Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Di Mamuju
Mamuju (28/5): Kementerian Keuangan kembali mengadakan seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sulawesi Barat pada tanggal 28 Mei 2015. Seminar ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Forum Ekonom Kementerian Keuangan tahun 2015 atas kerja sama Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI). Kali ini seminar mengambil tema “Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Mengembangkan Sektor-Sektor Strategis Provinsi Sulawesi Barat”. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, Ir. H. Agussalim Tamadjoe, M.Eng.Sc. mewakili Sekda, membuka acara seminar dengan laporan dari panitia penyelenggara yang sebelumnya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para peserta seminar. Dr. Tadjuddin Parenta, MA selaku Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat menjadi moderator acara seminar.
Kepala BAPPEDA Prov. Sulbar, melalui keynote speech beliau menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai perkembangan perekonomian terkini maupun bagi Pemerintah Daerah dalam mempertajam berbagai kebijakan dan mendorong kegiatan perkembangan infrastruktur.
Sesi pertama, S. Haryo Suwakhyo selaku Kepala Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional, BKF, menjelaskan beberapa hal terkait perkembangan ekonomi terkini secara global yang mengalami kenaikan dan perubahan struktur APBNP 2015. Perekonomian domestik diharapkan tetap kondusif meski dihadapkan pada sejumlah tantangan namun, beliau percaya bahwa APBN memiliki berbagai potensi dari pergeseran belanja yang menjadi lebih produktif, efisiensi belanja K/L yang mengurangi beberapa kegiatan seperti konsinyering dan perjalanan dinas, serta subsidi yang lebih tepat sasaran dan adanya koordinasi antara K/L dengan BUMN, dapat mendorong perekonomian Indonesia untuk lepas landas.
Sesi kedua, Terkait dengan kebijakan dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa disampaikan oleh Desky Wijaya, SE., Ak., ME., CA., selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, DJPK. Pada kesempatan ini, beliau mempertegas bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempertimbangkan beberapa hal seperti jumlah penduduk; luas wilayah; PDRB per kapita; IPM dan IKK yang berpengaruh terhadap besar kecilnya DAU yang akan diterima. Untuk kebijakan dana desa, terdapat perubahan dalam APBN-P 2015 dimana perhitungan alokasi dana desa yang berjumlah 74.093 (Kemendagri) akan dilakukan berdasarkan perhitungan alokasi yang dibagi secara merata dan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
Sesi ketiga oleh Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kantor Wilayah DJPB Prov. Sulawesi Barat yang memaparkan tentang Kajian Fiskal Regional Tahun 2014 yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dengan cara meningkatkan pendapatan, memperbesar jumlah hutang untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dan memperbaiki kualitas belanja. Perbaikan kualitas belanja (spending review) menjadi fokus pembahasan karena selama ini kebijakan fiskal seolah kurang efektif dan efisien karena belum optimalnya perencanaan kerja K/L dan seluruh indikator belum sepenuhnya dapat mempresentasikan output yang sesungguhnya. Oleh karena itu, comprehensive spending dan selective spending review perlu dilakukan untuk mencapai perbaikan kualitas belanja.
Sesi keempat, mengenai pengembangan kawasan ekonomi strategis oleh Kepala Bappeda. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi; sosial budaya; SDA dan teknologi; serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup akan dikembangkan khususnya untuk kawasan Toraja dan Mamasa (destinasi wisata); kawasan Mamuju – Majene (destinasi agro industri); kawasan Belangbelang – Masamba (destinasi industry dan perdagangan) serta Kab. Majene dan Kab. Polewali Mandar sebagai destinasi pembangunan Techno Park dan Science Park.
Sesi kelima adalah sesi tanya jawab para peserta kepada para narasumber acara seminar. Beberapa peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
Sesi keenam merupakan penjelasan dari Dr. Tadjuddin Parenta, MA selaku Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, mengenai determinan investasi swasta, khususnya untuk daya saing perekonomian Prov. Sulbar yang dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional; komponen sektoral nasional dan share wilayah dimana penggabungan dari beberapa komponen ini akan memberikan pengaruh yang positif untuk beberapa subsektor tertentu. Acara seminar juga ditutup oleh beliau selaku moderator. (rr/pns)
