Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Di Bali

Denpasar (26/11): “Pada triwulan III, perekonomian di Indonesia ialah 4,7%. Pertumbuhan ini tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sementara penyerapan di Provinsi Bali, belanja APBN ialah 10,6 T, yang terealisasi hampir 50% pada triwulan III. Dana yang tersisa nantinya akan diimplementasi untuk proyek akhir tahun,” demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono saat mengawali acara seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Bali. Selanjutnya Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam 6 (enam) paket kebijakan perekonomian, pada paket 1 dan 2 diarahkan untuk dapat menggerakkan sektor riil sehingga dapat melakukan regulasi daerah, untuk paket kebijakan 3 sampai dengan 5 diarahkan untuk mengefisiensikan co-production, sementara untuk paket kebijakan 6 diarahkan untuk pengembangan kawasan ekonomi dan penyediaan sumber daya.

Bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Provinsi Bali dan Badan Kebijakan Fiskal bersinergi menyelenggarakan kegiatan Regional Economist yang mulai di tahun 2015 menjadi Forum Ekonomi Kementerian Keuangan bertajuk “Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Seminar ini diikuti kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari para pimpinan dan jajaran SKPD di lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten Bali, Perwakilan Lembaga Perbankan, Pejabat dan Pegawai Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, Akademisi dari berbagai Universitas yang ada di Bali, serta para Asosiasi terkait di Bali.

Seminar diawali tarian tradisional Bali “Sekar Jagat” dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah sambutan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Marwanto Harjowiryono, acara dilanjutkan dengan keynote speech oleh Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Ketut Wija. Beliau menyampaikan Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2015 ini dibentuk dengan harapan bisa memberi solusi untuk kedepannya terhadap Bali. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa Indonesia perlu bersama-sama untuk memahami kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Pada semester 1, perekonomian Bali tidak terlalu menggembirakan sementara pada semester 2 ialah 6,02% yoy yang merupakan lebih tinggi dari perekonomian nasional. Salah satu permasalahan yang terdapat di Bali ialah adanya kesenjangan antara Bali selatan dan Bali non selatan, namun diluar dari Bali selatan pemerintah terus mengembangkan sektor pariwisata. Ada beberapa proyek pemerintah Provinsi Bali, pertama, pembuatan pelabuhan laut yang akan beroperasi pada tahun 2016. Kedua, kereta api lingkar Bali. Ketiga, bandara Bali utara yang akan digarap oleh BUMN serta BUMD.

Moderator yang ditunjuk pada acara ini adalah Prof. Dr. Ketut Rahyuda, Ketua ISEI Bali. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan bahwa tema besar percepatan pertumbuhan ekonomi nasional terbagi ke dalam lima fokus utama: (1) APBNP 2015, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Transfer ke Daerah, (3) Dana Desa, (4) Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah, dan (5) Koordinasi tentang kondisi ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan nasional.

Sebagai narasumber pertama dalam seminar ini, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderan Anggaran, menyampaikan Perekonomian Terkini dan Pokok-Pokok APBN Tahun 2016. Mengawali pemaparannya dengan menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan krisis saat ini dan tahun 1998 ialah, krisis pada tahun 1998 negara berkembanglah yang mengalami krisis sedangkan negara maju tidak mengalami krisis. Sementara krisis yang terjadi saat ini, negara-negara maju mengalami krisis sehingga berpengaruh terhadap negara-negara berkembang. Pada tahun 2016 diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki perekonomian nasional untuk tumbuh lebih baik. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar lebih merata dan berkesinambungan serta dapat menghadapi tekanan perekonomian global. APBN 2016 diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian dan kegiatan yang lebih produktif terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan perlindungan sosial, serta pembangunan daerah dari pinggiran.

Putut Hari Satyaka, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, narasumber kedua, menyampaikan materi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Putut menjelaskan bahwa transfer daerah naik secara signifikan, Dana Alokasi Umum (DAU) juga naik secara signifikan (naik sekitar 11,6%), Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami kenaikan yaitu 5,8%. Sementara untuk Dana Insentif Daerah (DID) mengalami kenaikan drastis, yaitu 5 triliun rupiah yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan sesuai untuk kebutuhan daerah. Dana desa adalah implementasi tanpa adanya masa transisi, namun terdapat beberapa alasan dimana pemerintah daerah tidak menyalurkan dana desa karena adanya beberapa daerah yang menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa yang berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa, daerah belum menetapkan beberapa peraturan teknis sehingga desa belum berani untuk menggunakan dana desa.

Narasumber selanjutnya, R. Wiwin Istanti, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Bali menyampaikan materi Konsumsi Pemerintah Lingkup Prov. Bali Semester I Tahun 2015. Wiwin menyampaikan bahwa pada semester I, belanja pemerintah ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dengan realisasi sebesar 7.298,48 triliun rupiah atau 37,16% dari total pagu sebesar 19.644,22 triliun rupiah. Total APBN yang diterima oleh Bali ialah sebesar 10,6 triliun rupiah.

I Komang Gde Bendesa, Ekonomi Kementerian Keuangan Prov. Bali sebagai narasumber terakhir menyampaikan Perkembangan Makro Ekonomi dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Dalam paparannya Bendesa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali, yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertumbuh relatif tinggi dan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sejak tahun 2011. Perbedaan pertumbuhan yang semakin melebar menunjukkan pembangunan daerah Bali semakin dinamis. Pada kuartal ke dua tahun 2015, pertumbuhan mencapai 6,12% dan meningkat sedikit menjadi 6,29% pada kuartal ke tiga, sementara pertumbuhan nasional hanya 4,73%. Perekonomian Bali berpengaruh terhadap kontribusi sektoral yang ditandai oleh menurunnya pertanian. Pariwisata berkembang pesat sementara pertanian terus menurun. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran relatif rendah dengan jenis pengangguran ialah pengangguran terbuka dengan referensi waktu kerja satu minggu yang lalu. Perekonomian Bali cukup stabil yang ditunjukkan oleh besaran tingkat inflasi yang relatif rendah dibandingkan angka nasional dan bahkan menurun mencapai 5% pada bulan Oktober, angka yang lebih rendah dari asumsi RAPBN-P. Indeks Pembangunan Manusia meskipun lebih tinggi dari angka nasional, namun masih rendah dibandingkan dengan Negara lain terutama Negara maju karena tingkat pendidikan yang masih rendah.

Usai paparan materi dari semua narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Adapun pertanyaan yang muncul sebagian besar terkait fokus dana desa, APBN Indonesia yang ekspansif, dan paket kebijakan perekonomian yang mengubah mindset dari natural resources ke manufaktur sehingga barang dan jasa menjadi lebih murah. (apt)