Membangun Maluku Utara Melalui Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Ternate (19/5): Bertempat di Aula Hotel Bela International Ternate Maluku Utara, Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini dengan tema Membangun Maluku Utara Melalui Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah. Kegiatan di kota ke delapan dari rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan tahun 2015 ini terselenggara atas kerja sama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Propinsi Maluku Utara, Badan Kebijakan Fiskal, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Hadir dalam seminar di kota kaki Gunung Gamalama ini diantaranya Pejabat Pemerintah Daerah Maluku Utara, Pejabat Pemerintah Pusat di Maluku Utara, Pimpinan Perbankan, Pimpinan BUMN dan BUMD di Propinsi Maluku Utara, serta awak media, dengan total peserta berjumlah ±130 Peserta.
Seminar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta seminar dilanjutkan dengan sambutan oleh Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Propinsi Maluku Utara. Dalam sambutannya Sulaimansyah menyampaikan, agar dapat berfungsi secara optimal setiap kebijakan ekonomi dan fiskal yang diambil pemerintah harus dikomunikasikan kepada publik di daerah. Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini bertujuan memberikan gambaran akan peran pentingnya kebijakan fiskal dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi terkini serta mendiskusikan berbagai strategi kebijakan fiskal yang dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di daerah.
Selanjutnya Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Umra Langasa menyampaikan keynote speech dan membuka acara secara resmi. Dalam keynote speechnya Umra menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah melalui kebijakan desentralisasi fiskal dirasa masih belum sesuai dengan harapan daerah. Di Propinsi Maluku Utara saat ini 72% pendapatan daerah berasal dari dana transfer. Akan tetapi, proporsi ini masih jauh dari harapan untuk membiayai pembangunan di Maluku Utara yang merupakan propinsi kepulauan dengan luas lautan 70% dibanding luas daratannya. Maluku Utara yang memiliki lautan luas harus mendapat proporsi Dana Transfer dalam bentuk DAU dan DAK yang lebih besar. Beliau berharap UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur formula baru DAU bagi propinsi kepulauan dapat direalisasikan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Umra Langasa.
Sekretaris ISEI Propinsi Maluku Utara, Fajri Sidik, kemudian naik panggung berlaku sebagai moderator pertanda dimulainya acara inti seminar. Bertindak sebagai pemateri pertama Agung Widiadi, Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran yang menyampaikan materi pengelolaan APBN 2015. Dalam paparannya Agung menyampaikan bahwa Pemerintah perlu merevisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2015 supaya menjadi lebih realistis dan kredibel. Dalam UU APBNP 2015, disepakati target-target pembangunan yang lebih terukur, dan tercermin dalam indikator kesejahteraan yaitu Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia.
Pemateri kedua Ubaidi Socheh Hamidi Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyampaikan materi mengenai transfer ke daerah dan dana desa tahun 2015, serta kinerja APBD. Ubaidi menjelaskan pada tahun 2015 terdapat pokok-pokok kebijakan dan alokasi transfer ke daerah serta dana desa tahun 2015 yang diantaranya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer. Dengan formulasi tertentu, transfer ke daerah dipergunakan untuk mengurangi ketimpangan keuangan dan kesenjangan keuangan antar daerah yang dipicu perbedaan potensi daerah yang satu dengan yang lainnya.
Muchtar A. Adam, Ekonom Kementerian Keuangan Maluku Utara sebagai pemateri ketiga membawakan materi dengan tema Maluku Utara Diantara Indonesia Membangun dari Pinggiran. Muchtar menyinggung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Maluku Utara, potret ketimpangan antar wilayah di Indonesia, serta upaya konsep pembangunan di wilayah Maluku Utara. Dalam paparannya, Muchtar menyampaikan kualitas pembangunan manusia masih sangat rendah, konsep pembangunan gugus pulau belum menjadi roh kebijakan pembangunan manusia yang meletakan gugus pulau sebagai model pembangunan yang dapat mengatasi kesenjangan antar pulau di Maluku Utara. Lebih lanjut Muchtar menyampaikan bahwa sebaiknya DAU di daerah dikurangi tetapi DAK diperbanyak sehingga belanja daerah bisa lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur daripada sekedar belanja pegawai.
Pembicara pamungkas di Seminar Kebijakan Fiskal di kota bersemboyan Maku Gawene kali ini adalah Sulaimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Maluku Utara. Sulaimansyah menyoroti realisasi belanja pada tahun 2014 mencapai 4,67 triliun atau sebesar 95% dari total pagu. Adapun 53,85% dari realisasi belanja tersebut yang dialokasikan pada belanja modal, telah membantu peningkatan perekonomian di Maluku Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah (baik di bidang pelayanan publik dan birokrasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga merupakan bagian akhir dari seminar ini. Antusiasme para peserta seminar sangat baik pada sesi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada para pembicara. Seminar akhirnya ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. (dnp/gcw)
