Jakarta (01/10): Bertempat di Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI menggelar peluncuran laporan hasil studi “Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau” yang merupakan kolaborasi dengan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU). Pembuatan laporan ini dibantu oleh tim ahli yang dikordinasikan oleh Ismid Hadad, Penasehat ahli Kebijakan dan Pendanaan Perubahan Iklim, dan diketuai oleh Kit Nicholson. Selain itu juga terdapat tim penasehat dalam penyusunan laporan tersebut yang dipimpin oleh Profesor Emil Salim.
Acara dibuka oleh Syurkani Ishak, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal. Dalam sambutannya, Syurkani berharap agar laporan ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya pada area-area bidang kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang terkait dengan sistem penganggaran yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
Strategi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau atau yang disingkat P3H, bertujuan untuk memastikan agar Indonesia dapat menjadi Negara berpenghasilan tinggi (high income country) pada tahun 2033, meskipun ada kebutuhan untuk menurunkan emisi dan adanya tantangan yang berasal dari perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam yang memiliki peluang besar untuk menurunkan pertumbuhan PDB, jika strategi P3H tidak dijalankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan penilaian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dengan berpedoman pada tujuan P3H tersebut, teridentifikasi ada 6 area prioritas kebijakan dan 21 program yang akan menjadi prioritas utama yang dapat berkontibusi bagi pembangunan ekonomi hijau. Enam area prioritas pembangunan ekonomi hijau tersebut adalah; kehutanan, lahan gambut dan terumbu karang; pertanian; energi dan industri; transportasi dan pembangunan daerah dan perkotaan; pendidikan dan kesehatan; dan prioritas pendukung lain seperti sistem asuransi bencana alam, sistem pengelolaan reduksi bencana alam, koordinasi perencanaan dan pengendalian, tata kelola pelaksanaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan.
Acara peluncuran laporan studi ini dihadiri oleh pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian dan Lembaga terkait, NGO, dan industri perbankan. Hadir pula dalam acara tersebut, Profesor Emil Salim dan Perwakilan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste. Acara peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Andin Hadiyanto, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan RI. (IS/GH)