Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Gorontalo
Gorontalo (28/10): Grand Ballroom Maqna Hotel yang berlokasi di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo menjadi tempat Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini kali ini. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, acara ini terselenggara atas kerja sama Badan Kebijakan Fiskal dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
Acara dimulai dengan Opening Remarks oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Gd. Komang Putrawijaya, S.E. Secara singkat beliau menjelaskan persentase data realisasi belanja kementerian-lembaga dan provinsi Gorontalo serta target dana desa dan tujuannya. Setelah pembacaan doa, acara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, DR. Drs. H. Idris Rahim, MM. Secara umum beliau menjelaskan bahwa pemerintah daerah terutama provinsi terus berusaha mendukung kebijakan pusat dan mengintegrasikannya, hal ini dibuktikan dengan adanya Forum Komunikasi Pengelola Keuangan Gorontalo dan dukungan atas program-program serupa.
Seminar yang dipandu oleh Ahmad Heryawan, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran II, terbagi menjadi tiga sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Masing-masing materi dibawakan secara berurutan oleh tiga narasumber. Narasumber pertama adalah Kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Pembiayaan Risiko Fiskal Direktorat Jenderal Anggaran, Agus Kuswantoro, SE., MBA, membahas perkembangan ekonomi global disertai kondisi makro ekonomi Indonesia dari masa ke masa dan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Menurut beliau, Indonesia berhasil bertahan dari berbagai kondisi di masa lampau. Indonesia pernah mengalami krisis moneter sehingga banyak arus modal yang pergi keluar pada saat itu. Subsidi BBM juga telah menggerus kapasitas fiskal selama beberapa tahun terakhir. Namun berkat kebijakan pemerintah yang tepat, hal itu berhasil dilewati.
Materi sesi kedua dibawakan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Desky Wijaya, SE., Ak, M.E. Materi yang dibawakan terfokus pada arah penyusunan APBN dan alokasi dana desa sesuai amanat UU No.6/2014. Beliau menyebutkan salah satu yang membedakan RAPBN 2015 dengan RAPBN sebelumnya adalah total belanja daerah yang lebih besar daripada belanja kementerian-lembaga untuk pertama kalinya sebagai komitmen pemerintah untuk membuat daerah terutama desa lebih berdaya. Diharapkan juga tidak ada daerah yang malah menggunakan Dana Alokasi Umum sebagai dasar pembayaran gaji pegawai. Beliau mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber penerimaan.
Sesi ketiga dibawakan oleh Ekonom Kementerian Keuangan Regional Gorontalo, Dr.Muhammad Amir Arham, M.E. Beliau menjelaskan kondisi perekonomian Gorontalo. Dengan membandingkan data ekonomi dari berbagai daerah, beliau menunjukkan beberapa daerah yang bergantung pada ekspor komoditas global seperti migas dan kelapa sawit sangat rentan dan terjadi penurunan penerimaan yang signifikan saat rupiah melemah. Gorontalo yang mengandalkan ekspor komoditas pertanian dalam hal ini jagung dan kelapa bukan tidak mungkin mengalami hal serupa meskipun risikonya lebih rendah. Untuk itu beliau menyarankan adanya perbaikan struktur anggaran dari yang berfokus pada belanja pegawai menjadi lebih pro ke belanja publik terutama untuk mengembangkan sektor industri dan pariwisata.
Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Antusiasme peserta dari berbagai latar belakang sangat tinggi sehingga dibuka dua sesi tanya jawab. Acara ditutup dengan kesimpulan bahwa dana desa bisa menonjolkan ekonomi lokal Indonesia, perlunya penyederhanaan pola administrasi dan pertanggungjawaban anggaran serta dukungan dan pengawasan masyarakat atas program pemerintah perlu ditingkatkan. (Bo/Rif)
