Sosialisasi Kebijakan Fiskal pada Kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Jakarta (28/8): Badan Kebijakan Fiskal kembali menerima kunjungan mahasiswa dalam rangka sosialisasi dan diseminasi informasi tentang kebijakan fiskal. Sebanyak tujuh orang mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia menjadi perwakilan dalam acara ini. Acara yang bertempat di Ruang Rapat Fiskal lantai 3, Gedung RM Notohamiprodjo ini menghadirkan dua orang narasumber yaitu, Rahardian Zulfadin, Kepala Subbidang Kebijakan Pembangunan Ekonomi Global, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan Abdurrohman, Kepala Bidang Analisis Fiskal, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Dalam acara yang dimoderatori oleh Endang Larasati, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, para peserta juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Luky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Irfa Ampri, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal.
Sosialisasi dimulai dengan presentasi dari Rahardian Zulfadin tentang Forum G-20. Dalam kesempatan ini dijelaskan tentang latar belakang pembentukan Forum G-20, Agenda Utama dari Forum G20, Proses Pembahasan dan struktur organisasi Forum G20, dan yang terakhir adalah posisi dan peran Indonesia dalam Forum G20. Dijelaskan juga bahwa forum G-20 ini bersifat Non-Binding yang berarti pelanggaran komitmen yang sudah dibuat oleh negara-negara anggotanya dihukum dengan sanksi moral dan etika.
Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Irfa Ampri tentang tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal secara umum, baik dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral yang terkait dengan forum G-20 maupun dari pusat-pusat lainnya di dalam BKF.
Dalam kesempatan ini pula Luky Alfirman memberikan perspektif yang lebih jelas terkait keadaan ekonomi Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil Pemerintah dalam mendorong perekonomian. Beliau menekankan bahwa ada perubahan paradigma dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Menghadapi permasalahan struktural yang membelit Indonesia, Pemerintah telah mengambil terobosan baru seperti mengalihkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran menjadi investasi di bidang infrastruktur dan subsidi bagi masyarakat miskin. Pemerintah juga menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor dari luar seperti keadaan ekonomi global yang sedang melemah, penurunan harga komoditi, rencana The Fed menaikkan suku bunga dan perlambatan ekonomi Cina. Sedangkan dari dalam negeri Pemerintah menghadapi permasalahan infrastruktur, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, dan sentimen negatif dari pasar juga masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti menaikkan PTKP, mempercepat penyerapan anggaran, dan mengeluarkan stimulus-stimulus fiskal terutama bagi sektor infrastruktur.
Melanjutkan penjelasan dari Luky Alfirman, Abdurrohman memberikan presentasi tentang konsep dasar Kebijakan Fiskal dan keterkaitan Indikator Makro Ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan Fiskal diperlukan untuk meredam dampak buruk dari siklus ekonomi suatu negara dan alat utama yang bisa digunakan oleh Pemerintah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah meningkatnya kesenjangan yang ditunjukkan dengan naiknya Indeks Gini. Untuk menghadapi masalah ini Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis seperti memberikan Program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Social Welfare Program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Perlindungan Sosial, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Setelah pemaparan dari beberapa narasumber, acara selanjutnya adalah diskusi dan forum tanya jawab. Acara ini ditutup dengan pemberian cenderamata kepada perwakilan peserta. (PG/GH)