Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015 di Samarinda

Samarinda (21/05): Bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015 dengan tema “Akselerasi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pro Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”. Seminar yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan tahun 2015 ini, difasilitasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Opening remarks dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr. H. Irianto Lambrie, membuka jalannya seminar dengan salah satu hal penting yang disampaikannya mengutip kata-kata bijak yang menginspirasi peserta seminar, “A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty”, yaitu orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, orang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Acara kemudian dilajutkan dengan  sambutan dan keynote speech dari Syafriadi, S.E., M.Ec., Ph.D., mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, dan presentasi hasil kajian fiskal regional Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara oleh Drs. Ade Rohman, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur.

Seminar yang dimoderatori oleh Prof. Dr. Sukisno Riadi, M.M., Regional Economist Kementerian Keuangan untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini, dibagi menjadi tiga sesi tema materi pembahasan, yaitu (1) “Perkembangan Kebijakan Fiskal dan Perekonomian Indonesia Terkini”, oleh Dr. Hidayat Amir, S.S.T., Ak., M.Si., Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal; (2) “ Kebijakan Terkini Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”, oleh Dr. Ahmad Yani, Ak., S.H., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan (3) “Optimalisasi Anggaran Pembangunan APBN dan APBD untuk Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”, oleh Dr. Aji Sofyan Effendi, S.E., M.Si., Ekonom Universitas Mulawarman.

Memasuki acara pembahasan materi, pada sesi pertama, Hidayat Amir menyampaikan perkembangan dan prospek perekonomian global Indonesia tahun 2015. Kinerja ekonomi yang disoroti oleh narasumber adalah update pertumbuhan ekonomi terakhir Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu dan kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil. Narasumber menyampaikan kebijakan fiskal jangka menengah Indonesia dan perubahan-perubahan utama dalam APBN 2015 terutama optimalisasi sisi pendapatan dan belanja serta menjaga defisit anggaran.

Ahmad Yani sebagai narasumber kedua, menyampaikan kebijakan umum transfer ke daerah antara lain menitikberatkan pada kebijakan untuk meningkatkan kapasitas daerah, mengurangi ketimpangan unsur pendanaan pemerintah pusat dan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pengalokasian transfer ke daerah, serta kualitas pemantauan dan evaluasi. Fokus lain yang disampaikan kepada peserta seminar adalah perbedaan postur transfer ke daerah antara tahun 2014 dan 2015, dengan adanya dana desa dan peningkatan kemandirian daerah dalam pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Sesi ketiga yang disampaikan oleh Aji S. Effendi, menitikberatkan pada persoalan-persoalan dasar APBN-APBD, dimana menurut narasumber APBN saat ini sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan biaya pembangunan. Narasumber merekomendasikan beberapa usulan yaitu perlu dibentuknya Kementerian Pendapatan Negara yang bertugas khusus untuk mencari pendapatan negara dan perlu diberikannya Kalimantan Timur Dana Alokasi Umum (DAU).

Setelah pemaparan dari ketiga narasumber tersebut, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga merupakan bagian akhir dari seminar ini. Antusiasme para peserta seminar sangat kritis pada sesi ini. Beberapa penanya menyinggung masalah perlakuan fiskal di Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak, kebijakan alokasi DAU, dan kebijakan belanja APBN yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaliman Timur dan Kalimantan Utara. (tt/syt)