Sosialisasi Kebijakan Fiskal Pada Kunjungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIC Jakarta

Jakarta(05/05): Dalam rangka mendiseminasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkini kepada dunia akademisi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kembali mengadakan sosialisasi kebijakan fiskal bertempat di Aula Serba Guna, Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2, Selasa siang. Sosialisasi kali ini dilaksanakan pada Kunjungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ke BKF. 

Sosialisasi yang dihadiri sekitar 60 mahasiswa dan dosen pembimbing Universitas Ibnu Chaldun ini dibuka dengan sambutan oleh Irfa Ampri, Sekretaris BKF, yang mewakili Kepala BKF. Dalam sambutannya Irfa Ampri menjelaskan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan peran strategis BKF dalam perumusan kebijakan fiskal. Selain itu Irfa Ampri juga sedikit mengupas materi yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu mengenai masyarakat ekonomi ASEAN dan kebijakan kerjasama internasional dengan lembaga keuangan internasional dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi di BKF.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Universitas Ibnu Chaldun, Pramudya, yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas tersebut. Dalam sambutannya, Pramudya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BKF atas kesempatan yang diberikan dalam rangka sharing knowledge dari BKF kepada mahasiswanya. Pramudya juga berharap kepada mahasiswa untuk dapat memanfaatkan acara ini semaksimal mungkin karena narasumber yang dihadirkan merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya.

Sosialisasi kali ini menghadirkan 2 (dua) narasumber, yaitu Nugraha Adi, Kepala Subbidang Forum Keuangan ASEAN, Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan ASEAN, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) BKF yang menyampaikan materi dengan judul “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Dalam Perspektif Kerja Sama Keuangan ASEAN”; dan Rizky Aulia Rahman, Kepala Subbidang Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB), Bidang Forum Multilateral, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKKPIM) BKF yang menyampaikan materi dengan judul “Kebijakan Kerjasama Internasional dengan Lembaga Keuangan Internasional; serta dimoderatori oleh Nanang Zainal Arifin, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat BKF.

Narasumber pertama, Nugraha Adi mengawali pemaparannya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Intisari dan karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Nugraha kemudian menjelaskan kinerja perdagangan barang dan jasa ASEAN serta aliran modal masuk ke ASEAN. Nugraha menekankan terkait isu dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yaitu MEA dipandang akan membawa dampak positif bagi peningkatan ekspor dan aliran investasi ke Indonesia; langkah kolektif ASEAN, seperti pengembangan infrastruktur dan Financial Inclusion, sejalan dengan program reformasi ekonomi Indonesia yang selama ini aktif memainkan peran dalam mendorong proses integrasi di tingkat ASEAN; serta masalah kesiapan daya saing nasional. Dalam menghadapi MEA 2014, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan.

Narasumber kedua, Rizky mengawali pemaparannya dengan sedikit me-review perkembangan APBN dari tahun 2010 s.d. 2015. Rizky kemudian membahas lebih detail mengenai kebijakan pembiayaan non utang yang berkaitan dengan materi yang dipaparkan yaitu bahwa pengalokasian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) dan badan usaha lain ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan presentase kepemilikan modal. Rizky kemudian memaparkan data mengenai besaran PMN Indonesia kepada LKI; alokasi PMN Indonesia kepada LKI pada APBN-P 2015; posisi pinjaman berdasarkan kreditur; posisi pinjaman berdasarkan status dan jumlah pinjaman; serta data hibah. Rizky kemudian menjelaskan strategi kemitraan Indonesia dengan LKI World Bank, ADB, dan IDB. Dengan World Bank, strategi kemitraan Indonesia adalah bertujuan untuk memperkuat kapasitas domestik untuk pengentasan kemiskinan dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. Dengan ADB, strategi kemitraan Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan lingkungan dengan pengurangan dampak dan adaptasi perubahan iklim. Adapun dengan IDB, strategi kemitraan Indonesia adalah pengembangan pendidikan dan kemampuan; pertanian dan pedesaan; infrastruktur; dan sektor swasta.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang merupakan bagian akhir dari sosialisasi ini. Antusiasme para peserta sosialisasi sangat baik pada sesi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber terutama terkait masalah daya saing tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA tahun 2015 serta kekuatan Indonesia dalam proses pengambilan keputusan pada LKI seperti World Bank, ADB, dan IDB jika didasarkan jumlah PMN pada masing-masing lembaga tersebut. Acara akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian doorprize kepada para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan kuis yang diajukan baik oleh narasumber maupun moderator, serta tukar-menukar cindera mata antara perwakilan BKF dengan perwakilan.(mi/gh/ar)