Ambon (09/04): Sebagai rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan seminar “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini” pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Jl. Pitu Ina No.7 Karang Panjang, Ambon dengan tema “Mengoptimalkan Potensi Kemaritiman Melalui Pembangunan yang berkesinambungan untuk Kesejahteraan Rakyat Maluku”. Sesuai dengan tujuan dibentuknya Forum Ekonom Kementerian Keuangan, kegiatan seminar ini dimaksudkan sebagai media sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat kepada stakholder di daerah, serta sebagai sarana untuk mengakomodir masukan-masukan terkait policy planning dan policy implementation review.

Kegiatan ini sangat disambut baik dan didukung penuh oleh Pemerintah Daerah setempat, hal ini dibuktikan dengan hadirnya Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff dan banyaknya peserta yang berasal dari berbagai element masyarakat di Provinsi Maluku. 84 (delapan puluh empat) peserta yang hadir berasal dari intern Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku, pemda setempat, dunia perbankan, akademisi, dan media lokal.

“Buah Kelapa Buah Kentang, Selamat Datang di Karang Panjang”pantun singkatinimembuka acara seminar tepat pukul 09.00 WIT dilanjutkan dengan pembacaan do’a dan lantunan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah welcome remarks oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Usdek Rahyono dan Keynote Speech oleh Gubernur Provinsi Maluku, Said Assagaff yang sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan seminar. Said Assagaff menjelaskan kondisi kerakyatan dan ekonomi di Provinsi Maluku, dari mulai kendala yang dihadapi sampai dengan langkah-langkah pemerintah daerah yang ditungkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Maluku.

Maluku sebagai daerah strategis secara geografis dalam jalur perdagangan internasional mempunyai banyak potensi dari sisi sumber daya alam dan sisi wisata bahari. Said Assagaff berharap banyak dengan pelaksanaan seminar ini semua potensi di Maluku bisa dihitung dengan jelas dari sisi potensi pendapatannya maupun sisi risiko lainnya. Semua langkah-langkah pemerintah daerah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Maluku sebagai “Poros Maritim Indonesia” dan “Lumbung Ikan Nasional”.

Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang di pandu oleh moderator Stellamaris Metekohy dari Universitas Pattimura. Sebagai pembicara pembuka, Purwiyanto (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara) memaparkan tentang perubahan APBN-P Tahun Anggaran 2015 yang mencakup tantangan dan permasalahan APBN serta pokok-pokok perubahan APBN 2015. Purwiyanto menekankan bahwa APBN merupakan Undang-Undang yang setiap tahun disusun dan dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Mengingat alokasi anggaran negara sangat terbatas, dalam proses alokasi APBN harus dilakukan secara berkualitas dan harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan negara, mencapai pertumbuhan ekonomi (Pro Growth), mengurangi tingkat kemiskinan (Pro Job), mengurangi tingkat pengangguran (Pro Poor), serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim (Pro Environment).

Pembicara kedua, Ahmad Yani yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan, memaparkan “Dana Transfer ke Daerah dan Kinerja Pengelolaan APBD”. Ahmad Yani mengatakan bahwa seharusnya otonomi itu diikuti dengan Auto Money, tapi pada kenyataannya tidak semua daerah belum bisa seperti itu, masih banyak daerah yang sudah memproklamirkan otonomi daerah masih belum bisa membiayai APBD secara keseluruhan, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan tiap daerah. Hal ini yang menjadi latar belakang kenapa perlu disusun konsep hubungan keuangan pusat dan daerah dalam menghadapi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Secara keseluruhan Ahmad Yani menyampaikan hubungan keuangan pusat dan daerah, potret keuangan, ekonomi, dan kesejahteraan daerah, perkembangan kebijakan dana transfer ke daerah, dan dana desa, serta arah kebijakan transfer ke daerah ke depan.

Ada beberapa 6 (enam) langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPK dalam memperbaiki Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) kedepan yaitu : (1) Reformulasi sumber pendanaan  APBD, baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. (2) Penegasan mekanisme pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan, (3) pengendalian pemekaran daerah, (4) pengendalian belanja daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan, (5) pengaturan mengenai pinjaman daerah, dan (6) surveillance, reward, and punishment.

Pembicara terakhir, Izack Samuel Tetelepta, Peneliti Senior dari Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura menjelaskan tentang peluang dan tantangan pengembangan potensi UMKM bidang kemaritiman untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Maluku. Beliau menggambarkan perkembangan ekonomi terkini dan makro Provinsi Maluku, perkembangan investasi di Maluku yang mengalami perlambatan pada tahun 2014, skenario pengembangan potensi maritim di Maluku, serta kondisi dan kontribusi UMKM di Maluku. Dan yang paling penting Izack Samuel Tetelepta mengemukakan permasalahan yang dihadapi selama ini serta strategi penguatan UMKM di Provinsi Maluku.

Sesi kedua, dibuka forum diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini terlihat peserta begitu antusias dengan banyaknya pertanyaan dan masukan dari peserta seminar, mengingat waktu yang terbatas maka tidak semua pertanyaan dan masukan dari peserta tertampung dalam sesi ini. (aanridha-DS)