Festival Iklim: Green Financing Sebagai Upaya Pemerintah Mewujudkan Ekonomi Hijau
Jakarta, (4/2): Antusiasme pengunjung hingga hari ketiga (3/2) Festival Iklim di JCC, Senayan, terlihat masih cukup besar. Berbagai kalangan masyarakat baik pegawai Pemerintah, karyawan swasta maupun mahasiswa terlihat membanjiri booth, ruang seminar dan talkshow yang ada dalam festival tersebut.
Dalam area pameran, booth Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), berupaya untuk mengedukasi pengunjung tentang pembangunan hijau dan pendanaannya melalui leaflet dan kajian-kajian yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan.
Selain mendirikan booth, Badan Kebijakan Fiskal, juga turut berpartisipasi dalam talkshow atau side event yang diadakan di depan ruang seminar utama. Pada talkshow tersebut, Kindy Syahrir selaku Kepala Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, memaparkan tentang “Pembiayaan Ekonomi Hijau”. Dalam paparannya, Kindy mengatakan bahwa dalam program Nawacita Presiden RI, Joko Widodo, ada program ketahanan energi dan pangan yang sebenarnya merupakan implementasi dari ekonomi hijau. Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa ekonomi hijau merupakan ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan sosial dan lingkungan.
Indonesia sendiri telah mengimplementasikan program ekonomi hijau berkelanjutan sejak tahun 2004. Dari awal inisiasi hingga saat ini, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan program ekonomi hijau tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2014, Kementerian Keuangan telah membuat suatu kerangka penyusunan anggaran yang mencakup perencanaan hijau atau dikenal dengan nama green planning budgeting. Dari kerangka itu dapat dihitung gap antara target dan emisi yang diproduksi dari suatu perencanaan pembangunan yang tidak mempertimbangankan dampak sosial dan lingkungan di sekitar. Sehingga Kementerian Keuangan bekerja untuk menyelaraskan gap yang ada agar target pengurangan 26% emisi karbon dengan usaha sendiri oleh Pemerintah Indonesia dapat tercapai.
Upaya lain di tahun 2015, yaitu Kementerian Keuangan menginisiasi program national budget tagging dimana anggaran belanja untuk lingkungan dan perubahan iklim disebar pada sejumlah K/L dan daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya program budget tagging ini, Kemenkeu dapat dengan mudah melihat dampak dari alokasi anggaran tersebut. Jika alokasinya memberikan dampak positif maka anggaran akan ditingkatkan dan sebaliknya anggaran akan dikoreksi bila ternyata alokasi yang disediakan tidak memberikan dampak sama sekali.
Pada sesi terakhir talkshow, Kindy juga menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau berkelanjutan, misalnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia dengan investasi hijau. Investasi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat sistem jaminan sosial Indonesia yang akan terkena dampak dari kondisi demografi yang akan datang. Selain itu, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah harus difokuskan kepada pola tematik. Sebagai contoh pelaksanaan kebijakan transportasi, perkotaan dan daerah dengan bersama-sama dan tidak lagi dikotak-kotakkan. (is/pg)
