Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Surabaya
Surabaya, (8/3): Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini tahun 2016 di Hotel JW Marriott, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan ke dua dalam rangkaian kegiatan seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi pada tahun 2016 setelah sebelumnya diselenggarakan di Makassar. Seminar kali ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan informasi terkini mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, diantaranya meliputi kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah, maupun perkembangan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Peserta terdiri dari perwakilan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Surabaya, Pemerintah Kota dan Daerah Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Kementerian/Lembaga di Provinsi Jawa Timur, serta kalangan akademisi.
Acara seminar dibuka oleh Kuswandoko, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya Kuswandoko menyampaikan harapannya bahwa forum ini akan menjadi ajang diskusi dan tukar pikiran antara pusat, daerah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Budi Setiawan, selaku Kepala BPKAD Pemprov. Jawa Timur yang menyampaikan potret kondisi ekonomi global dan efeknya pada Indonesia. Secara garis besar perekonomian global masih menunjukkan tren perlambatan dan Indonesia termasuk negara yang terkena imbas dari perlambatan ini. Di tengah kondisi ini provinsi Jawa Timur dapat tampil menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional terutama di bidang pertanian dan industri.
Selanjutnya pemaparan materi oleh empat orang narasumber yang kompeten di bidangnya dengan dipandu oleh Prof. Dr. Chandra Fajri Ananda, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Materi pertama, APBN 2016 serta Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini dibawakan oleh Kunta Wibawa Dasa Nugraha, M.A., Ph.D, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. Kunta Wibawa menjelaskan bahwa Indonesia sempat terlena akibat tingginya harga komoditas di pasar dunia pada beberapa tahun kebelakang. Akibatnya ketika harga komoditas turun Indonesia mengalami kerugian karena sebagian besar ekspornya adalah bahan mentah. Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Efek dari berbagai kebijakan ini tentu tidak bisa dirasakan secara instan tetapi diharapkan efek positifnya sudah dapat dirasakan di tahun 2016 ini.
Seminar dilanjutkan dengan Pemateri kedua, Bernadus Risdiwinarsa, Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II dengan tema Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Kinerja Pengelolaan APBD. Dalam paparannya Barnardus menjelaskan tentang dasar pembagian Transfer ke Daerah yaitu UU no 28 tentang Transfer Daerah. Bernardus juga menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sehingga diharapkan daerah dapat mandiri dan memiliki fiskal yang kuat.
Pemateri Ketiga, Joko Pramono, Kepala Bidang PPA 1 Kantor wilayah DJPBN Prov. Jawa Timur, membawakan tema Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jawa Timur. Joko Pramono lebih menitikberatkan paparannya pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur. Kinerja pelaksanaan anggaran dan indikator-indikatornya, program pendukung Nawacita di Provinsi Jawa Timur dan percepatan penyerapan anggaran.
Ekonom Kementerian Keuangan dari Universitas Airlangga, Dr. Rudi Purwono, menjadi pembicara terakhir dengan tema Kajian Ekonomi dan Potensi Khusus Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam paparannya Rudi menjelaskan bahwa terdapat peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015. Dalam paparannya juga Rudi mengajukan pertanyaan akan rencana pembangunan Jawa Timur ke depan. Apakah jawa Timur akan difokuskan pada lumbung pangan mengingat masih besarnya porsi bidang pertanian ataukah akan menjadi daerah industri dan manufaktur menimbang kapasitas dan potensi yang dimiliki Jawa Timur.
Diharapkan melalui pelaksanaan acara seminar ini, perkembangan ekonomi khususnya APBN dan APBD, serta kebijakan Kementerian Keuangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan sebagai umpan balik, dapat menjadi masukan bagi kebijakan Kementerian Keuangan yang akan datang. (PG/ADY)
