Semarang (26/03): Bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah bersama Biro Komunikasi dan Layanan Infromasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan kegiatan Regional Economist yang mulai di tahun 2015 menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertajuk “Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Seminar ini diikuti kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari para pimpinan dan jajaran SKPD di lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang, perwakilan lembaga perbankan, para pejabat dan pegawai kementerian keuangan di Provinsi Jawa Tengah, akademisi dari berbagai universitas yang ada di Jawa Tengah, serta para ketua asosiasi terkait di Jawa Tengah.
Seminar diawali dengan menyanyikan lagu  Bagimu Negeri oleh seluruh peserta seminar kemudian dilanjutkan dengan doa, selanjutnya welcoming remarks oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah, Drs. Muhson, M.A. dalam sambutannya KaKanwil menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini sangat penting untuk memberikan update data tentang perkembangan ekonomi baik regional maupun nasional kepada seluruh masyarakat sehingga bisa memperkaya ilmu dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan fiskal dan ekonomi baik regional Jawa Tengah dan Nasional.
Kemudian Keynote Speech disampaikan oleh Purwiyanto, S.E., M.A., Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, beliau menyampaikan bahwa Forum ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Jaringan Ahli Ekonomi Daerah atau Regional Economist, dimana mulai tahun 2015 berubah nama menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan, Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2015 dibentuk dengan tujuan menjadi wadah yang membantu mengkomunikasikan kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan di daerah. Purwiyanto menggambarkan layaknya cerita Jaka Tingkir tentang awal mula adanya Aksara Jawa perlunya kegiatan seminar seperti ini. Selain itu, melalui forum ini, para ekonom juga diharapkan dapat memberikan masukan terkait kebijakan publik yang diambil pemerintah, mengidentifikasi masalah ekonomi dan fiskal di daerah, melakukan pertukaran informasi dan pengembangan SDM, menjadi konsultan ekonomi bagi kanwil-kanwil Kementerian Keuangan, serta membantu pembuatan Kajian Fiskal Regional (KFR). Tema besar kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2015 adalah “Melakukan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Rangka Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Tinggi”. Tema besar ini terbagi ke dalam lima fokus utama: (1) APBNP 2015, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Transfer ke Daerah, (3) Dana Desa, (4) Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah, dan (5) Koordinasi tentang kondisi ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan nasional. Kementerian Keuangan dengan skala organisasi yang sangat besar dan instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus mampu mengikuti dinamika perkembangan ekonomi dan sosial. Untuk itu, komunikasi dua arah memegang peranan penting, selain dalam rangka mensosialisasikan kebijakan ekonomi juga menyerap aspirasi publik secara harmonis. Melalui forum ini, Kementerian Keuangan berharap mendapat masukan terkait kebijakan publik yang bersifat strategis, berdampak luas, dan mempunyai kepentingan terhadap daerah.
Sebagai narasumber pertama dalam  seminar ini adalah Noor Iskandarsyah S.E., M.S.E., M.P.A., Kepala Bidang Kebijakan Subsidi, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal. menyampaikan APBN-P 2015 dan Reformasi Kebijakan Subsidi BBM. Noor Iskandarsyah mengawali pemaparannya dengan menjelaskan Perkembangan Ekonomi Domestik, Kerangka Strategi Kebijakan Fiskal 2015 dan melanjutkannya dengan APBN-P Tahun 2015 didalamnya dijelaskan tentang Arah Umum Kebijakan Fiskal 2015 kemudian dilanjutkan dengan menerangkan Reformasi Kebijakan Subsidi. Lebih lanjut Noor Iskandarsyah membahas Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. Noor Iskandarsyah kemudian menjelaskan arah kebijakan subsidi 2015, kebijakan subsidi energi yang mencakup kebijakan subsidi BBM dan kebijakan subsidi listrik, serta kebijakan subsidi non energi yang mencakup subsidi pangan;subsidi pupuk dan benih, Public Service Obligation (PSO), subsidi kredit program, dan subsidi pajak.
Narasumber kedua adalah Prof. Indah Susilowati, Ph.D., Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan materi tentang Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah berada pada posisi 5 di tahun 2014 untuk tingkat nasional. Adapun posisi perekonomian Jateng secara Umum kurang lebih bersanding dengan Jabar dan Jatim, akan tetapi Perkembangan Indikator Ekonomi Jateng dapat dikategorikan “sedang-sedang saja” selaras dengan perlambatan ekonomi nasional sehingga bukan kasus khusus di Jateng.
Penyumbang terbesar PDRB Jateng yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor serta Industri pertanian, kehutanan dan perikanan. Perkembangan Inflasi di Jateng mengikuti pola pergerakan inflasi nasional. Di kuartal ke-3 (2014) bergerak naik dengan cukup signifikan. Hal ini dipicu dengan adanya pergerakan kenaikan TDL dan Gas Elpiji 2 Kg. Untuk komposisi ekspor jateng masih dibawah impor nya dengan pola yang relatif konsisten. Namun untuk kuartal pertama tahun 2015 ini dihipotesiskan akan terjadi gap yang cukup berarti karena pergolakan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Indeks Gini juga mengalami kenaikan yang signifikan artinya pelebaran persebaran distribusi pendapatan yang tidak merata semakin tinggi sehingga distribusi gap pendapatan antar daerah semakin jauh. Lebih lanjut Indah menyampaikan hasil publikasi Kajian Fiskal Regional Jawa Tengah baik isi dan saran yang disampaikan oleh para ekonom.
Narasumber terakhir adalah Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D., Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam paparannya menyampaikan Bahwa Filosofi yang harus di pegang dalam Dana Transfer ke Daerah antara lain : Kedepan ketergantungan daerah pada dana transfer harus dikurangi dan diturunkan karena logikanya daerah akan semakin maju,  model perhitungan akan dirubah dari input based ke output based, Hampir seluruh hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah menitik beratkan pada soal aset dan management keuangan ini harus segera diselesaikan, Daerah harus mampu membelanjakan APBD dengan baik sehingga bisa menggerakan perekonomian jangan sampai selalu bilang defisit diawal tahun tetapi di akhir tahun terjadi surplus kemudian dana dipindahkan ke SBI hal ini tidak bagus untuk perkembangan ekonomi sebuah daerah, dan persoalan infrastruktur masih menjadi persoalan utama hampir disemua daerah di Indonesia untuk itu harus bisa menentukan prioritas. Lebih lanjut dibahas bahwa perekonomian dunia berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan berpengaruh terhadap besaran APBN kita. Berpengaruh terhadap besaran transfer ke daerah.
Hubungan keuangan pusat dan daerah timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan fungsi/urusan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Transfer daerah adalah untuk memberikan ruang gerak ke daerah dan mengurangi ketimpangan. Ada 2 ketimpangan yang terjadi yaitu (1) Ketimpangan Vertikal, yaitu ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (2) Ketimpangan horizontal, yaitu ketimpangan antar pemerintah daerah. Cakupan hubungan keuangan pusat dan daerah (1) Pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah (local taxing power) dan kewenangan dalam melakukan pinjaman; (2) Kebijakan transfer (revenue assignment); (3) Keleluasaan untuk belanja (expenditure assignment).
Peranan PAD yang masih relatif rendah menyebabkan daerah bergantung terhadap transfer daerah. Pola penyerapan APBD masih berfokus pada triwulan ke-4. SILPA cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan diperkirakan hampir mencapai dua kali lipat. Masih banyak daerah yang mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar atas LKPD mereka. Dana perimbangan berperan cukup besar dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi. Dalam rangka mendukung pendanaan atas berbagai urusan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik yang telah diserahkan kepada daerah, maka salah satu mekanisme pendanaan yang tepat untuk mendukung program prioritas nasional adalah melalui DAK.
Usai paparan materi, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi, peserta sangat antusias bertanya. Adapun pertanyaan yang muncul sebagian besar terkait pengelolaan keuangan derah dan peningkatan penerimaan pajak. (gh/roy)