern Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang membahas tentang “Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pengembangan Blue/Green Economy”. Diskusi kali ini dihadiri oleh beberapa pegawai dari unit eselon I lain selain BKF diantaranya dari Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Tampil sebagai pembicara pada diskusi kali ini adalah Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) yang juga merupakan satu-satunya Doktor di bidang ekonomi lingkungan yang dimiliki oleh BKF.
Diskusi intern ini dipimpin oleh moderator Akhmad Solikin, pegawai BKF yang sedang menyelesaikan program doktoral di Ruhr University, Jerman. Akhmad Solikin membuka acara dengan menjelaskan garis besar materi yang akan disampaikan oleh pembicara dan mengharapkan terjadinya tukar menukar pemikiran dan sharing knowledge dalam rangka memperkaya wawasan terkait materi diskusi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi diskusi. Joko Tri Haryanto mengawali presentasinya dengan menyampaikan garis besar materi yang disampaikan diantaranya isu pengelolaan sumber daya alam (SDA), definisi dari blue/green economy,overview dana publik yang dialokasikan, serta rekomendasi kebijakan. Joko kemudian menjelaskan secara detail garis besar materi yang disampaikan. Saat ini isu pengelolaan SDA semakin menarik. Di Indonesia, pengelolaan SDA yang tidak baik menyebabkan berbagai krisis terjadi seperti krisis air, pangan dan energi, ekosistem, serta SDA itu sendiri. Contoh yang paling mudah adalah cenderung susahnya mendapatkan akses air bersih di kota-kota besar seperti Jakarta. Disini dibutuhkan peran kebijakan fiskal yang mendukung upaya konservasi dan melindungi SDA.
Joko kemudian melanjutkan dengan menjelaskan mengenai isu blue/green economy. Secara tujuan, blue economy dan green economy mempunyai kesamaan yaitu dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan. Secara definisi green economy adalah perekonomian yang rendah (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat SDA dan berkeadilan sosial. Sedangkan blue economy adalah bagaimana memastikan ekosistem mampu mempertahankan jalan evolusinya sehingga semua bisa memetik manfaat dari aliran kreativitas, adaptasi, dan keberlimpahan alam nirbatas. Kalau green economy menggunakan teknologi tinggi yang cenderung mahal, maka blue economy lebih mengedepankan kearifan lokal dalam pencapaiannya.
Joko kemudian menggambarkan dana publik yang selama ini telah dialokasikan di APBN. Joko menjelaskan bahwa dana publik yang dialokasikan berhubungan dengan blue/green economy masih sangat minim dan terbatas. Hal ini tentu mempengaruhi penerapan kebijakan blue/green economy belum maksimal. Di akhir presentasinya, Joko kemudian menyampaikan perlunya revolusi kebijakan untuk mendukung blue/green economy diantaranya diperlukan leadership presiden; kebijakan yang kuat dari Kementerian/Lembaga teknis; pengaturan kebijakan yang lebih peduli lingkungan; regulasi yang kuat; ear marking anggaran untuk sektor lingkungan hidup dan kelautan; serta valuasi jasa lingkungan dari sektor lingkungan hidup dan kelautan.
Acara kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh moderator. Sesi ini berlangsung sangat seru dan terjadi saling tukar argumen dan pendapat antara peserta diskusi salah satunya mengenai apakah ada benchmark dari negara lain yang sukses menerapkan kebijakan blue/green economy. Acara diskusi kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh Akhmad Solikin selaku moderator. Akhmad Solikin berharap dengan adanya kegiatan diskusi ini dapat membuka wawasan dan memberikan hal-hal positif kepada para pegawai terkait kebijakan blue/green economy. (mi)
