Menkeu Menghadiri Seminar Kebijakan Fiskal di Pontianak

Pontianak (25/5): Kementerian Keuangan kembali mengadakan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kalimantan Barat pada tanggal 25 Mei 2015. Seminar yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan tahun 2015 ini terwujud berkat kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Barat, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini seminar mengambil tema Perbaikan Pengelolaan Keuangan untuk Mewujudkan Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah. Kepala Kanwil DJPB, Supendi, membuka seminar dengan laporan dari panitia penyelenggara yang sebelumnya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para peserta seminar.

Acara berikutnya diisi dengan keynote speech oleh Menteri Keuangan dan membuka secara resmi seminar ini. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan menyampaikan pandangannya terkait kondisi perekonomian Indonesia yang mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan nasional 4,71%. Beliau memaparkan daerah yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 8,9% yang didukung oleh aktivitas pariwisata dan sektor jasa. Tempat kedua ditempati Sulawesi dengan 7% dengan basis komoditas cokelat, nikel, dan sektor perikanan. Sektor perikanan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan salah satunya berkat gebrakan menteri perikanan Susi Pudjiastuti melawan illegal fishing. Jawa menempati tempat ketiga dengan pertumbuhan sebesar 5%, sedikit di atas rata-rata nasional. Jawa berfokus pada manufaktur, sektor jasa, telekomunikasi, pedagangan, dan transportasi. Tempat keempat ditempati Papua dan Maluku yang sedikit berada di bawah rata-rata nasional yaitu 4,3%, dengan andalan bahan tambang. Sumatera dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4% menempati posisi kelima dengan komoditas sektor perkebunan.

Lalu di mana Kalimantan? Kalimantan menempati posisi terakhir dengan 1%, jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada komoditas batu bara yang harganya sekarang merosot, dan juga komoditas kelapa sawit, meski tidak sebanyak industri sawit di Sumatera, yang juga mengalami penurunan harga. Implikasi sosial dari penurunan harga ini adalah ketika tambang batu bara harus berhenti berproduksi karena tak mampu menutup biaya produksi. Batu bara memiliki multiplier effect cukup besar, yang mana ketika tambang gagal bayar, maka kontraktor terpaksa mengurangi pekerjaan dan berujung karyawan akan terganggu penghasilannya dan konsumsi mengalami gangguan. Cara yang ditempuh untuk mengatasi hal ini dalam jangka pendek yaitu dengan mempertahankan daya beli masyarakat dan memastikan sektor sawit, karet, dan bauksit masih berjalan di Kalimantan. Menjaga daya beli masyarakat juga ditempuh dengan menjaga inflasi, kalau inflasi bisa dikendalikan maka daya beli masyarakat tidak tergerus. Di Kalimantan inflasi cukup besar karena harga naik dipengaruhi oleh distribusi barang yang kurang baik. Pemerintah memberikan kontribusi untuk mendorong perekonomian dengan melancarkan belanja pemerintah khususnya untuk belanja modal, misalkan perbaikan jalan atau pembuatan jalan yang memudahkan distribusi hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lain yang akan mendorong perekonomian.

Menteri Keuangan juga mengimbau untuk tidak bergantung pada komoditas, ketiga harga komoditas tinggi maka semua orang menikmati kekayaan tetapi harus bersiap untuk harga turun yang mengakibatkan daya beli turun. Beliau memaparkan bagaimana mengatasi ketergantungan terhadap komoditas tertentu, seperti diversifikasi ekonomi untuk Kalimantan Barat, berupa diversifikasi manufaktur. Kalimantan Barat memiliki komoditas sawit, bauksit, dan karet. Industri manufaktur untuk bauksit, dilakukan dengan pendirian pabrik alumina, alumina akan dipakai untuk bahan pembuatan aluminium. Sedangkan karet, dilakukan dengan pendirian pabrik yang memproduksi barang berbahan dasar karet, misalkan pabrik ban atau sarung tangan karet. Indonesia sangat terbatas memiliki hilirisasi karet dan pengusaha karet lebih suka impor karet mentah. Hal ini bisa menjadi peluang industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Suatu negara bisa maju dengan kemampuan mengelola komoditas dan manufaktur.

Sesi selanjutnya diisi dengan paparan mengenai Pemutakhiran Perkembangan Perekonomian Indonesia oleh Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF. Pemaparan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia terkini didahului dengan penjelasan mengenai perkembangan dan prospek perekonomian global yang sedikit menguat tetapi masih dihadapkan pada sejumlah risiko, yang mana pelemahan pertumbuhan ekonomi dan volatilitas menjadi risiko utama yang menciptakan ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi global. Selain itu, beliau juga menerangkan mengenai kebijakan fiskal jangka menengah Indonesia yang terdiri dari: stabilitas makroekonomi; perbaikan struktur anggaran; dan dukungan sektor riil. Langkah ini ditempuh untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPB, Rudy Widodo, memaparkan mengenai pengelolaan kas negara dan optimalisasi rekening kas umum negara, yang meliputi transformasi pengelolaan kas dan paparan realisasi tahun anggaran 2014. Sesi berikutnya disusul dengan paparan mengenai keadaan perbankan di Kalimantan Barat dan kontribusi perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat oleh Dwi Suslamanto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Sesi berikutnya diisi oleh Sekretaris DJPK, Ahmad Yani yang membahas kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2015. Dalam penuturannya, beliau menjelaskan tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang mengikuti konsep money follows function, dan hubungan keuangan pusat dan daerah yang mencakup pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah (local taxing power) dan kewenangan dalam melakukan pinjaman; kebijakan transfer (revenue assignment); dan keleluasaan untuk belanja (expenditure assignment). Penjelasan berikutnya mengenai perkembangan kebijakan dana transfer ke daerah yang bertujuan di antaranya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Setelah pemaparan dari keempat narasumber, acara dilanjutkan dengan penyampaian hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I tahun 2015 Kalimantan Barat oleh Kepala Kanwil DJPB Kalbar, Supendi. Sesi pembahasan mengikuti sesi KFR yang dipimpin oleh Eddy Suratman, Kelompok Ekonom Penguatan Kapasitas Kanwil Kemenkeu dari Universitas Tanjungpura yang disusul dengan sesi tanya jawab yang merupakan sesi penutup dan dimoderatori oleh Yarlina Yakub, Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas. (ri/gas)