Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Pekanbaru
Pekanbaru (05/11): Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Riau, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, menyelenggarakan acara Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2015 yang bertempat di Bertuah Hall, Hotel Pangeran, Pekanbaru, Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 5 November 2015.
Acara mulai dilaksanakan pukul 09.00 WIB, diawali dengan pembacaan doa bersama yang diikuti oleh seluruh hadirin yang berpartisipasi. Setelah pembacaan doa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Herry Sunardjo, S.H., M.M., mendapat kesempatan untuk memberikan pidato sambutan. Dalam sambutannya, Herry Sunarjo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para peserta maupun tamu undangan yang berkenan hadir dalam forum seminar, serta berharap acara semacam ini mampu menjadi media komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan di tataran pemerintah pusat dan pemerintah di lingkup daerah.
Turut diundang dalam seminar kali ini yakni Rektor Universitas Riau (UNRI), Prof. Dr. Aras Mulyadi, DEA., yang mendapat kesempatan memberikan keynote speech. Dalam keynote yang disampaikan, Aras Mulyadi menyampaikan bahwa salah satu visi Provinsi Riau ke depan adalah menjadi ibu kota kebudayaan melayu. Visi yang besar ini diharapkan mampu terealisasi dengan baik apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang baik pula.
Menginjak acara inti, sesi pemaparan materi dimoderatori oleh Eka Armas Pailis, SE., MM. yang merupakan ekonom dari UNRI. Pada sesi ini para narasumber diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kepada peserta seminar. Pada kesempatan pertama moderator memberikan kesempatan kepada Noeroso Loeloes Wahyudi, S.E., M.A., yang merupakan Peneliti Utama dari BKF untuk memaparkan materi. Noeroso menyampaikan up-date terkini mengenai perkembangan perekonomian nasional dan perekonomian global. Dipaparkan pula mengenai tantangan ekonomi nasional ke depan yang dihadapkan pada masalah struktural dan kondisi ekonomi global yang senantiasa berubah secara dinamis, untuk itu diperlukan upaya antisipatif jangka panjang seperti misalnya reformasi anggaran dan upaya penyelesaian jangka pendek seperti misalnya pemberian stimulus fiskal.
Presentasi berikutnya diberikan kesempatan kepada Heru Wibowo, Ph.D., yang menjabat sebagai Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara lll, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan. Dalam kesempatannya, Heru memaparkan secara umum mengenai mekanisme sistem penganggaran pemerintah. Disampaikan pula secara singkat mengenai perkembangan pembahasan APBN 2016 antara pihak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Heru mengajak agar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau berupaya seoptimal mungkin membelanjakan anggaran daerah yang telah ditetapkan, khususnya anggaran belanja yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini kiranya cukup penting diperhatikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Riau dapat terakselerasi secara optimal.
Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Dahlan Tampubolon, S.E., M.Si. yang merupakan ekonom UNRI. Dalam kesempatannya, Dahlan banyak membahas mengenai kebijakan yang terkait dengan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2015. Dibahas pula mengenai beberapa konsepsi tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, serta beberapa fenomena di lapangan yang disinyalir menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi APBD.
Narasumber terakhir yang diberikan kesempatan menyampaikan materinya adalah Prof. Dr. H. B. Isyandi, S.E., MS., selaku regional economist Kementerian Keuangan untuk Provinsi Riau. Prof. Isyandi memotret Riau sebagai kesatuan antara kondisi fisik geografis dan unsur manusia di dalamnya. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi spesifik mengenai kondisi dan potensi lingkungan yang ada. Ditinjau dari segi geografis dan bentang alam, Riau merupakan daerah dengan kondisi fisik tanah yang sangat sesuai untuk lahan perkebunan. Untuk itu sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan perkebunan perlu kiranya mendapat perhatian lebih. Strategi dan perencanaan ekonomi yang baik memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan memadai, untuk itu pemberian pelatihan maupun pendidikan di daerah Riau sudah seharusnya diarahkan pada sektor perkebunan. Apabila sinergi antara lingkungan alam, manusia, dan kebijakan fiskal daerah dapat berjalan berkesinambungan, niscaya akan tercapainya Masyarakat Riau yang madani.
Pada bagian akhir forum seminar, dibuka sesi tanya jawab untuk menampung pertanyaan dan pendapat dari peserta yang hadir. Pertanyaan yang disampaikan peserta secara umum didominasi oleh pertanyaan yang terkait dengan isu perpajakan dan pemerataan pembangunan di daerah. (dh/pns)
