Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Yogyakarta

Yogyakarta (19/03): Bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Yogyakarta bersama Bidang Organisasi dan Sekretariat Direktorat Jenderal  Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan kegiatan Regional Economist yang pertama di tahun 2015 bertajuk “Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Seminar ini diikuti kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari para pimpinan dan jajaran SKPD di lingkup pemerintah kota Yogyakarta, perwakilan lembaga perbankan, para pejabat dan pegawai kementerian keuangan di Yogyakarta, akademisi dari berbagai universitas yang ada di Yogyakarta, serta para ketua asosiasi terkait di Yogyakarta.

Seminar diawali dengan doa, kemudian welcoming remarks oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dra. Alfiah. Diikuti keynote speech dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Ichsanuri, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa telah disahkannya perpu pilkada maka nantinya akan ada 3 kepala daerah yang akan dipilih, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan Bantul. Aspek fiskal dari 3 pilkada tersebut menyebabkan peredaran uang akan semakin meningkat. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah saat ini mengalami perlambatan, dikarenakan berkurangnya kegiatan pertemuan yang dilakukan di daerah. Mengenai regulasi dalam pengelolaan sekarang sangat luar biasa, dimana sejumlah 22 kegiatan di APBD diwajibkan menyusun laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya untuk dipertanggungjawabkan.

Sebagai narasumber pertama adalah Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A., Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Dalam pembahasannya, menyampaikan mengenai Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Terkini (APBN-P). Lebih lanjut Luky membahas mengenai World Economic Outlook (WEO) yang dikeluarkan oleh IMF dimana pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada 2014 lebih baik dari 2013, akan tetapi proyeksi tersebut tidak se-optimis seperti sebelumnya. Harapan pertumbuhan dunia saat ini ada di Amerika, karena ekonomi Amerika sekarang adalah yang nomor satu dari segi nominal. China merupakan mitra dagang nomor 1 di Indonesia baik ekspor atau impor, sehingga China berdampak langsung ke Indonesia. Ekspor ke China mayoritas berbentuk komoditas seperti CPO dsb, akan tetapi demand komoditas semakin melemah.

Ekonomi Amerika yang mulai membaik dan depresiasi yang ada dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Kenyataannya di 2015 masih banyak ketidakpastian, dimana ada 4 faktor yang perlu kita waspadai (1) Kondisi Negara Maju, dimana negara seperti Jepang masih struggle; (2) Kondisi negara berkembang, dimana BRICS diharapkan menjadi lapis 2 perkembangan ekonomi dunia akan tetapi kenyataannya tidak demikian; (3) Perkembangan kebijakan moneter & fiskal global, dimana beberapa negara mulai melonggarkan suku bunga untuk melemahkan nilai tukarnya dapat memberikan risiko terjadinya currency war; (4) Perkembangan pasar komoditas, tren penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada harga komoditas utama perdagangan mempengaruhi negara-negara yang mengandalkan produk primer.

Indonesia dari segi ekspor masih lebih rendah daripada impor, salah satunya disebabkan karena penurunan produksi minyak. Indonesia mempunyai cadangan minyak hanya 4 Milyar barrel, dimana kebutuhan kita 1,5 juta barrel per hari. Oleh karena itu pemerintah sekarang beralih dari subsidi yang melekat pada barang yaitu subsidi harga, berpaling ke subsidi yang tepat sasaran seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dsb. Untuk data penerima bantuan langsung di Indonesia semakin tahun pun semakin membaik, hal ini berbanding lurus dengan bantuan langsung yang lebih tepat sasaran.

Pada saat ini pasar saham di indonesia sedang sangat bagus, dimana arus masuknya kisaran Rp 8 Triliun atau Rp 9 Triliun. Total Capital Inflow dalam bentuk saham atau SUN juga sangat baik, hal ini dikarenakan kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin membaik. Harapannya inflasi akhir tahun bisa mencapai kurang lebih 4%.

Secara fundamental Indonesia berada dalam posisi yang cukup baik dibandingkan dengan negara lain seperti China, India dsb. Lebih lanjut Luky menjelaskan bahwa fiskal defisit masih baik sepanjang itu manageable dikarenakan ekonomi itu butuh stimulus, yaitu selama jumlah Current account defisit masih dalam kisaran manageable 2,5% dari PDB. Defisit kita masih bisa ditutupi dari portfolio maupun FDI akan tetapi portfolio sifatnya hot money, sedangkan FDI lebih baik dan bisa menciptakan lapangan kerja.

Narasumber kedua adalah Artidiatun Adji, Ph.D., Regional Ekonom Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan materi tentang Analisis Flypaper Effect dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Arti memaparkan bahwa pertumbuhan DIY melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi selaras dengan perlambatan ekonomi nasional sehingga bukan kasus khusus di DIY.

Penyumbang terbesar PDRB DIY yaitu industri pengolahan (13,5%), industri pertanian, kehutanan dan perikanan (11,01%) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (9,98%). Inflasi dari oktober ke desember itu meningkat dikarenakan penurunan subsidi BBM dan penyesuaian tarif dasar listrik, akan tetapi hal tersebut biasanya hanya sesaat.

Permasalahan utama dalam implementasi UUK (Undang-undang Keistimewaan) DIY adalah tingkat penyerapan yang belum optimal. Dana keistimewaan DIY berbeda dengan dana otsus papua dan aceh karena tidak terpatok waktu dan tidak ditentukan besarannya, berbeda dari transfer DAK karena bersifat historis dan lebih mencerminkan preferensi masyarakat lokal serta lebih bersifat bottom-up. Alokasi dana dekon TP 2008-2011 tidak bisa dilihat tren nya, sehingga tidak bisa dijadikan patokan seberapa besar yang diperlukan DIY. Peningkatan transfer dari pemerintah pusat tidak menghasilkan peningkatan pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada peningkatan PAD. Flypaper effect merupakan akibat ketidakmampuan masyarakat untuk menyusun kontrak politik dengan para birokrat terpilihnya. Dengan tidak ditemukannya fenomena flypaper effect di Yogyakarta, alokasi dana transfer untuk sektor budaya dan pariwisata dapat efektif.

Narasumber terakhir adalah Dr. Ahmad Yani, Ak., S.H., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Membahas mengenai Dana Transfer ke Daerah dan Kinerja Pengelolaan APBD. Lebih lanjut dibahas bahwa perekonomian dunia berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan berpengaruh terhadap besaran APBN kita. Berpengaruh terhadap besaran transfer ke daerah.

Hubungan keuangan pusat dan daerah timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan fungsi/urusan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Transfer daerah adalah untuk memberikan ruang gerak ke daerah dan mengurangi ketimpangan. Ada 2 ketimpangan yang terjadi yaitu (1) Ketimpangan Vertikal, yaitu ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (2) Ketimpangan horizontal, yaitu ketimpangan antar pemerintah daerah.

Cakupan hubungan keuangan pusat dan daerah (1) Pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah (local taxing power) dan kewenangan dalam melakukan pinjaman; (2) Kebijakan transfer (revenue assignment); (3) Keleluasaan untuk belanja (expenditure assignment).

Peranan PAD yang masih relatif rendah menyebabkan daerah bergantung terhadap transfer daerah. Pola penyerapan APBD masih berfokus pada triwulan ke-4. SILPA cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan diperkirakan hampir mencapai dua kali lipat. Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas LKPD mereka. Dana perimbangan berperan cukup besar dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi dari 1,21 menjadi 0,68. Dalam rangka mendukung pendanaan atas berbagai urusan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik yang telah diserahkan kepada daerah, maka salah satu mekanisme pendanaan yang tepat untuk mendukung program prioritas nasional adalah melalui DAK.

Dana Keistimewaan DIY berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh pemerintah provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Daerah yang menunjukan PAD yang semakin besar akan diberikan insentif.

Usai paparan materi, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi yang cukup mengundang animo audiens. Pertanyaan yang muncul sebagian besar terkait pengelolaan keuangan desa dan peningkatan penerimaan pajak. Dimana pengelolaan keuangan desa masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlunya guidance agar lebih baik dan juga dari sisi penerimaan pajak masih belum optimalnya penerimaan pajak yang ada sekarang sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama target penerimaan pajak sekarang meningkat sebesar 30%. (k!/atn)