Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Palangkaraya

Palangkaraya, (22/3): Bertempat di Swiss-belHotel Danum, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal  dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan acara “Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2016”. Acara yang terselenggara pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 ini merupakan rangkaian acara rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI dengan tujuan memberikan informasi mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, di antaranya meliputi kebijakan fiskal, kebijakan transfer ke daerah, dan arah perkembangan ekonomi terkini. Peserta seminar terdiri dari perwakilan pemerintah daerah setempat, kalangan industri, serta akademisi.

Seminar dibuka dengan welcome remarks dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Irwan Ritonga. Dalam sambutannya, Irwan menyampaikan bahwa maksud dan tujuan seminar ini adalah untuk memberikan informasi kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini kepada pemerintah daerah, ekonom daerah, akademisi, serta masyarakat luas sehingga dapat menciptakan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan  daerah. Melalui seminar ini, Kementerian Keuangan ingin menggali informasi mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemeritah pusat terkait alokasi dana untuk daerah. Seminar ini juga akan memberikan bantuan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah. Selain itu, Irwan berharap agar peserta dapat berpartisipasi dengan baik sehingga bisa mendapatkan hasil konkrit yang akan berdampak positif pada pembangunan daerah.

Acara dilanjutkan dengan Keynote Speech  dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya, Prof. Danes Jaya Negara. Ia menyampaikan bahwa Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pendapatan dan belanja negara. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 1) Kontraktif (ketat), merupakan kebijakan yang dijalankan untuk meredam laju inflasi dan menciptakan kesinambungan fiskal ketika ekonomi sedang mengalami pemanasan, dan; 2) Ekspansif (longgar), merupakan kebijakan yang dijalankan untuk memberikan stimulus fiskal ketika ekonomi sedang mengalami kelesuan.

Acara inti seminar yaitu penyampaian materi dan diskusi panel dipandu oleh Edy Purwanto, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Noeroso L. Wahyudi, menyampaikan materi pertama yang bertemakan “ APBN 2016 serta Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Dalam paparannya, Noeroso menyampaikan strategi ekonomi jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan potensial ekonomi. Strategi jangka pendek untuk mendorong ekonomi mengatasi tantangan perekonomian global dilakukan dengan cara menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki kualitas iklim investasi. Sedangkan strategi jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan dilakukan dengan cara optimalisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, dan melaksanakan pembiayaan berkelanjutan. Saat ini, fokus potensi perekonomian Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu: 1) ekonomi yang berskala besar dan stabil; 2) konsistensi budget reform; 3) perbaikan struktur ekonomi, dan; 4) percepatan investasi infrastruktur.

Materi kedua disampaikan oleh Esty Budi Lestari, Kasubdit Pelaksanaan Transfer II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam paparan “Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016”, Esty menyampaikan bahwa pemerintah sedang menjalankan revolusi kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa melalui: 1) meningkatkan alokasi anggaran tansfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun 2016; 2) meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah; 3) meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional; 4) meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang bekinerja baik; 5) meningkatkan alokasi dana desa hingga 6% dari dan di luar transfer ke daerah sesuai Road Map dana desa 2015-2019, serta; 6) meningkatkan kualitas pengelolaan dana otsus melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dana otsus Papua dan Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Irwan Ritonga, menyampaikan materi ketiga yang bertemakan “Perkembangan Fiskal Terkini Kalimantan Tengah, Potensi, dan Tantangan yang Dihadapi”. Irwan menyampaikan bahwa mulai dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalteng menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan. Selain itu, tingkat inflasi Kalteng juga menjadi yang terendah di Kalimantan, yaitu sebesar 4,74%. Tingkat kemiskinan di Kalteng selalu di bawah angka tingkat kemiskinan nasional. Berdasarkan I-Account APBN, jumlah penerimaan negara yang dihimpun di Kalteng tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara yang dialokasikan untuk wilayah tersebut. Secara rata-rata, tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kalteng terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, yaitu di atas 85%. Potensi ekonomi unggulan di Kalteng adalah sektor kelapa sawit dan ekowisata. Sedangkan tantangan fiskal yang dihadapi Kalteng diantaranya: 1) pembangunan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) ketenagakerjaan; 3) tingkat kemandirian fiskal, dan; 4) kebakaran lahan dan hutan.

Materi keempat dipaparkan oleh Dr. Irawan, M.Si, Dosen Fakultas Universitas Palangkaraya, yang juga merupakan Ekonom Kementerian Keuangan RI Wilayah Kalimantan Tengah. Dalam tema “Kajian Ekonomi dan Potensi Kelimantan Tengah”, Ia menyampaikan bahwa mulai dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015, selain memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Kalimantan, Kalteng juga memiliki tingkat pengangguran terendah di Kalimantan. Komposisi tenaga kerja tertinggi disumbang oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 46,32%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 17,52%. Kalteng memiliki potensi ekowisata yang besar, misalnya Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang pada Tahun 2007 telah ditetapkan sebagai destinasi utama nasional ke-33 dalam strategi pengembangan pariwisata nasional. TNTP memiliki keanekaragaman flora dan fauna cukup tinggi dan memiliki keunikan ekosistem. Saat ini, TNTP juga difungsikan sebagai pusat rehabilitasi Orang Utan pertama di Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Nur,  memaparkan materi terakhir seminar yang bertemakan “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini”. Dalam paparannya, Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2015 sebesar 4,79%. Angka ini merupakan perlambatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,02%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2015 ini didorong oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi provinsi yang berbasis sumber daya alam. Sektor ekonomi utama pertumbuhan ekonomi Kalteng disumbang oleh pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Terkait stabilitas sistem keuangan, pencairan kredit perbankan Kalteng masih didominasi oleh kredit investasi, yaitu senilai Rp 15,83 Triliun atau sebesar 46,95% dari total kredit. (atw/rr)