Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue 2015
Jakarta (23/03): Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Australia National University (ANU), Australian Government’s Department of Foreign Affairs and Trade serta Australian Aid kembali menggelar Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue untuk yang keempat belas kalinya.
Acara yang berlangsung selama dua hari ini dibuka dengan sambutan dari Prof. Hal Hill dari ANU dan dilanjutkan oleh Kepala BKF, Suahasil Nazara. Hill dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan mengharapkan dialog-dialog dalam HLPD kali ini dapat berlangsung dengan lancar dan semakin produktif. Dalam kesempatan ini pula Suahasil menyampaikan presentasi mengenai perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia serta penjelasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Indonesia 2015. Selain menjelaskan tentang kondisi ekonomi Indonesia dan Asumsi-asumsi makroekonomi dalam APBN-P 2015, Suahasil juga menggarisbawahi penurunan subsidi BBM, upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak, dan besaran anggaran infrastruktur dalam presentasinya.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam HLPD kali ini adalah transfer ke daerah, yang dibahas dalam sesi pleno pertama. Sesi ini menghadirkan Boediarso Teguh Widodo (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI), Blaine Lewis (ANU), Georgina Prasad (Australian Treasury) dan Natalie Horvat dari Government Partnership Fund Treasury FPA. Pembahasan dalam sesi pleno pertama ini berfokus pada Reformulasi dan Implementasi Undang-Undang Dana Desa serta Penelaahan dari pengalaman Australia dengan peraturan perundang-undangan serupa mengenai transfer ke daerah.
Dalam kesempatan ini Menteri Keuangan RI, Prof. Bambang Brodjonegoro dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson juga berkesempatan memberikan Opening Remarks dan Keynote Speech. Grigson dalam opening remarksnya menggarisbawahi tentang pentingnya pembahasan reformasi ekonomi antara Indonesia dan Australia yang pada akhirnya dapat menarik investor dan meningkatkan kualitas kehidupan kedua Negara. Sebagaimana kerjasama Australia dan Negara-negara lain, diharapkan kerjasama dengan Indonesia yang telah berlangsung lama akan tetap berjalan dan semakin baik. Bambang dalam Keynote Speech mengapresiasi HLPD dan itikad baik Australia dalam tahun-tahun terakhir untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang tercermin dalam HLPD 2015 ini serta kegiatan-kegiatan serupa. Pokok Keynote Speech Menkeu meliputi langkah-langkah kebijakan Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi global serta pentingnya kegiatan-kegiatan yang produktif antara dua negara untuk pengambilan kebijakan.
Sesi pleno kedua yang dipimpin I Kadek Dian Sutrisna Artha (Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) berfokus pada kebijakan-kebijakan Social Welfare (Kesejahteraan Sosial). Panelis-panelis dalam sesi ini adalah Sudarno Sumarto (Anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)), Robert Sparrow (ANU) dan Isa Rachmatarwata (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal). Dalam sesi ini membahas tentang strategi-strategi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan, reformasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga lebih mendukung kesejahteraan masyarakat, dan presentasi mengenai Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Sesi terakhir pada hari pertama membahas tentang Kebijakan-kebijakan terkait perdagangan dan industri global. Arianto Patunru (ANU) memandu sesi yang menghadirkan Haris Munandar (Kementerian Perindustrian RI), Prema-Chandra Athukorala (ANU) dan Antonius J. Supit (APINDO Deputy Advisor). Fokus dari sesi pleno ini adalah pengaruh-pengaruh kebijakan di bidang industry dalam mata rantai perdagangan global, masalah-masalah yang dihadapi Indonesia untuk ikut dalam jaringan produksi global serta fokus kebijakan Pemeintah Indonesia untuk dunia perdagangan dan perindustrian. (kspa/fv)
