Basis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur adalah Industri Makanan dan Minuman

Surabaya (03/09):  “Bagaimana kita bisa menyelaraskan Perkembangan Ekonomi Jawa Timur dengan Perkembangan Ekonomi Nasional dan Dunia sehingga bisa ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawa Timur ini pendukung utama pertumbuhan ekonomi basisnya adalah Industri Makanan dan Minuman yang tersebar di seluruh Jawa Timur, sehingga sebaiknya Pengembangan Ekonomi Jawa Timur sangat cocok untuk difokuskan pada pengembangan industri makanan dan minuman. Industri ini kedepannya bisa menopang ekonomi daerah karena sangat banyak terkait dengan UKM. Tapi kita juga harus mulai memecahkan problem yang dihadapi oleh Jawa Timur ini terkait peralihan dari Pertanian ke Industri dan soal Infrastruktur. Dan kita juga harus mulai mempersiapkan diri sebaik mungkin terkait akan diterapkannya sanksi terhadap Pemda yang penyerapan Dana Desanya tidak optimal atau diparkir dalam bentuk lain. Jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh daerah maka akan rugi sendiri, saya berharap kepada pemerintah pusat bisa juga mempersiapkan Juknisnya secara detail terlebih dahulu sebelum melakukan proses transfer dana ke rekening daerah, tetapi proses ini bersamaan dengan pengiriman Juknis sehingga bisa berjalan dengan baik. Jawa Timur secara umum siap untuk itu semua dengan melihat semua potensi yang ada”. Keynote Speech ini disampaikan Oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sukardi saat mengawali acara Seminar pagi ini.

Bertempat di JW Marriot Hotel Surabaya, Jawa Timur Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur dan Badan Kebijakan Fiskal bersinergi menyelenggarakan kegiatan Regional Economist yang mulai tahun 2015 menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertajuk“Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Seminar ini diikuti kurang lebih 300 peserta yang terdiri dari para pimpinan dan jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota dan Kabupaten Surabaya, Perwakilan Lembaga Perbankan, Pejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur, Akademisi dari berbagai Universitas yang ada di Jawa Timur, serta para Asosiasi terkait di Jawa Timur.

Seminar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta seminar kemudian dilanjutkan dengan doa, selanjutnya welcoming remarks oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur, Kiswandoko. dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan seminar ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa daerah. Forum Seminar ini sangat penting untuk memberikan update data tentang perkembangan ekonomi baik regional maupun nasional kepada seluruh masyarakat sehingga bisa memperkaya ilmu dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan fiskal dan ekonomi baik regional Jawa Timur dan Nasional apa lagi saat ini kondisi perekonomian kita sedang mengalami perlambatan karena imbas dari ketidak pastian perekonomian global. Dimana The FED sampai saat ini belum juga memutuskan kebijakan terkait suku bunga, dan China yang melakukan devaluasi mata uangnya, sehingga mempengaruhi nilai kurs kita. Tetapi kita harus tetap bisa optimis untuk menjaga perekonomian kita untuk tetap tumbuh. Karena pemerintah di Semester kedua akan lebih mendorong dari sisi belanja pemerintah untuk mendukung pertumbuhan yang terhambat di semester pertama karena adanya pembaruan nomenklatur dan APBNP, kita juga akan terbantu dengan peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat karena adanya kebijakan penaikan batas PTKP, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung industri dan investasi, serta pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki infrastruktur jadi kita harus terus optimis seperti pidato Presiden, Kanwil menutup welcomingnya dengan semangat.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan Sambutan oleh Koordinator Forum Ekonom Kementerian Keuangan  Prof. Dr. Robert Simanjuntak, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal, beliau menyampaikan Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2015 dibentuk dengan tujuan menjadi wadah yang membantu mengkomunikasikan kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu, melalui forum ini, para ekonom juga diharapkan dapat memberikan masukan terkait kebijakan publik yang diambil pemerintah, mengidentifikasi masalah ekonomi dan fiskal di daerah, melakukan pertukaran informasi dan pengembangan SDM, menjadi konsultan ekonomi bagi kanwil-kanwil Kementerian Keuangan, serta membantu pembuatan Kajian Fiskal Regional (KFR).

Moderator yang ditunjuk pada acara ini adalah Dr. Leo Herlambang, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Dalam pembukaanya Leo menyampaikan bahwa seluruh wilayah Indonesia harus mampu mengikuti dinamika perkembangan ekonomi dan sosial. Untuk itu, komunikasi dua arah memegang peranan penting, selain dalam rangka mensosialisasikan kebijakan ekonomi juga menyerap aspirasi publik secara harmonis. Melalui forum ini, Kementerian Keuangan berharap mendapat masukan terkait kebijakan publik yang bersifat strategis, berdampak luas, dan mempunyai kepentingan terhadap daerah. Kemudian moderator memperkenalkan satu persatu pembicara pada acara seminar dan memberikan kesempatan pada pembicara untuk mempresentasikannya.

Sebagai narasumber pertama dalam  seminar ini adalah Dalyono, Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Menyampaikan Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Terkini. Mengawali pemaparannya dengan menjelaskan bahwa proyeksi terakhir perkonomian saat ini tidak seoptimis sebelumnya dengan beberapa risiko yang harus diwaspadai, ada beberapa risiko ekonomi global yang harus diperhatikan yaitu harga komoditas global yang volatile dan cenderung melemah, kinerja perekonomian emerging market khususnya Tiongkok masih dalam fase perlambatan, kinerja perekonomian negara maju AS menunjukan perbaikan, namun Jepang dan EU masih dalam upaya pemulihan, ketidakpastian kebijakan moneter negara maju, normalisasi The FED dan paket kebijakan BOJ dan ECB. Lebih lanjut Dalyono menyampaikan bahwa Perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi fenomena umum yang terjadi pada negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Pelemahan mata uang terjadi di berbagai negara khususnya di negara-negara berkembang. Harga komoditas global diperkirakan menurun seiring perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh rendahnya permintaan global, khususnya dari Tiongkok Rebalancing perekonomian Tiongkok (dari investasi ke konsumsi) mendorong penurunan harga komoditas global. Kondisi ini diperparah dengan lambatnya perbaikan ekonomi negara maju (AS dan Eropa) Faktor lainnya yaitu depresiasi nilai tukar dari negara produsen utama OPEC telah memutuskan untuk mempertahankan produksi untuk menjaga pangsa pasar meskipun terjadi penurunan harga minyak. Selanjutnya Dalyono juga memaparkan Perkembangan Ekonomi Domestik, Kerangka Strategi Kebijakan Fiskal 2015 dan melanjutkannya dengan APBN-P Tahun 2015 didalamnya dijelaskan tentang Arah Umum Kebijakan Fiskal 2015.

Pembicara selanjutnya menyampaikan materi Kajian Fiskal Regional Jawa Timur yang disampaikan oleh Joko Pramono, Kabid PPA Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur.  Pramono menjelaskan bahwa Pelaksanaan Anggaran APBN TA 2015 memiliki banyak kendala. Adapun kendala tersebut antara lain: Kendala kebutuhan atau keinginan Satker terlambat berkegiatan, Juknis ditetapkan Pejabat terlambat, Prioritas pekerjaan, Satuan kerja terlambat mengajukan Terjadinya retur SP2D, Satuan kerja terlambat SPJ Jaringan/aplikasi bermasalah. Kemudian BOS dan BOK : Juknis dan peraturan pencairan yang terlambat diterbitkan terakhir adalah adanya Satker DK/TP lebih memprioritaskan dana APBD dibanding APBN  Infrastuktur/belanja modal

Pembicara selanjutnya menyampaikan materi Potensi Ekonomi Provinsi Jawa Timur disampaikan oleh Dr. Rudy Purwono, Ekonom Kementerian Keuangan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Rudy menjelaskan bahwa Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Semester I - 2015 mencapai 5,22 %  (yoy) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2015 mengalami pertumbuhan 0,19% bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi pertumbuhan ini terutama didukung oleh Kelompok Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan sebesar 26,05%, Industri Pengolahan (0,52%) Pengadaan Air (4,38%) Informasi dan Komunikasi (1,50%), Real Estat (1,43%), Kategori Jasa Perusahaan (0,87%). Ekonomi Jawa Timur triwulan II-2015 mengalami pertumbuhan 2,83% bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi pertumbuhan ini terutama didukung oleh Kelompok Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,18%. Pertambangan dan Penggalian (8,66%), Industri Pengolahan (1,36%), Pengadaan Listrik dan Gas (2,72%), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,50%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,96%), Administrasi Pemerintahan (5,02%), Dan Jasa Lainnya (2,88%).

Narasumber berikutnya menyampaikan Dana Transfer ke Daerah dan Kinerja Pengelolaan APBD yang disampaikan oleh Nugroho Iman Santoso, Kabag Kontrol Intern, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam paparannya Nugroho menyampaikan Bahwa Filosofi yang harus di pegang dalam Dana Transfer ke Daerah antara lain : Kedepan ketergantungan daerah pada dana transfer harus dikurangi dan diturunkan karena logikanya daerah akan semakin maju,  model perhitungan akan dirubah dari input based ke output based, Hampir seluruh hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah menitik beratkan pada soal Aset dan management keuangan ini harus segera diselesaikan, Daerah harus mampu membelanjakan APBD dengan baik sehingga bisa menggerakan perekonomian jangan sampai selalu bilang defisit diawal tahun tetapi di akhir tahun terjadi surplus kemudian dana dipindahkan ke SBI hal ini tidak bagus untuk perkembangan ekonomi sebuah daerah, dan persoalan infrastruktur masih menjadi persoalan utama hampir disemua daerah di Indonesia untuk itu harus bisa menentukan prioritas.

Dana perimbangan berperan cukup besar dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang tercermin dari semakin kecilnya koefisien variasi. Dalam rangka mendukung pendanaan atas berbagai urusan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik yang telah diserahkan kepada daerah, maka salah satu mekanisme pendanaan yang tepat untuk mendukung program prioritas nasional adalah melalui DAK. Selanjutnya Nugroho menjelaskan dalam pelaksanakan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN dengan mengalokasikan anggaran Dana desa sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. Adapun yang harus dipersiapkan Pemda antara lain: Melakukan updating data yang digunakan dalam proses perhitungan, baik jumlah desa, maupun jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sehingga akan diperoleh nilai alokasi per kabupaten/kota yang lebih akurat, dengan mengubah basis data dari semula menggunakan data per kabupaten menjadi per desa. Meningkatkan ketepatan waktu penyaluran, yaitu penyaluran tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap II minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III minggu kedua Oktober sebesar 20 persen.

Usai paparan materi dari semua pembicara acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi, peserta sangat antusias bertanya. Adapun pertanyaan yang muncul sebagian besar terkait fokus pemda untuk mengembangkan infrastruktur, pengembangan industri seperti makanan dan minuman yang menjadi adalan Provinsi Jawa Timur, Kenapa kita masih belum bisa menghilangkan ketergantungan pasokan bahan bakudari impor serta upaya untuk mendorong pertumbungan ekonomi. (gh/yb)