Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan: Tantangan Belanja Pemerintah 2016
Jakarta, (11/2): Forum Ekonom Kementerian Keuangan menggelar workshop pertamanya di tahun 2016 tanggal 10 – 11 Februari di Jakarta. Topik yang diangkat dari workshop yang diselenggarakan di Aula Djuanda Lantai Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kompleks Kemenkeu ini ialah tantangan belanja pemerintah di tahun 2016.
Dalam workshop tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BKF, Rofyanto Kurniawan yang hadir sebagai narasumber memberikan update kondisi ekonomi Indonesia pada awal tahun 2016. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus dimana realisasi belanja infrastruktur APBN 2016 pada bulan Januari, meningkat 15 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi nilai tukar saat ini juga terbilang cukup stabil.
Pada postur belanja APBN, di tahun 2016 pemerintah mempertahankan anggaran pendidikan sebesar 20%, memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5% dan juga melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan anggaran transfer daerah.
Lebih lanjut Rofyanto menjelaskan, dukungan infrastruktur pada postur APBN 2016 dilakukan baik dari sisi pendapatan negara, belanja dan pembiayaan. Dari sisi pendapatan, dukungan diberikan melalui insentif pajak dan pembebasan PPN untuk proyek strategis. Untuk sisi belanja, dukungan infrastruktur dimasukkan dalam belanja pemerintah pusat seperti Kementerian PUPERA, Kementan dan Kemenhub. Pada belanja non K/L, Pemerintah menyiapkan subsidi untuk perumahan baik subsidi untuk kredit maupun penyediaan uang mukanya. Selain itu Pemerintah juga menyiapkan mekanisme VGF (Viability Gap Fund) yaitu kerjasama pemerintah dengan swasta, dimana pemerintah akan menyuntikkan dana permodalan untuk proyek-proyek yang viable secara ekonomi namun tidak viable secara finansial. Untuk pembiayaan, dukungan infrastruktur diberikan melalui pinjaman proyek K/L, pinjaman program dan surat berharga negara. Selain itu Pemerintah juga menyediakan penjaminan untuk infrastruktur ketenagalistrikan dan air bersih.
Point penting untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 adalah mekanisme prefinancing. Pada bulan Desember, pemerintah diperbolehkan mengeluarkan obligasi negara baik melalui global bond dan private placement untuk menjadi modal pembiayaan proyek di awal tahun 2016. Sehingga pada awal tahun, pemerintah sudah memiliki modal cukup yang didapatkan baik dari SAL maupun prefinancing. (is/pg)
