Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2015 Mataram, NTB

Mataram(05/05): Kementerian Keuangan kembali mengadakan acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini. Kali ini acara seminar diadakan di Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertempat di Aula KPPN Mataram. Acara seminar ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan seminar regional ekonomi tahun 2015 yang terselenggara berkat kerjasama Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal. Seminar diisi oleh empat pembicara, yaitu (1) “Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Indonesia” oleh Dr. Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM), BKF;(2) “Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015” oleh Desky Wijaya, S.E., Ak., M.E., Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, DJPK; (3) “Kajian Fiskal Regional Tahunan Provinsi NTB 2014 disampaikan oleh Bapak Supriyo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (4) “Potensi Ekonomi Provinsi NTB” oleh Prof. Dr. Mansur Afifi, Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi NTB.

Acara seminar ini dihadiri oleh para pegawai Kementerian Keuangan dan berbagai kalangan antara lain dari pemerintah daerah, swasta, dan akademisi. Acara dimulai pukul 09.30 WITA didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta seminar dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Seminar kali ini disiarkan secara langsung oleh RRI Mataram dan juga diliput oleh TVRI Mataram.

Bapak Drs. Haryana, Sekretaris DJPb berkesempatan membuka seminar dengan mengucapkan rasa terimakasih dan ucapan selamat datang kepada para narasumber dan semua peserta seminar.

Keynote speech yang sedianya akan disampaikan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muh. Nur. Dalam  kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa peningkatan ekonomi yang diharapkan oleh setiap daerah merupakan rangkaian kegiatan dari hasil investasi yang akan membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan penerimaan bagi daerah yang hasilnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah secara khusus dan nasional secara umum.

Beranjak ke sesi utama seminar, sebagai pembicara pertama, Dr. Luky Alfirman, Kepala PKEM BKF pada kesempatan ini menyampaikan “Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Indonesia”. Menurut Luky, kondisi perekonomian global dalam era globalisasi membuat Indonesia tidak akan terlepas dari kondisi tersebut.Disampaikan juga bahwa kondisi perekonomian dunia masih relatif lemah, hal ini salah satunya disebabkan oleh melemahnya permintaan komoditas dari negara utama ekonomi dunia yaitu Jepang dan China. Oleh sebab itu dalam rangka perbaikan perekonomian Indonesia diperlukan langkah-langkah perbaikan kebijakan fiskal jangka menengah Indonesia dengan melakukan stabilitas makroekonomi, perbaikan struktur anggaran dan dengan memberikan dukungan kepada sektor riil.

Bertindak sebagai pembicara kedua, Desky Wijaya, S.E., Ak., M.E., Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, DJPK menyampaikan paparan mengenai “Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015”. Disampaikan oleh Desky bahwa terdapat perubahan postur di APBN 2015, yaitu munculnya dana desa sebesar 20,7 triliun pada APBNP 2015. Kebijakan ini bertujuan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yang dibagi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pembicara ketiga Dr. Supriyo, SIP, MH., Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan “Kajian Fiskal Regional Provinsi NTB”. Supriyo menyampaikan kebijakan fiskal regional adalah kebijakan berkaitan dengan pengelolaan APBD yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi / kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 ekonomi Provinsi NTB tumbuh sebesar 5,06% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02%. Kemudian Supriyo menyampaikan bahwa analisis pajak atas realisasi penerimaan pajak tahun 2014, secara umum penerimaan Pajak di NTB mengalami penurunan sejalan dengan penurunan penerimaan pajak nasional. Penyebab penurunan ini diduga oleh melemahnya kegiatan perekonomian global. Di akhir sesi beliau memaparkan bahwa terdapat tugas pemerintahan NTB untuk menghadapi permasalahan jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan keterbatasan sumber penerimaan, dengan total belanja pegawai hampir mencapai 50%, kemudian diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (dana transfer) dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, juga dengan meningkatkan sektor pariwisata yang bisa menjadi andalan provinsi NTB dengan objek-objek wisatanya.

Pembicara kempat atau yang terakhir, Prof. Dr. Mansur Afifi, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, pada kesempatan ini menyampaikan pemaparan“Kinerja Makro Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Ekonomi Daerah NTB”. Mansur mengawali pemaparannya dengan memberikan pertanyaan kepada semua peserta, apakah NTB menjadi penyumbang atau beban bagi Indonesia?. Mansur menyampaikan bahwa perkembangan pendapatan daerah NTB mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikanantara lain yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada sektor pariwisata pada tahun 2012 terdapat kegiatan “Visit Lombok Sumbawa” sehingga kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 31,1% dari 22,3%. Namun di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan karena tidak adanya kegiatan yang secara khusus digalakkan. Pada tahun 2015 pemerintah mencoba meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan dengan mengadakan kegiatan “Tambora Menyapa Dunia”. Diakhir pemaparan Mansur memberikan catatan akhir bagi NTB yaitu pertumbuhan ekonomi akan semakin baik sejalan dengan peningkatan potensi sumber daya yang ada, sektor pertanian NTB masih bisa berkembang jika diberikan perhatian yang lebih besar dan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat seperti pembangunan waduk, pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan kawasan wisata akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan pengangguran dan angka kemiskinan secara simultan.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta seminar dengan antusias dan diakhiri dengan makan siang bersama.(pya/ato)